AS Ingin Sanksi PBB ke Iran Dilanjutkan Meski Tidak Didukung Negara Lain

RUANGNEGERI.com – Amerika Serikat ingin agar sanksi dan embargo senjata terhadap Iran dilanjutkan kembali. Embargo itu sendiri sebenarnya akan berakhir dalam satu bulan ke depan.

AS beralasan Iran bisa saja akan mengembangkan senjata nuklir miliknya jika tidak ditekan dengan embargo. Kemudian mereka akan menjual senjatanya dan membahayakan negara-negara lain.

Sanksi PBB yang ingin diterapkan kembali oleh AS terhadap Iran ini meliputi larangan pengayaan uranium, semua aktivitas rudal serta perpanjangan embargo senjata tanpa batas.

Melansir dari Reuters (18/09/2020), Presiden Donald Trump akan mengeluarkan perintah eksekutif yang memungkinkan dirinya menjatuhkan sanksi AS kepada siapa pun yang melanggar embargo senjata konvensional terhadap Iran.

Perintah eksekutif tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak akan tergoyahkan. Walaupun gagal meraih dukungan anggota Dewan Keamanan PBB yang lebih luas.

Washington dikabarkan akan tetap ngtot memberlakukan embargo atas Iran setelah bulan Oktober besok. AS dapat memberi sanksi sekunder terhadap aksi transfer senjata dari atau ke Iran. Jika sebuah negara atau perusahaan mendapaat sanksi sekunder, maka mereka tidak bisa berdagang dalam pasar AS.

Keinginan AS untuk melakukan snapback (pembalikan) atas resolusi tersebut diungkapkan perwakilan AS di hari Kamis pekan lalu.

Berharap Dewan Keamanan PBB dan anggota lainnya memberi dukungan, namun dari empat belas anggota DK PBB tidak satupun yang mendukung rencana tersebut. Anggota PBB lainnya hanya menyisakan Republik Dominika sebagai negara yang setuju.

Mengitup dari laman Associated Press (17/09/2020), Wakil Duta Besar Rusia di PBB, Dmitry Polyansky, menyatakan bahwa “usulan tersebut hanya akan menunjukkan bahwa AS hanya berpikir dari sisi kepentingannya saja.”

“Berdasarkan hukum internasional Anda tidak dapat menarik diri dari suatu perjanjian. Lalu masih bisa mendapatkan keuntungan dari ketentuannya,” lanjut Polyansky.

Usulan ini juga membuat posisi AS yang sudah tersudut kian terkucil. Nyaris sendirian, AS bahkan telah mengundurkan diri dari beberapa traktat dan kesepakatan PBB. Termasuk di dalamnya adalah resolusi PBB atas Iran tersebut.

Selain itu, Paman Sam itu juga tentu akan kehilangan pangsa pasar yang luas. Mengingat AS merupakan negara dengan ekonomi raksasa meski kini masih harus berjuang sebagai akibat dari tekanan Covid-19.

Sebagian besar negar dan perusahaan asing tidak ingin mengambil risiko tersebut hanya untuk berdagang dengan negara-negara kecil seperti Iran.

BACA JUGA: Perang Proksi di Suriah: Rivalitas antara AS dengan Rusia dan Iran

Kenapa AS Ingin Embargo Dilanjutkan?

Embargo senjata atas Iran dijatuhkan pada tahun 2015 oleh PBB dan berakhir pada 18 Oktober nanti. Ada Iran, Tiongkok, Rusia, AS, Jerman, Inggris dan Perancis sebagai negara-negara yang terlibat dalam persetujuan tersebut.

Di dalamnya disebutkan bahwa Iran dilarang membangun instalasi nuklir. Hal yang sama dicantumkan juga di dalam resolusi DK PBB.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump membatalkan keikutsertaan AS dalam resolusi tersebut. Ia menganggapnya sebagai “perjanjian yang paling buruk dalam sejarah.”

Washington menyatakan bahwa mereka konsisten pada pemberantasan terorisme dan menjaga perdamaian dunia. Dalam hal ini, AS berupaya melakukan apa pun yang selalu dilakukannya demi tujuannya sebagai “bagian dari tanggung jawab AS untuk menjaga perdamaian,” kata Menteri Luar Negeri Mike Pompeo sebagaimana dilansir Reuters.

Pencabutan embargo atas Iran akan membebaskan negara itu menjadi “supplier senjata untuk Venezuela, Suriah dan Afghanistan.” Lebih lanjut, Pompeo telah memberi tahu DK PBB tentang keinginan AS untuk melakukan snapback atas embargo Iran sejak 20 Agustus lalu.

Alasannya adalah karena Iran tidak mematuhi kesepakatan nuklir. Hal itu juga sekaligus menepis anggapan bahwa AS ingin mengambil keuntungan dari aksi snapback tersebut.

Di satu sisi, Iran sendiri memiliki hubungan militer yang cukup akrab dengan Rusia dan Tiongkok. Dua negara yang juga anggota DK PBB. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, menganggap bahwa “tindakan AS menggunakan DK PBB untuk memuaskan ego mereka adalah illegal.”

Jika embargo tersebut dilanjutkan kembali, hal itu akan “melukai resolusi yang telah disepakati tahun 2015 lalu,” tambahnya.

Selain itu akan membuat Iran tersingkir dari daftar negara-negara pemilik misil balistik. Embargo senjata juga membuat Iran terancam sanksi individual dan entitas jika melanggar. PBB dalam hal ini berhak memeriksa pengapalan dari dan menuju negara tersebut.

Di tengah panasnya suasana politik internal AS dan usahanya menjalankan snapback atas embargo senjata Iran, Trump juga mengambil langkah lain.

Presiden yang dikenal banyak mengeluarkan pernyataan kontroversial itu rencananya akan menemui pemimpin Israel dan Uni Emirat Arab yang telah disepakati beberapa waktu lalu.

Tujuannya adalah untuk menguatkan komitmen bersama terkait normalisasi hubungan kedua negara tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *