Politik Identitas: Unipolar versus Multipolar

RUANGNEGERI.com – Awal hingga pertengahan abad ke-19, umat manusia seluruh dunia dihadapkan pada situasi mencekam. Rivalitas antar negara diwarnai dengan berbagai persaingan yang berujung pada dua perang besar, yakni Perang Dunia I & II.

Setelah perang usai, Amerika Serikat perlahan tampil menggantikan Inggris melalui Konferensi Bretton Woods tahun 1944. Konferensi tersebut menghasilkan kesepakatan penting yang kemudian mengilhami berdirinya Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Konferensi keuangan dan moneter dari para aktor pemenang perang ini tidak semata berurusan dengan uang. Namun lebih pada desain besar sistem perekonomian satu komando di bawah AS.

John Maynard Keynes dari Inggris dan Harry Dexter White dari Amerika Serikat mendominasi jalannya konferensi.

Secara ringkas, hasil utama dari konferensi tersebut adalah menjadikan mata uang Dollar AS ($) sebagai standar baru dari mata uang dunia menggantikan Pound Sterling (£) Inggris.

Pada awalnya, Dollar harus didasarkan pada emas, sehingga setiap pencetakan uang $ harus ditopang dengan emas. Namun dalam perkembangannya, kesepakatan Bretton Woods tidak lagi menggunakan emas sebagai standar.

Hasil dari konferensi tersebut secara signifikan jelas memberikan jalan kepada Amerika Serikat menggantikan Inggris (transfer of power).

Peperangan demi peperangan masih banyak terjadi setelah Perang Dunia II. Stabilitas dunia terus terguncang hingga masa Perang Dingin tahun 1990-an.

Aktor utama dalam Perang Dingin adalah perebutan pengaruh kekuatan ideologi antara blok, yakni Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Semasa itu, dunia praktis mengerucut pada pertentangan kedua blok besar.

Persaingan keduanya lebih menonjol dalam urusan ideologi. Meskipun demikian, rivalitas ekonomi dan kekuatan militer keduanya juga tetap signifikan.

Amerika Serikat dengan didukung oleh militer NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara, sedangkan Uni Soviet memiliki Pakta Warsawa.

Keruntuhan komunisme di Uni Soviet membuat keadaan dunia mengarah pada satu kesatuan identitas atau identitas unipolar. Dominasi Barat dan sekutunya atas Uni Soviet semakin menguatkan legitimasi AS sebagai kekuatan terbesar dunia.

Setelah masa Perang Dingin berakhir, kekuatan dunia praktis mengerucut ke arah ideologi liberal dan kapitalisme Barat.

Barat sebagai pemegang legitimasi kuat atas negara-negara lain diseluruh dunia kian menuntut terciptanya unipolaritas tatanan yang sama dalam satu komando. Ideologi kapitalisme menjadi menu utamanya.

BACA JUGA: Politik Identitas: Tinjauan Sosial di Era Digital

Penguatan Identitas Kolektif

Dengan segala kekuatan dan legitimasi yang dimilikinya, kesatuan identitas bagi masyarakat dunia terus diperkuat secara kolektif.

Aturan dan mekanisme lembaga-lembaga internasional harus senantiasa diikuti oleh negara-negara lainnya. Upaya menjadikan keadaan dunia menjadi satu kesatuan identitas terus diupayakan melalui berbagai mekanisme dan peraturan internasional.

Bidang ekonomi misalnya, tatanan unipolar dapat terlihat jelas dari sistem perekonomian yang banyak didominasi oleh AS melalui kekuatan mata uangnya.

Resep perekonomian di banyak negara juga harus sejalan dengan lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Ukuran-ukuran makro ekonomi maupun perdagangan bebas antar negara menjadi patokan yang baku.

Fenomena tersebut nampak jelas saat terjadi krisis moneter melanda sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara dan Amerika Latin pada tahun 1998.

Secara politik, demokrasi juga terus-menerus didengungkan oleh Barat sebagai model perpolitikan yang paling sempurna. Kepala negara maupun kepala pemerintahan yang tidak sejalan, akan dengan mudah diopinikan sebagai diktator, melanggar HAM dan sebagainya.

Aspek lain seperti sosial-budaya, ilmu pengetahuan dan agama juga cenderung banyak merujuk pada kekuatan dominan.

Oleh karena itu, unipolaritas atau keseragaman identitas kolektif yang terus berkembang pada dasarnya merupakan bentuk hegemoni kekuatan Barat.

Secara perlahan, legitimasi dan pengakuan sosial yang luas dari banyak negara akan semakin meningkatkan kekuatan hegemoninya.

Dengan kata lain, kecenderungan dari politik identitas unipolar adalah semakin meneguhkan nilai-nilai Barat atas negara-negara lainnya. Legitimasi yang kuat dari masyarakat internasional akan semakin memperkuat dominasi Barat.

Lebih tajam lagi, politik identitas unipolar sebagaimana disebutkan oleh David Held & Tony McGrew (1992) dalam buku berjudul Modernity and Its Futures, merupakan bentuk arogansi kultural sekaligus eksklusivitas dari segelintir kaum elit dengan mengatasnamakan modernitas bersama.

BACA JUGA: Islam dalam Dimensi Kebudayaan Indonesia

Politik Identitas Multipolar

Dalam skala tertentu, politik identitas unipolar berhasil menanamkan ide-ide Barat sebagai hal yang universal. Unipolarisasi identitas diwujudkan dengan cara membuat keseragaman identitas. Konstruksi sosial ini telah banyak mendapatkan legitimasi luas dari masyarakat dunia.

Dalam bidang ekonomi, politik kebijakan yang direkomendasikan oleh IMF dan Bank Dunia telah banyak dijadikan rujukan. Demikian juga dengan aspek lain seperti politik, sosial maupun budaya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya keterbukaan digital telah memberikan legitimasi kuat kepada aktor dominan dalam menguatkan legitimasinya.

Namun demikian, seiring dengan keterbukaan itu jugalah, rangsangan atas gagasan untuk semakin menggali sesuatu yang tertanam dalam individu bangsa banyak bermunculan.

Politik unipolar Barat untuk menyeragamkan identitas dominan (baca: Barat) bukan berarti bisa sepenuhnya terwujud. Aktor individu atau kelompok individu negara yang kuat dengan identitas di dalamnya secara natural akan menunjukkan eksistensinya.

Fakta bahwa keberadaan bangsa-bangsa di dunia ini adalah berbeda membuat ide multiplisitas identitas semakin tumbuh berkembang. Hal ini senantiasa menjadi bagian yang terus tertanam dalam satu komunitas bangsa dan negara.

Era keterbukaan juga semakin menyadarkan banyak kalangan bahwa aspek persamaan tidaklah serta-merta tepat untuk bisa diwujudkan menjadi satu kesepahaman bersama.

Selain itu, gagasan kontra terhadap unilateralitas juga mulai banyak bermunculan sebagai respon atas dominasi kekuatan ekonomi yang banyak bermuara pada segelintir kekuatan besar saja. Pada cakupan yang luas, politik multipolar ini merupakan bentuk ‘perlawanan’ terhadap dominasi politik unipolar.

David A Scott (2013) dalam tulisan berjudul Multipolarity, Multilateralism and Beyond …? EU–China Understandings of the International System, menyebut bahwa multipolaritas merupakan sebuah konsepsi “structural-descriptive structural-descriptive measurement word.

Hal itu bermakna bahwa identitas multipolar akan senantiasa tetap mempertahankan distribusi kekuatan, tidak hanya terfokus pada satu kekuatan dominan. Selain itu, politik multipolar juga semakin menguatkan eksistensi dari identitas lokal serta keberadaa dari multiplisitas kutub.

Proses menuju multipolaritas identitas adalah interaksi sosial dan perilaku atau kebijakan kolektif berdasarkan pada kekuatan unsur-unsur lokal di dalamnya.

BACA JUGA: Globalisasi dan Kekuatan Modernitas

Kekuatan Politik Multipolar

Multiplisitas identitas secara bersama-sama (kolektif) akan menjadi kekuatan penyeimbang. Sebab, eksistensi dari entitas kelompok individu tetap dipertahankan, tidak dihilangkan dalam bentuk kesamaan identitas.

Politik multipolar berbeda dengan multilateralisme. Struktur sosial yang dibangun dalam politik multipolar adalah tetap mempertahankan dan bahkan menguatkan eksistensi kelompok individu.

Hal itu berbeda dengan multilateralisme. Sebab, multilateralisme menyebabkan para aktor dominan terus berupaya menguatkan dominasi atas aktor lainnya. Caranya adalah diwujudkan melalui produk perundang-undangan maupun kebijakan tertentu.

Terkait isu ekonomi misalnya, multilateralisme selalu menekankan prinsip keterbukaan bersama. Akibatnya, ketergantungan global terhadap negara-negara yang dominan juga semakin kuat.

Selain itu, multilateralisme juga memunculkan persepsi bersama terkait pandangan globalist dan solidaritas internasional. Implikasinya tetap berujung pada penarikan identitas dominan atas aktor-aktor lain guna menciptakan keseragaman dan kesatuan identitas.

Multilateralisme juga menghilangkan konsep-konsep kedaulatan teritorial negara beserta seluruh aspek sosio-kultural yang sudah ada (given) didalamnya. Sebaliknya, politik identitas multipolar ialah tetap mempertahankan dan bahkan semakin menguatkan eksistensi lokal dari negara dan bangsa.

Konsep tersebut sangat bertolak-belakang dengan politik unipolar yang secara nyata bertujuan mereduksikan atau bahkan menghilangkan semua unsur lokal yang given.

Multipolaritas juga berbeda dengan kosmopolitanisme. Richard Beardsworth (2012) dalam tulisan berjudul Assessing Cosmopolitan Theory in World Politics, menjelaskan bahwa globalisasi kosmopolitan merupakan perluasan dari eksistensi nilai-nilai liberal dalam hubungan internasional.

Ide-ide mendasar dari kosmopolitan modern memiliki akar kesamaan dengan universalisme, individualisme serta kewarganegaraan global (global citizenship).

Dalam implementasinya, multipolaritas juga berbeda dengan tradisionalis yang banyak diasosiasikan dengan kecenderungan struktur sosial abad pertengahan.

Politik identitas multipolar merupakan kekuatan utama di tengah arus politik identitas unipolar Barat yang berkembang di era globalisasi ini. Rivalitas terjadi karena unsur kolektif keduanya tidaklah kompatibel dan bahkan sangat bertolak-belakang.

Dengan demikian, legitimasi kuat dari dunia internasional semakin mengerucut pada dua “pilihan” kutub identitas, multipolar dengan unipolar.

Selama kurang lebih tiga dasawarsa setelah masa berakhirnya Perang Dingin, Rusia serta Tiongkok khususnya, nampak mulai tampil dalam membentuk tatanan dunia yang multipolar. Yakni dengan menggali kembali kekuatan dari unsur-unsur lokal yang dimilikinya.

Hal itu nampak terlihat dari persaingan ekonomi, perdagangan, politik, militer, teknologi serta berbagai aspek penting lainnya. Rusia dan Tiongkok nampak semakin menunjukkan perlawanannya terhadap dominasi Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *