Rekrutmen CPNS 2021: Guru dan Dosen Melalui Jalur PPPK?

RUANGNEGERI.com – Memasuki awal tahun 2021, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengumumkan bahwa seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diperkirakan akan dilaksanakan pada April hingga Mei mendatang. 

MenPAN-RB, Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pendaftar CPNS sudah bisa mendaftar pada April mendatang. Setelah di tahun 2020 lalu tidak diadakan penerimaan karena masa pandemi Covid-19.

“Diperkirakan proses pendaftaran sudah bisa dimulai bulan April sampai dengan Mei 2021,” ujarnya sebagaimana dilansir di laman Kompas.com (12/12/2020). Total usulan yang masuk untuk instansi pusat adalah sebanyak 113.172 formasi dan pemerintah daerah sebanyak 439.170. 

Bagi yang berminat mengikuti tes seleksi CPNS tahun ini, syarat-syarat administrasinya bisa disiapkan mulai sekarang. Semua informasi resmi nantinya bisa dilihat melalui laman Badan Kepegawaian Negara (sscasn.bkn.go.id).

Di antaranya adalah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, Transkrip Nilai, Pas Foto, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Lamaran dan dokumen pendukung lainnya sesuai instansi yang akan dilamar. 

Semua syarat-syarat tersebut juga disiapkan versi aslinya. Sebab, ketika verifikasi biasanya diminta untuk menunjukkan berkas yang asli, bukan hanya kopian maupun hasil scan.

Baca juga: Mungkinkah Bekerja dari Rumah Menjadi Tren di Masa Depan?

Guru, Dosen dan Tenaga Kesehatan Masuk PPPK

Ada yang berbeda di penerimaan CPNS tahun ini, khusunya terkait dengan formasi guru. Perekrutan guru direncanakan sudah tidak lagi melalui jalur CPNS, namun termasuk ke dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keputusan ini telah disepakati bersama oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri PAN-RB.

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) beralasan bahwa kebijakan tersebut diambil untuk menyelesaikan persoalan distribusi guru secara nasional yang tidak kunjung merata. Sebab, banyak guru PNS yang berpindah lokasi kerja setelah masa penempatan 4 hingga 5 tahun. 

Meski begitu, guru PPPK ini bisa juga diangkat menjadi PNS dengan syarat dan kualifikasi tertentu nantinya. Salah satunya adalah batasan usia yang maksimal 35 tahun.

Baca juga: Inilah Tips Investasi Tanah untuk Milenial dan Pemula

Pelaksana tugas Deputi bidang Sumber Daya Manusia Kementerian PAN-RB, Teguh Widjinarko, menyatakan bahwa “guru-guru yang sudah terikat kontrak PPPK tetapi masih bisa ikut CPNS, asalkan usianya di bawah 35 tahun dan memiliki kualifikasi yang sesuai tentunya bisa saja melamar jadi PNS,” terangnya melansir dari Kompas.com (03/01/2021).

Terkait guru honorer, pemerintah berencana merekrutnya menjadi PPPK. Untuk rekrutmen tahun 2021 ini, setidaknya sebanyak 1 juta lowongan PPPK disediakan bagi guru honorer K2 di seluruh Indonesia. Kesempatan ini terbuka untuk para guru baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta. 

Selain guru dan dosen, dokter, bidan, penyuluh maupun tenaga administratif lainnya juga direncanakan direkrut melalui jalur PPPK. Dengan skema ini, maka jumlah PNS melalui jalur PPPK diharapkan akan lebih banyak dibandingkan dengan yang langsung diangkat PNS.

Baca juga: Sektor Strategis yang Dinilai Cepat Bangkit Pasca New Normal

Perbedaan PNS dan PPPK

Meskipun sama-sama terkategori sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), namun status dari ketiganya memiliki perbedaan. Hal yang paling menonjol adalah terkait dengan tunjangan dan dana pensiun.

PNS mungkin biasa dikatakan sebagai pegawai ‘seumur hidup.’ Pengangkatannya dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi semua unsur persyaratan dan ditetapkan lolos seleksi. PNS nantinya berhak mengisi jabatan struktural.

Sedangkan PPPK adalah orang yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dengan perjanjian kerja tertentu. Perjanjian (kontrak) kerja ini nantinya ditetapkan oleh pemerintah melalui lembaga terkait.

Besaran gaji PNS dan PPPK selama berkerja adalah sama. Hal itu tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020. Meski tidak sama dengan PNS, kenaikan gaji juga diberlakukan bagi PPPK. Perbedaannya adalah terkait dengan dana pensiun nantinya.

PNS berhak menerima dana pensiun, sedangkan PPPK tidak ada karena statusnya adalah pegawai kontrak. Namun demikian, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, menyebutkan bahwa pemerintah tengah mengusahkan uang pensiun.

Ia mengaku telah membicarakan dengan PT Taspen terkait dana pensiun PPPK. “Jadi kami sudah berdiskusi dengan PT Taspen, jika memang PPPK ingin, maka bisa dipotong iuran pensiunnya. Sehingga berhak juga mendapatkan tunjangan pensiun. Itu sedang dalam pembicaraan,” ungkap Bima.

Baca juga: Inilah 4 Beasiswa Luar Negeri di Awal Tahun

Dinilai Semena-mena dan Diskriminatif

Keputusan pemerintah yang berencana mediadakan rekrutmen CPNS untuk formasi guru khususnya, mendapatkan reaksi keras dari berbagai pihak. Kritik datang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Melansir dari laman Detik.com (02/01/2021), Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, olahraga dan sejarah mengkritik keras rencana pemerintah tersebut.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menegaskan bahwa “kami menolak wacana penghapusan jalur CPNS bagi guru dalam seleksi ASN. Kami berharap hal itu masih rencana, bukan suatu keputusan. Dan jika masih rencana, kami harap segera dicabut.”

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut menjelaskan bahwa dengan mengangkat guru sebagai PNS, maka hal itu merupakan bentuk kehadiran negara dalam upaya menjamin kesejahteraan dan karir bagi para guru. Dengan begitu, ia menilai bahwa PPPK sangatlah tidak tepat untuk rekrutmen guru.

Baca juga: Harga Rumah Kian Mahal, Ini Tips Milenial Bisa Punya Rumah

“Jika saat ini ada rencana rekrutmen sejuta guru honorer dengan skema PPPK harus dibaca sebagai upaya terobosan perbaikan nasib bagi jutaan guru honorer yang lama terkatung-katung nasibnya karena tak kunjung diangkat sebagai PNS oleh negara. Jadi jangan hal itu dijadikan legitimasi untuk menutup pintu jalur PNS bagi guru. Semua ada konteksnya tidak bisa semena-mena dicampur aduk,” terang Huda.

Sikap keberatan juga sebelumnya telah disuarakan oleh para guru. PGRI sebagai wadah yang menaungi para guru se-Indonesia, menyebutkan bahwa kebijakan mengangkat guru melalui jalur PPPK adalah tindakan yang diskriminatif.

“Rencana kebijakan ini dipandang PGRI sebagai bentuk diskriminasi terhadap profesi guru, dan menyebabkan lulusan terbaik dari SMA tidak berminat meneruskan studi lanjut di berbagai jurusan pendidikan di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), akibat ketidakpastian status kepegawaian dan karir profesi guru, sehingga dikhawatirkan akan terjadi penurunan kualitas pengajar di masa mendatang,” tegas Unifah Rosyidi, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI sebagaimana dikutip dari Detik.com (01/01/2021).

Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta tersebut juga menilai bahwa kebijakan tersebut akan menurunkan minat pemuda-pemudi Indonesia untuk menjadi guru. Hal itu lantaran profesi guru akan dinilai sudah tidak terlalu menjanjikan.

Melansir dari Tempo.co (04/01/2021), PGRI juga sudah mengirimkan surat keberatan secara resmi kepada pemerintah melalui BKN dan KemenPAN-RB. “Isi suratnya kami minta peninjauan kembali soal kebijakan CPNS bagi guru. Ada lima poin yang kami sampaikan,” terangnya.

Ni Luh Lovenila Sari Dewi

Mahasiswi Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *