AS Kembali Masuk ke Paris Agreement, Bagaimana Pendanaannya?

RUANGNEGERI.com – Amerika Serikat (AS) secara resmi bergabung kembali dengan Paris Agreement atau Perjanjian Iklim Paris terhitung sejak Jumat, 19 Februari 2021. Keputusan tersebut merupakan rangkaian proses negosiasi selama 30 hari sejak penandatangan executive order atau Perintah Eksekutif Presiden AS.

Beberapa jam setelah dilantik sebagai Presiden AS ke-46 pada tanggal 20 Januari 2021, Joseph Robinette Biden Jr atau Joe Biden menandatangani sejumlah perintah eksekutif serta keputusan penting yang berbeda dari pendahulunya, Presiden Donal Trump.

Salah satunya adalah Paris Agreement yang sebelumnya ditandatangani oleh Presiden Barack Obama. Di akhir masa kepemimpinannya, Presiden Donald Trump secara resmi keluar dari Perjanjian Paris, padahal selama ini AS tercatat merupakan salah satu negara penghasil emisi CO2 terbesar di dunia.

Baca juga: Fenomena Lockdown dan Perubahan Iklim

AS juga menjadi negara pertama dan satu-satunya yang keluar sejak dibentuknya Perjanjian Paris tahun 2015. Perjanjian ini merupakan komitmen para pemimpin dari 180 negara di dunia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di planet bumi ini.

Perjanjian tersebut berisi tentang keharusan bagi semua negara mengadopsi kebijkan penurunan emisi gas rumah kaca secepat mungkin. Setiap negara juga harus berkomitmen menghilangkan emisi karbon di dalam negerinya.

Tujuannya adalah mencegah suhu rata-rata global yang saat ini dinilai telah melampaui batas, yakni meningkat sebesar 2 derajat Celcius dibandingkan sebelum masa revolusi industri. Seluruh negara ikut mendanai program-program yang netral karbon demi mencapai keseimbangan antara emisi karbon dan penyerapan karbon di atmosfer pada tahun 2050.

Perjanjian Paris ini merupakan kelanjutan dari Protokol Kyoto 1997 yang saat itu hanya diikuti oleh 36 negara saja.

Baca juga: Kembalinya Macron dan Le Pen di Bursa Calon Presiden Prancis 2022

Politik Pendanaan Iklim Barack Obama dan Donald Trump

Dengan bergabungnya kembali AS ke dalam Perjanjian Paris, ada harapan bahwa Washington akan meningkatkan pendanaan untuk membantu negara-negara berkembang. Politik pendanaan iklim (climate finance) yang sangat besar dari AS kini kembali banyak diperbincangkan.

Melansir dari The Guardian (18/01/2017), hanya tiga hari menjelang berakhirnya masa jabatannya di Gedung Putih, Presiden Barack Obama secara mengejutkan mencairkan dana sebesar AS $500 (Rp7 triliun) melalui Green Climate Fund atau Dana Iklim Hijau untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang mengatasi pemanasan global.

Dana tersebut direncanakan di masa pemerintahan Barack Obama. Total yang dijanjikan saat itu adalah senilai 3 miliar Dollar. Artinya, sebesar $2,5 miliar (sekitar Rp35 triliun) sisanya nampak sengaja ‘dibebankan’ kepada penerusnya, Donald Trump yang kala itu berhasil mengalahkan kandidat presiden dari Partai Demokrat, Hillary Clinton.

Saat Donald Trump memutuskan keluar dari Paris Agreement, ia menolak memenuhi kesepakatan yang dijanjikan oleh pemerintahan Barack Obrama untuk membayar hutang AS senilai $2,5 miliar tersebut.

Di satu sisi, pandangan Presiden Donald Trump yang skeptis terhadap isu iklim tidak serta-merta membuat AS menarik pendanaannya dalam mengatasi perubahan iklim. Pemerintah AS masih memberikan pendanaan guna membantu pembangunan sistem tenaga surya di Afrika serta menggelontorkan dana untuk korban banjir dan badai di Asia.

Tekanan Kepada Joe Biden

Baca juga: Investasi Hijau: Pengertian dan Dampaknya Bagi Lingkungan

Melansir dari Reuters (19/02/2021), kelompok aktivis dan pegiat lingkungan telah menyampaikan petisi yang ditandatangani oleh sekitar 50.000 penduduk AS. Mereka meminta pemerintah AS di bawah Presiden Joe Biden untuk melakukan “pembagian secara adil” dalam mengurangi emisi dan menyediakan pembiayaan iklim khususnya bagi negara-negara berkembang.

“Melakukan pembagian yang adil berarti mengatasi masalah ketidakadilan mereka yang telah kita kunjungi – (yakni) dimulai dengan memberikan aksi dukungan dana untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan aksi iklim di negara berkembang,” demikian bunyi kutipan pernyataan Brandon Wu, direktur kebijakan untuk ActionAid Amerika Serikat.

Pada awal Februari 2021, ActionAid beserta 45 lembaga pembangunan dan kelompok pegiat lingkungan mengeluarkan surat terbuka kepada Pemerintah AS di bawah Joe Biden.

Dalam surat tersebut, mereka meminta pemerintah AS untuk berjanji dan mendukung alokasi sebesar $8 miliar untuk Dana Iklim Hijau.

Dana itu termasuk $2,5 miliar sisanya dalam tiga tahun mendatang yang telah dijanjikan AS di masa Barack Obama. Para aktivis menilai bahwa pemenuhan janji tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah negara lainnya seperti Prancis dan Jerman.

Selain itu, Pemerintah AS juga dituntut menyediakan dana sebesar $400 juta selama empat tahun untuk Adaptation Fund atau Dana Adaptasi. Dana ini terafiliasi dengan PBB untuk meningkatkan ketahanan iklim di negara-negara berkembang.

Baca juga: Menggagas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan

Rencana Pendanaan Joe Biden untuk Perubahan Iklim

Sejumlah pihak menilai jika Pemerintah AS akan serius mencairkan uang yang ditahan oleh Donald Trump. Presiden Joe Biden bahkan telah menginstruksikan departemen-depatemen terkait untuk menyusun rencana pembiayaan iklim.

Saat kampanye bulan Juli 2020 lalu, Joe Biden menegaskan komitmennya terhadap isu perubahan iklim. Ia juga menyatakan akan segera mengumumkan perencanaan keuangan terkait alokasi dana $2 miliar untuk pembiayaan iklim.

“Ketika saya berpikir tentang perubahan iklim, saya pikir dunia menganggap hal ini (perubahan iklim) menjadi pekerjaan,” ungkap Joe Biden melansir dari Vox.com (27/02/2021).

Detail pendanaan tersebut direncanakan akan diajukan pada akhir bulan April. Namun, seorang analis berharap pengajuannya dapat dilakukan sebelum diadakannya pertemuan petinggi negara penghasil emisi terbesar pada konferensi perubahan iklim tanggal 22 April.

Baca juga: Membangun Kemandirian Desa untuk Masa Depan

Perlu Kajian Ulang Perencanaan Dana Iklim

Joe Thwaites, seorang pakar keuangan berkelanjutan dari World Resources Institute, sebuah organisasi riset nirlaba yang didirikan pada tahun 1982 dengan pendanaan dari MacArthur Foundation, menyatakan bahwa komitmen untuk pendanaan iklim dapat diumumkan sebelum atau saat rencana (diserahkan).

Karena menurutnya, hal itu akan membantu negara lain bisa tahu apa yang sebenarnya diharapkan oleh Pemerintah AS terkait dengan besaran dana dan bagaimana pengalokasiannya.

“Itu akan lebih mudah untuk direncanakan,” ungkap Joe Thwaites sebagaimana melansir dari Reuters (19/02/2021).

Di bulan Desember 2020, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sempat memperingatkan bahwa pemerintah negara-negara maju masih “sangat tertinggal” dari janji-janjinya menyalurkan dana yang totalnya mencapai $100 miliar per tahun pada 2020 dan seterusnya.

Dana itu nantinya digunakan untuk membantu negara-negara berkembang dalam pembangunan adaptasi maupun infrastruktur perubahan iklim. Namun, sejauh ini belum dapat ditepati sesuai target.

Sejumlah pihak pun menilai bahwa janji pendaaan senilai $100 miliar tersebut ambigu dan bahkan terancam gagal diwujudkan. Romain Weikmans, seorang peneliti dari Université Libre de Bruxelles Belgia, menyarankan dibuat “aksi nyata” untuk 2025.

“Ada kebutuhan, tentu saja, untuk lebih maju dalam cara kita menghitung dana iklim,” ungkap Romain Weikmans.

Selain itu, ia juga menyarankan adanya badan independen skala internasional yang secara khusus bertugas menentukan pedoman pembiayaan iklim baru.

Nur Fauziyah Pradita

Alumnus Sastra Prancis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menaruh minat pada isu-isu pembangunan berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *