Aneksasi Israel Dikecam Dunia Internasional, AS Justru Beri Lampu Hijau

RUANGNEGERI.com – Rencana Israel untuk melakukan aneksasi sepihak atas bagian Tepi Barat mendapati kecaman lebih dari 1.000 anggota parlemen Eropa. Hal itu disebutnya akan berakibat fatal bagi harapan perdamaian Israel dan Palestina.

Para anggota parlemen yang mewakili 25 negara-negara Eropa mendesak para pemimpin negara-negara Eropa dengan ikut menandatangani sebuah pernyataan bersama, yakni mencegah Israel melakukan proses aneksasi.

Seruan dari perwakilan resmi negara Belgium, Inggris, Estonia, Perancis, Jerman, Irlandia dan Norwegia tersebut bertujuan untuk menyelamatkan prospek dari solusi antar dua negara (two-state solution).

“Akuisisi wilayah secara paksa tidak akan memiliki tempat pada tahun 2020, dan harus memiliki konsekuensi yang sepadan”, demikian bunyi surat bersama dari Parlemen Eropa.

Pada intinya, para anggota parlemen mendesak para pemimpin Eropa untuk bertindak tegas dalam menanggapi tantangan ini.

Mengutip dari laman Al Jazeera (25/06/2020), kecaman hampir serupa juga datang dari hasil rapat Dewan Keamanan PBB terkait rencana aneksasi sepihak oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Pertemuan DK PBB tersebut merupakan pertemuan internasional terakhir yang membahas situasi sebelum langkah aneksasi diperkirakan akan diumumkan awal bulan Juli mendatang.

Kepala PBB, Antonio Guterres menggambarkan bahwa rencana Israel ini sebagai momen penting yang akan menjadi pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional.

Guterres menyerukan kepada Israel untuk mendengarkan panggilan global dan tidak melanjutkan rencananya. Sebab, jika tetap diimplementasikan, akan sangat merugikan prospek solusi dua negara dan melemahkan kemungkinan pembaruan perundingan.

“Saya meminta pemerintah Israel untuk membatalkan rencana aneksasi” ujarnya.

Seruan Guterres digemakan oleh para pemimpin lain dan menteri luar negeri yang berbicara dalam pertemuan virtual tersebut. Pada prinsipnya, PBB memperingatkan bahwa tindakan sepihak Israel dapat memicu eskalasi besar di kawasan.

Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Malki, memperingatkan bahwa aneksasi akan menjadi kejahatan dan mengarah pada dampak langsung yang nyata.

Al-Maliki mengatakan tujuan Israel selama beberapa dekade ialah untuk merebut tanah Palestina secara maksimum, dengan Palestina minimum.

“Israel sedang menguji tekad masyarakat internasional, berpikir bahwa apartheid kolonialnya akan menang. Kita harus membuktikannya salah” kata al-Malki kepada anggota Dewan Keamanan PBB.

Ia pun menyerukan masyarakat internasional untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel untuk menghalangi rencananya.

BACA JUGA: Industri Utama AS Terancam Bangkrut, Ini Kebijakan dari Pemerintahan Trump

Israel Didukung Oleh AS

Tanggal 1 Juli mendatang, pemerintah PM Benjamin Netanyahu mengatakan akan mulai aneksasinya pada pemukiman Yahudi yang dibangun secara ilegal di Tepi Barat.

Hal itu berdasarkan pada langkah-langkah terperinci dalam manifesto politiknya terkait rencana “Timur Tengah” yang diusulkan oleh Trump pada Januari lalu.

Rencana tersebut diklaim menguntungkan politik Presiden Trump menjelang pemilu presiden pada November mendatang, yakni mendapatkan dukungan dari Israel yang merupakan sekutu terdekatnya.

Dengan begitu, Trump memang sejak awal memberikan lampu hijau kepada Israel untuk melakukan aneksasi permukiman Israel dan area strategis Tepi Barat yang diduduki oleh Israel.

Pemerintah AS telah menolak untuk mengkritik aneksasi. AS juga menolak konsensus dari sebagian besar dunia bahwa permukiman Israel di tanah Palestina adalah ilegal.

“Keputusan tentang Israel yang memperluas kedaulatan ke tempat-tempat itu adalah keputusan yang harus dibuat oleh Israel” kata Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo kepada wartawan di Washington.

Di bawah proposal Trump yang diluncurkan pada bulan Januari lalu, diperkirakan AS akan langsung mengakui permukiman Yahudi yang dibangun di atas tanah yang diduduki sebagai bagian dari Israel.

Mengutip dari Bloomberg (12/05/2020), langkah kontroversial Trump tersebut bertujuan selain mendapatkan dukungan dari Israel. Selain itu juga dinilai berbagai kalangan dalam rangka menguatkan aliansi strategis karena tertekan oleh pesaing utamanya, yaitu Tiongkok.

Sebelumnya, Trump juga mengajukan gagasan untuk negara Palestina di bawah rencana perdamaian yang lebih luas, dengan syarat-syarat ketat di dalamnya.

Namun, gagasan itu ditolak oleh Palestina. Para pejabat Palestina telah mengancam untuk menghapuskan perjanjian bilateral dengan Israel jika mereka melanjutkan tindakannya.

BACA JUGA: Perang Proksi di Suriah: Rivalitas antara AS dengan Rusia dan Iran

Apa Itu Tepi Barat?

Seperti namanya, itu adalah sebidang tanah yang terletak di tepi barat Lembah Yordania Jordan Valley bagian utara Laut Mati yang berbatasan dengan Israel. Di sebelah timur berbatasan dengan negara Yordania.

Laman BBC (25/06/2020) menyebutkan bahwa Israel merebut Tepi Barat dalam perang Timur Tengah, antara negeri-negeri Arab melawan Israel dan AS pada tahun 1967.

Dalam beberapa dekade sejak itu, Israel telah membangun puluhan permukiman yang sekarang menjadi rumah bagi sekitar 430.000 orang Yahudi Israel. Mereka tinggal di 132 permukiman dan 124 pos kecil yang dibangun di bawah pendudukan Israel.

Sebagian besar masyarakat internasional menganggap pemukiman itu ilegal. Palestina mencari wilayah itu sebagai bagian dari negara merdeka di masa depan dan telah terlebih dahulu menolak rencana Trump.

Sekitar 3 juta warga Palestina tinggal di Tepi Barat, di bawah pemerintahan sendiri yang terbatas dan pemerintahan militer Israel.

Sebagian besar komunitas internasional menganggap pemukiman ilegal di bawah hukum internasional, meskipun Israel dan AS di bawah administrasi Trump membantah interpretasi ini.

BACA JUGA: Kasus Covid-19 di AS Masih Tinggi, Warganya Dilarang Memasuki Eropa

Apa Itu Aneksasi?

Aneksasi adalah istilah yang diterapkan ketika suatu negara secara sepihak memproklamasikan kedaulatannya atas wilayah lain, yang mana itu dilarang oleh hukum internasional.

PM Netanyahu mengatakan rencana itu bukan aneksasi. Meskipun hal itu melibatkan penerapan kedaulatan Israel ke bagian-bagian Tepi Barat yang berisi permukiman Yahudi.

Rencana pengumuman aneksasi pada tanggal 1 Juli wilayah Tepi Barat diperkirakan akan mengakibatkan sekitar 4,5% (atau sekitar 3 juta orang) warga Palestina yang tinggal di wilayah tersebut bakal terelokasi.

Kedaulatan Israel tidak akan diterapkan pada warga Palestina di Lembah Yordan. Dilaporkan juga bahwa pengecualian yang sama akan diperluas ke warga Palestina di bagian lain yang dianeksasi di Tepi Barat.

Wilayah-wilayah yang diperuntukkan bagi aneksasi (kontur yang tepat sedang dipetakan oleh Israel dan AS) dapat terdiri sekitar 30% dari Tepi Barat.

Awalnya, kemungkinan Netanyahu akan bertindak hanya untuk aneksasi pemukiman, yang berjumlah 3% dari Tepi Barat. Sisanya 27% harus menunggu sampai perbatasan disepakati dengan Washington.

Namun Palestina berpandangan bahwa aneksasi apa pun oleh Israel, menurut mereka, tetap akan membuat wilayah Palestina terfragmentasi.

Rakyat Palestina memiliki tanah yang jauh lebih sedikit untuk negara mereka sendiri.

Mengapa Israel Tetap Ngotot? 

Israel mengklaim hak-hak historis dan keagamaan di wilayah Tepi Barat sebagai tanah leluhur orang-orang Yahudi. Secara keagamaan, kehadiran orang-orang Yahudi di wilayah tersebut, terutama di Lembah Jordan, merupakan sesuatu yang strategis dan vital untuk pertahanan diri.

Israel meyakini bahwa permukiman tidak menjadi penghalang bagi perdamaian. Mereka mengklaim akan tetap menjadi bagian dari Israel di bawah perjanjian damai dengan Palestina.

Meskipun di bawah tekanan internasional dan suasana pandemi Covid-19, PM Netanyahu seolah tetap percaya diri dan nampak tidak ambil pusing. Ia berargumen bahwa pemerintahannya telah lama memperjuangkan penyelesaian. Melalui aneksasi ini, ia mengklaim ingin menghapus keraguan tentang nasib orang-orang Palestina.

Selain itu, sikap percaya diri Israel juga karena didukung oleh AS. Rencana perdamaian Israel-Palestina Donald Trump yang diluncurkan pada Januari lalu memungkinkan bagi Israel untuk menggabungkan permukiman.

Duta Besar AS untuk Israel, David M. Friedman, menyebutkan bahwa Israel memiliki hak di sebagian (seluruh) wilayah di Tepi Barat.

Pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama, sikap politik “two-state solution” dari AS sangatlah tidak menguntungkan Israel.

Terdapat kemungkinan juga bahwa Netanyahu memang sengaja ingin ‘mempercepat’ aksinya sebelum pemilihan presiden AS di bulan November.

Sebab, jika saingan Trump, Joe Biden yang menang, maka kebijakan politik luar negeri AS akan berubah. Joe Biden selama ini memang dikenal menentang aneksasi Israel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *