53 Orang Ditangkap dalam Aksi Damai Menolak UU Keamanan Nasional Hong Kong

RUANGNEGERI.com – Dalam aksi damai di hari Ahad, 28 Juni 2020 kemarin, sedikitnya 53 orang ditangkap oleh pasukan polisi huru-hara Hong Kong. Mereka adalah para demonstran yang menolak pemberlakuan UU Keamanan Nasional (National Security Law).

Aksi damai yang terjadi di Distrik Mong Kok tersebut mengecam pemerintahan Tiongkok. Mereka menyuarakan protes dan menyatakan bahwa UU Keamanan Nasional adalah cara Beijing menekan Hong Kong.

Menurut kepolisian bekas koloni Inggris tersebut, para demonstran ditangkap karena telah berlaku anarki dan melanggar hukum. Sebelumnya dikatakan bahwa mereka telah “memblokade area tersebut.”

Aksi damai lantas berubah menjadi kerusuhan, di mana kepolisian menghalau para demonstran dengan gas air mata. Roy Chan, salah satu demonstran mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok ingin “membungkam dan menyingkirkan kami.”

Namun, para aktivis demokrasi bertekad akan terus melakukan protes demi “semua warga yang menginginkan kebebasan bagi Hong Kong.”

Aksi pada hari Ahad lalu adalah aksi pengganti. Setelah ajuan aksi pada tanggal 1 Juli untuk memperingati hari pengalihan Hong Kong ke Tiongkok ditolak otoritas setempat.

Kondisi yang tidak kondusif di tengah pandemi Covi-19 menjadi alasan di balik penolakan tersebut.

BACA JUGA: Masa Depan Hubungan Amerika Serikat – Tiongkok Pasca Covid-19

Kisruh UU Keamanan Nasional Sejak Awal Perumusannya

Sejak direncanakan, UU Keamanan Nasional telah mengundang protes. Baik dari para aktivis demokrasi di Hong Kong maupun di negara-negara lainnya. Mereka menuduh Beijing ingin kembali menjadi diktator di pulau perdagangan tersebut.

UU Keamanan Nasional juga dianggap sebagai wujud pengingkaran janji Negeri Tirai Bambu atas otonomi tingkat tinggi bagi Hong Kong.

Janji tersebut merupakan prasyarat utama yang disetujuinya saat Hong Kong dikembalikan dari Inggris pada tahun 1997 lalu.

Pemerintah Tiongkok sendiri menyatakan UU tersebut hanya menyasar mereka yang ingin membuat kerusuhan. Berupa orang-orang yang berencana dan mendukung “tindakan separatisme, subversi, terorisme dan intervensi asing di Hong Kong.”

Dirilis dari media resmi pemerintah CCTV, para legislator  Beijing menegaskan bahwa Tiongkok memiliki “kekuasaan tak tergoyahkan” dan UU ini disahkan demi “Kedaulatan dan kepentingan nasional.”

Sejak disahkan pada hari Kamis, 25 Juni lalu, UU ini sudah menuai banyak protes. NPC (National People Congress) selaku perumus pada akhirnya berhasil meloloskan dengan perbandingan suara 2.878:1.

Para aktivis dengan yakin memandangnya sebagai langkah mundur. Perusak otonomi tingkat tinggi yang dijanjikan Tiongkok saat mengambil alih Hong Kong 233 tahun lalu.

UU Keamanan Nasional juga menunjukkan bahwa Presiden Xi Jinping ingin sekali membungkam protes rakyat Hong Kong. Di mana aksi penolakan sudah dilancarkan sejak 11 bulan terakhir.

UU tersebut juga dikhawatirkan akan digunakan otoritas Beijing untuk menekan aktivitas politik di Hong Kong.

Perdana Menteri Li Keqiang menyanggah tuduhan tersebut. Menurutnya, UU ini adalah “implementasi yang stabil dari ‘satu negara dua sistem’ yang diinginkan rakyat Hong Kong.

Tujuan diberlakukannya UU Keamanan Nasional juga jelas, untuk menjamin “kemakmuran dan stabilitas jangka panjang Hong Kong.”

BACA JUGA: AS Masih Menghadapi Tantangan Ekonomi Berat Akibat Covid-19

Reaksi AS dan Inggris terhadap UU Keamanan Nasional

Pemberlakukan UU baru tersebut juga sepertinya mempertajam hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sekretaris Negara AS Mike Pompeo menyatakan bahwa masalah ini akan masuk ke dalam daftar topik hubungan kedua negara.

Bersamanya juga dimasukkan masalah perdagangan, teknologi, kebebasan beragama dan tindakan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Juga masalah kisruh politik dan perebutan wilayah. Seperti konflik Tiongkok-Taiwan dan tindakan Beijing dalam mengklaim beberapa pulau dalam teritorialnya.

PM Li sendiri menginginkan adanya saling menghormati antara kedua negara. Beijing dapat bekerja sama dengan negeri Paman Sam dalam “Memajukan kepentingan umum” dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

Aksi damai yang berakhir ricuh hari Ahad kemarin terjadi bersamaan dengan review terhadap UU Keamanan Nasional.

Pihak otoritas Beijing sendiri menyatakan pemberlakuan resmi UU tersebut menunggu hasil review yang dilakukan NPC. NPC sendiri akan melakukan review dalam beberapa sesi selama tiga hari. Hasil review diharapkan akan keluar paling lambat hari selasa besok.

Senat AS bereaksi atas pengesahan UU Keamanan Nasional tersebut. Senat mengeluarkan pernyataan bahwa akan ada sanksi bagi mereka (perusahaan dan individu) yang melanggar otonomi Hong Kong.

Sanksi juga berlaku bagi mereka yang menciderai kebebasan rakyat Hong Kong.

Sementara, Inggris menganggap pemberlakuan UU Keamanan Nasional sebagai “pelanggaran terhadap kemanusiaan”. Inggris juga berjanji akan melegalkan 3 juta paspor dari 7,8 juta rakyat Hong Kong.

Tiongkok sebenarnya telah menginginkan Hong Kong sejak lama. Namun, pulau sibuk tersebut berada di bawah kekuasaan Inggris. Untuk memulai maksudnya, Tiongkok telah mengawali dengan perjanjian dan kerjasama bilateral dengan Inggris pada tahun 1984.

Negara tirai Bambu lantas mengajukan pengalihan Hong Kong dari Britania Raya pada mereka. Dengan janji akan melaksanakan otonomi secara luas dan sistem ‘satu negara dua sistem’ antara Tiongkok dengan Hong Kong.

Terbiasa dengan sistem yang bebas di bawah Inggris, ada kekhawatiran tersendiri bagi penduduk Hong Kong jika berada di bawah kendali Beijing.

Kesepakatan akhirnya terkabul pada tanggal 1 Juli 1997 dengan dilepasnya Hong Kong dari koloni Inggris menjadi berada di bawah kekuasaan Negeri Tirai Bambu.

Hong Kong sendiri merupakan pulau pusat perdagangan dan ekonomi di Asia. Memiliki pelabuhan yang merupakan salah satu yang tersibuk di dunia. Selain perdagangan, Hong Kong juga merupakan produsen film terkemuka di Asia.

UU Keamanan Nasional yang baru disahkan adalah salah satu kekhawatiran terbesar penduduk Hong Kong. Melalui UU tersebut, Beijing dapat mengetahui dan menindak semua tindakan yang membahayakan.

Termasuk tindakan politik yang berpotensi pada usaha makar dan protes terhadap Negeri Tirai Bambu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *