UU Keamanan Nasional Hong Kong: Kontroversi dan Potensi Ancamannya

RUANGNEGERI.com – Tiongkok telah merancang Hong Kong Security Law atau UU Keamanan Nasional sejak tahun 2003. Namun, setelah Rancangan Undang-Undang terbentuk justru menimbulkan demonstrasi besar-besaran.

Saat itu, timbul ketakutan apabila Hong Kong Security Law justru akan membelenggu kebebasan penduduk sipil untuk berpendapat.

Ketakutan lainnya disebabkan karena Tiongkok dianggap ingin memperluas jangkauan sistem peradilan independen. Beijing juga dinilai akan ikut campur berbagai aspek yang berjalan di kota Hong Kong.

Kemudian, pada akhir tahun 2019 rencana pengesahan RUU tersebut muncul kembali. Terjadilah aksi protes oleh pihak anti pemerintah hingga melakukan demonstrasi besar-besaran selama kurang lebih enam bulan.

Pengesahan Hong Kong Security Law akhirnya ditanda tangani oleh Presiden Xi Ping pada 30 Juni 2020. Banjir protes pun terjadi tidak hanya dari dalam negeri. Bahkan beberapa negara lain ikut memberikan kecaman.

Mengutip dari BBC (30/06/2020), negara-negara Barat yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Uni Eropa dan Inggris menanggapi Hong Kong Security Law sangat memprihatinkan dan menimbulkan ancaman kemanusiaan.

Meski demikian, Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, justru menganggap Hong Kong Security Law akan mengisi ‘ruang kosong’ yang melengkapi keamanan nasional.

BACA JUGA: National Security Law, Akhir dari One Country Two Systems Hong Kong

Benang Merah UU Keamanan Nasional Hong Kong

Mengutip dari CNN (01/07/2020), setidaknya terdapat lima kontroversi sejak awal berlakunya Hong Kong Security Law. Banyak poin menjadi benang merah karena dinilai berpotensi menimbulkan penyelewengan.

Pertama, interpretasi dari ‘kejahatan’ menjadi samar dan terlalu luas. Salah satu contohnya penyebaran ujaran kebencian kepada pemerintah pusat di Beijing yang dilakukan penduduk sipil ketika bekerja pada pemerintah atau organisasi asing menjadi kejahatan.

Kedua, menyerukan kemerdekaan Hong Kong termasuk kejahatan. Sebab itu merupakan bentuk konfrontasi pemisahan diri yang terkategori sebagai bentuk terorisme.

Termasuk juga tindakan dari para demonstran yang merusak properti publik, gedung pemerintah dan menjadi penyebab kerusuhan jalan-jalan protokol.

Ketiga, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Hong Kong untuk mengawasi kasus Keamanan Nasional. Namun, Beijing dapat mengambil alih kasus dalam keadaan khusus.

Jika kasus kejahatan berkaitan dengan ketertiban umum atau rahasia negara, maka tersangka akan diadili dalam persidangan tertutup dan tanpa majelis hakim.

Keempat, UU Keamanan Nasional yang dibuat oleh Tiongkok berlaku bagi siapa saja. Berlaku juga kepada warga negara asing karena dinilai melanggar hukum luar negeri.

Selain itu juga dapat dituntut hingga menjadi pihak di muka pengadilan apabila pernah berkunjung dan tinggal di Hong Kong.

Kelima, undang-undang keamanan ini membuat para pelaku kampanye pro-demokrasi, aktivis hak asasi manusia, pengacara dan jurnalis dapat diseret ke pengadilan. Hal ini menjadi ketakutan jika terjadi tindakan sewenang-wenang dan penahanan rahasia.

Diluar dari itu, Beijing akan mendirikan kantor Keamanan Nasional di Hong Kong yang dikelola oleh pejabat pemerintah pusat.

Tugasnya adalah melakukan pengawasan, penegakan hukum dan mengambil tindakan bagi orang-orang yang tidak tunduk terhadap yurisdiksi Hong Kong.

UU Keamanan Nasional ini juga mewajibkan sekolah-sekolah memberikan pengenalan pendidikan keamanan nasional. Sementara, pihak kepolisian diberikan wewenang penuh untuk melakukan penyadapan.

BACA JUGA: Pemerintah Tiongkok Dituduh Kontrol Kelahiran untuk Menekan Jumlah Populasi Muslim Uighur

Hubungan Erat antara Hong Kong dengan Tiongkok

Melansir dari laman CNBC (01/07/2020), dalam satu dekade terakhir, negeri Tirai Bambu ini memang memiliki ketergantungan perekonomian erat dengan Hong Kong. Hal itu nampak dari Kota Shanghai yang menjadi pusat bisnis mampu menarik perusahaan multinasional dari seluruh dunia.

Kota Shenzhen yang metropolitan terletak di bagian utara Hong Kong, telah menciptakan pembangkit listrik besar-besaran. Dampaknya menunjang Tiongkok melakukan kegiatan eksportir dan berbagai bisnis terbesar di dunia.

Berkaca dari sisi historis, Hong Kong telah menjadi saluran utama perdagangan global dari Timur-Barat. Keberadaan pelabuhan besar, jaminan keamanan terhadap perdagangan asing serta aturan hukum ketat membuat investor global berdatangan.

Kini, Hong Kong bahkan telah menjelma menjadi salah satu pusat bisnis strategis dan terkemuka di Asia yang sulit terguncang.

Banyak perusahaan multinasional lebih percaya melakukan investasi di Hong Kong dari pada ke Beijing. Pasalnya, para investor mempercayai sistem hukum Hong Kong.

Jika melakukan aktivitas bisnis diluar Hong Kong, maka harus menaati sistem hukum otoriter dan kontrol modal yang ketat.

Di samping itu, Hong Kong juga disebut pusat berdirinya perbankan swasta, fintech dan derivatif. Hal inilah yang berpengaruh terhadap perekonomian Tiongkok karena Hong Kong memiliki akses menuju pasar mata uang Dollar AS.

UU Keamanan Nasional dianggap sebagai penindasan totaliter yang dibuat lebih fleksibel. Eksistensinya juga berpotensi membuat iklim investasi asing menjadi pesimis.

Pasalnya, peraturan yang diubah membuat reputasi Hong Kong sebagai basis aman bisnis Internasional tercoreng.

Dampak dari Undang-Undang ini terhadap perekonomian dan perkembangan Bisnis di Hong Kong baru terlihat setelah 3 tahun dari tanggal berlakunya.

Kini, bermunculan golongan pebisnis yang pro dan pebisnis yang kontra terhadap UU Keamanan Nasional yang baru diteken oleh Presiden Xi Jinping tersebut.

Joshua Wong, pemimpin Partai Demokrat Wu Chi-wai pun ikut serta bergabung dengan Front Hak Asasi Manusia Sipil. Ia dan ribuan penduduk Tiongkok turun ke jalanan pada awal Juli melakukan aksi protes.

“Kami sadar akan risiko dituntut. Tetapi kami bersikeras untuk mengambil kepemimpinan, karena kami ingin memberi tahu Warga Hongkong tidak perlu takut,” ujarnya.

Aksi demonstrasi tersebut berhasil ditangani oleh Polisi dan menahan 10 orang demonstan Hong Kong.

Sebelum berlakunya UU Keamanan Nasional yang baru ini, sistem hukum independen dan tidak ada pintu belakang dalam konstitusi. Semua aspek pengelolaan kota ini menutup kemungkinan Beijing ikut campur.

Keberadaan UU ini telah mengubah banyak aspek hukum, sosial dan ekonomi. Pemerintah dan peraturan otoriter dari Pemerintah Tiongkok dinilai banyak kalangan, khususnya dari negara-negara Barat, yakni untuk memaksa penduduk sipil tunduk.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *