Anies Baswedan Dinilai Mengkritik Sendiri Program Toa Banjir yang Dulunya Dielukan

RUANGNEGERI.com – Musibah banjir sudah menjadi masalah langganan yang dialami oleh ibu kota Jakarta dari tahun ke tahun. Segala solusi pun dilakukan para pemimpinnya, untuk bisa secara efektif mengatasi banjir yang datang.

Mulai dari yang visioner, hingga solusi yang nyentrik pun dikeluarkan. Terkadang, strategi yang dicanangkan sang Gubernur juga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Salah satu yang paling hangat jadi perbincangan dalam beberapa hari terakhir ini adalah penggunaan Toa sebagai alarm banjir. Strategi menggunakan toa ini dicanangkan oleh Gubernur DKI, Anies Baswedan.

Untuk mewujudkannya, pihak pemerintah DKI Jakarta menganggarkan biaya sebesar Rp 4 miliar. Sebuah anggaran yang cukup besar untuk pembelian toa. 

Belakangan, pengadaan toa ini menimbulkan masalah baru. Anies menyebut penggunaan toa dalam penanganan banjir sudah tidak perlu lagi dilanjutkan.

“Jadi jangan diteruskan lagi belanja ini (toa) dan boleh jadi museum,” kata Anis dalam pidato rapat pimpinan penanganan banjir di akun Youtube milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang ditayangkan pada hari Jum’at (07/08/2020) kemarin. 

Kontan pernyataan Anies yang memerintahkan untuk tidak lagi menggunakan toa itu memancing perdebatan. Sejumlah pihak menanyakan anggaran sebesar Rp 4 miliar yang dulu dikeluarkan untuk membeli toa banjir tersebut.

BACA JUGA: Melihat Tantangan dan Peluang Diplomasi Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19

Anggaran Rp 4,073 miliar Untuk Toa Banjir

Pengadaan toa untuk banjir ini mulai dibahas pada awal Januari tahun 2020 yang lalu. Saat itu, Anies meminta pihak kelurahan yang ada di wilayah DKI Jakarta untuk bisa memberikan peringatan dini saat banjir tiba.

Harapan Anies adalah agar warga bisa mendapatkan informasi secara cepat dan melakukan evakuasi saat banjir mulai datang menerpa. 

Untuk memberikan peringatan dini, Anies mengusulkan pengadaan alat yang efektif untuk hal tersebut seperti sirine atau pengeras suara. Toa pun dipilih oleh Anies untuk mewujudkan rencana tersebut. 

Sebenarnya, pihak Pemprov DKI sebelumnya sudah mengabarkan peringatan dini datangnya banjir melalui aplikasi perpesanan yang masuk ke ponsel warga.

Namun dalam pelaksanaanya, pesan tersebut telat atau bahkan tidak terbaca oleh warga. Bisa karena suara ponsel dimatikan, dan juga pesan masuk saat warga tengah tertidur di malam hari. 

Mengutip dari halaman Kompas.com yang merujuk pada informasi yang diberikan pihak BPBD DKI Jakarta, pengadaan toa tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 4.073.901.441. Anggaran tersebut diketahui juga termasuk untuk biaya perawatan selama satu tahun sebesar Rp 165 juta.

Nantinya, peralatan peringatan dini banjir itu akan dipasang di tiang yang tersebar di kelurahan di DKI Jakarta yang ditengarai sebagai daerah rawan banjir. Setiap perangkat pada tiang tersebut akan memiliki empat toa. 

BACA JUGA: Meminimalkan Harga Kemanusiaan di Masa Covid-19 oleh Pelaku Bisnis 

Pro Kontra Pengadaan Toa Banjir

Menelan anggaran yang cukup besar, pengadaan toa itu pun memicu reaksi dari masyarakat. Kebanyakan mempertanyakan besarnya anggaran, sementara toa merupakan peralatan dengan teknologi yang sudah ketinggalan atau kuno.

Adalah Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono yang saat itu cukup vokal mengkritik pengadaan toa tersebut.

“Saya cukup ketawa saja lah kalau di era modern seperti ini, peringatan dini masih menggunakan toa. Kan rasanya agak unik, di Jakarta lho, di kota metropolitan,” kata Gembong saat dihubungi oleh awak media kala itu. 

Hal senada juga dilontarkan oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, William Aditya Sarana. Menurutnya, penggunaan toa menunjukkan Jakarta sedang mengalami kemunduran.

Terlebih sebenarnya Jakarta sudah memiliki 14 set Disaster Warning System (DWS), Automatic Water Level Recorder (AWLR), dan juga Automatic Weather System (AWS) yang jauh lebih canggih dan tinggal membutuhkan penyampaian informasi ke warga saja.

BACA JUGA: Politik Identitas: Tinjauan Sosial di Era Digital

Seolah Mengkritik Kebijakannya Sendiri

Saat mendapatkan kritik dari banyak pihak, Pemprov DKI bersikukuh jika penggunaan toa sebagai peralatan deteksi dini banjir berbeda dengan toa pada umumnya. Pihaknya mengatakan toa itu memiliki sistem sendiri yang tak hanya bisa terdengar dengan radius sangat jauh, tetapi juga bisa dioperasikan secara manual. 

Namun setelah beberapa bulan proyek itu berjalan, Anies Baswedan justru mengkritik penggunaan toa tersebut. Anies mengatakan jika pengadaan toa itu bukan merupakan sistem untuk penanganan banjir yang ada di Jakarta. 

“Ini bukan early warning system, ini toa, ini toa, this is not a system,” kata Anies dalam video Youtube saat rapat pimpinan. 

Anies juga mengatakan jika sebenarnya pengadaan toa untuk banjir itu merupakan hasil hibah dari negara Jepang. Oleh karena itu, Anies memilih menyetop pengadaan toa karena menurutnya hal tersebut hanya promosi dari Jepang. 

“Hibah dulu, habis itu pengadaan dan strategi mereka sukses, lalu kita belanja terus ke Jepang. La buat apa? Ini kalau untuk kasus seperti tsunami boleh, tapi ini kan tidak. Nggak perlu semua ini, jadi jangan diteruskan belanja dan boleh ini jadi museum,” ucap Anies.

BACA JUGA: Membangun Narasi HAM dalam Agenda Pembangunan Indonesia

Anggaran Dialihkan untuk Penanganan Pandemi

Anies akhirnya juga menjelaskan jika anggaran untuk pengadaan toa yang menjadi perdebatan tersebut sudah dibatalkan. Anggaran tersebut dialihkan untuk lebih fokus pada penanganan wabah pandemi Covid-19.

Hal ini diamini oleh Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Sabdo Kurniato. 

“Nggak, nggak ada pembelian toa. Kan refocusing. Nggak ada pembelian emang, kan refocusing semua,” kata Sabdo. 

Setelah dari hasil evaluasi yang dilakukan selama ini ditemukan fakta bahwa penggunaan toa memang tidak efektif. Proyek itupun akhirnya harus dibatalkan.

Karena ada pembatalan, pihak BPBD DKI Jakarta kini tengah mencari solusi pengganti dari penggunaan toa sebagai alat pendeteksi dini banjir. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *