Adakah Opsi Melakukan Draconian Measures Bagi Pemerintah Indonesia?

RUANGNEGERI.com – Pemerintah pertama kali mengonfirmasi adanya kasus Covid-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak saat itu, jumlah orang dalam pengawasan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), pasien positif hingga pasien sembuh dan meninggal karena Covid-19 kian bertambah tiap harinya.

Situs web resmi pemerintah untuk Covid-19, terhitung tanggal 21 April 2020 terdapat total 7.135 kasus positif di Indonesia, 616 jiwa meninggal dan 842 orang sembuh. Selain itu, sebanyak 16.763 orang juga dinyatakan sebagai PDP dan 186.330 orang lainnya ditetapkan sebagai ODP.

Dengan semakin bertambahnya kasus posistif Covid-19, kebijakan pemerintah yang nampaknya serba tanggung dalam menghadapi pandemi ini justru membuat banyak hak masyarakat tidak terpenuhi. Seperti misalnya isu terkait hak akses data masyarakat yang dilanggar.

Dalam hal ini, pemerintah terkesan menutup-nutupi beberapa informasi terkait Covid-19 pada masa awal penyebarannya di Indonesia. Presiden Joko Widodo membantah menutupi data. Pemerintah lebih berdalih melakukan hal terbaik untuk mencegah kepanikan masyarakat.

Namun, kepanikan masyarakat malah timbul karena pemerintah yang dinilai kurang optimal dalam meningkatkan kesadaran publik terkait pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Sementara itu, dari aspek kesehatan, hak pembangunan dan hak kesehatan pun banyak tidak dirasakan oleh masyarakat yang bermukim di daerah terpencil. Di kota-kota besar, layanan kesehatan dibuat lebih mudah diakses dengan meningkatnya jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan.

Namun untuk kota-kota kecil dan wilayah pedesaan, itu semua masih sangat minim. Persebaran Covid-19 memang lebih banyak ditemukan di kota-kota besar. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan masyarakat di desa atau kota kecil juga turut tertular virus ini.

Menurut pengamatan saya, kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani penyebarannya di Indonesia secara umum memang masih sangat kikuk.

Sejak pertama kali Tiongkok mengumumkan adanya virus mematikan yang berasal dari Wuhan, alih-alih melakukan upaya pencegahan penyebaran virus tersebut di Indonesia, pemerintah malah memilih untuk menyelamatkan sektor pariwisata dan perekonomian dengan memberikan diskon tiket pesawat pada tanggal 25 Februari 2020.

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Indonesia tidak berada dalam daftar prioritas pemerintah sejak awal. Pandangan pragmatisme yang lebih memperhatikan sektor ekonomi lebih mendominasi.

Ketika negara-negara lain sibuk menekan jumlah masuknya wisatawan asing, bahkan beberapa negara secara tegas memboikot wisatawan yang datang dari Tiongkok khususnya, Indonesia malah cenderung terlihat lebih santai.

Diskon tiket pesawat yang diberikan pemerintah membuka pintu lebar-lebar bagi para pelancong asing untuk masuk ke Indonesia. Semua demi memutar roda perekonomian yang berbahan bakar sektor pariwisata tanpa mempertimbangkan risiko kesehatan yang jadi ongkosnya.

Keputusan pemerintah untuk memberlakukan PSBB tanpa regulasi ketat serta jaminan sosial bagi masyarakat terdampak juga merupakan bukti kurang seriusnya pemerintah terhadap hak-hak masyarakat di masa sulit ini.

Di DKI Jakarta misalnya, provinsi jumlah kasus positif Covid-19 terbanyak di Indonesia, penerapan PSBB cenderung berbau politis, yakni tarik-ulur antara pemerintah pusat dengan pemerintah propinsi.

Tanpa adanya larangan keluar rumah dan beraktivitas di ruang publik yang tegas, masih banyak masyarakat dari kelompok sosio-ekonomi rendah yang berkegiatan di luar rumah.

Fenomena ini terjadi bukan karena mereka tak acuh akan bahaya Covid-19, namun karena mereka harus terpaksa ke luar rumah untuk bekerja.

Bagi kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada gig economy, seperti pekerja buruh dan pengemudi taksi online, mereka seakan dihadapkan pada dua pilihan yang sama merepotkan.

Keluar rumah lalu terjangkit virus, atau diam di rumah dengan kondisi kelaparan. Tekanan ekonomi yang pelik seperti ini memaksa masyarakat untuk bekerja di luar rumah.

Pro dan kontra dari Kartu Pra-Kerja yang ramai dinarasikan sebagai jaminan sosial bagi kelompok masyarakat rentan terdampak Covid-19 juga tidak efektif dan tepat sasaran dalam meringankan tekanan ekonomi yang mereka hadapi.

Dengan Kartu Pra-Kerja, kelompok masyarakat yang memenuhi syarat diberikan sejumlah dana untuk mengikuti pelatihan online yang dilakukan di berbagai platform seperti miliki Kementerian Tenaga Kerja.

Padahal, dalam kondisi darurat begini masyarakat lebih membutuhkan bantuan tunai daripada pelatihan online yang tidak tahu kapan akan dapat diimplementasikan.

Selain itu, akses digital yang kurang merata juga membuat pelatihan online sebagai program Kartu Pra-Kerja ini semakin tidak inklusif. Pemerintah seakan lupa bahwa tidak semua lapisan masyarakat mempunyai akses terhadap internet dan smartphone.

Bagaimana para pemulung atau pedagang asongan dapat membeli paket internet untuk mengikuti pelatihan online jika uang untuk membeli beras saja mereka tidak punya?

Perlu Langkah Tegas namun Harus Cermat

Jika berkaca pada negara-negara yang berhasil menekan jumlah penularan Covid-19, seperti Tiongkok misalnya, saya berefleksi bahwa seharusnya di masa darurat ini demokrasi dapat dibuat lebih fleksibel.

Negara tirai bambu tersebut cenderung lebih berhasil memprioritaskan kesehatan warganya dengan menerapkan draconian measures, yakni dengan tegas menerapkan lock down hingga penangkapan warga yang keluar rumah tanpa alasan dan izin yang jelas.

Kebijakan tersebut memang terkesan ekstrem, namun ternyata memang dibutuhkan dan efektif dalam mengurangi jumlah kasus positif Covid-19 di negaranya.

Di satu sisi, sebagai negara demokrasi pemerintah Indonesia berusaha menjauhi draconian measures seperti itu. Namun di sisi lain, saya juga beranggapan bahwa sebagai negara demokrasi, Indonesia berkewajiban menjamin hak dan kesejahteraan masyarakatnya di tengah masa sulit ini.

Jika kesehatan serta kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi melalui tindakan-tindakan draconian, maka mengapa tidak?

Di masa yang penuh ketidakpastian seperti sekarang ini, masyarakat butuh tindakan tegas dari pemerintah untuk dapat melindungi hak-hak mereka.

Pemberlakuan lock down secara tegas dan pemberian bantuan langsung bagi masyarakat terdampak untuk sementara waktu adalah kebijakan yang paling diperlukan masyarakat untuk memberantas penyebaran Covid-19.

Jika diimplementasikan sejak awal, penyebaran Covid-19 di Indonesia, kebijakan ini seharusnya menelan biaya yang lebih sedikit dibandingkan terus menerapkan PSBB yang serba tanggung dan pemberian bantuan melalui Kartu Pra-Kerja.

Penerapan draconian measures di tengah situasi sulit ini memang diperlukan, meskipun demikian penerapannya harus tetap diawasi agar tidak menjadi permasalahan baru di Indonesia.

Dikhawatirkan, apabila tindakan-tindakan keras terus dilakukan oleh pemerintah, bahkan setelah pandemi Covid-19 ini selesai, hal tersebut dapat mencederai demokrasi Indonesia.

Di Indonesia sendiri, tampaknya diperlukan beberapa modifikasi draconian measures yang dilakukan agar dapat menekan kasus positif Covid-19 tanpa menimbulkan masalah baru, yaitu pelanggaran demokrasi.

Saya melihat bahwa kegamangan sikap pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi virus ini sangat dipengaruhi oleh upaya pemerintah untuk tetap bersikap demokratis.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat selama ini memang terkesan tidak tegas, namun dirancang sedemikian rupa agar tidak terlalu ‘keras’ dan mencederai demokrasi Indonesia.

Meskipun demikian, saya menilai bahwa di tengah situasi darurat yang banyak mengancam hidup orang banyak saat ini, demokrasi seharusnya bersifat lebih fleksibel.

Sebagai negara demokratis, sah-sah saja bagi Indonesia untuk melakukan draconian measures apabila diperlukan. Meskipun begitu, tahap implementasinya tetap harus diawasi agar tidak merusak tatanan demokrasi di kemudian hari.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *