Pesantren sebagai Perlawanan terhadap Kolonial

RUANGNEGERI.com – Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang meneruskan tradisi pengajaran Islam yang banyak dikembangkan oleh Wali Songo atau Wali Sembilan, khususnya di Pulau Jawa.

Selain sebagai sarana pendidikan Islam, keberadaan pesantren tersebut juga mampu menjadi ruang dialog antara para wali tersebut dengan budaya maupun kearifan lokal untuk mengajarkan substansi ajaran Islam.

Dalam buku yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI berjudul Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, Pertumbuhan dan Perkembangannya, ada dua pendapat mengenai awal berdirinya pondok pesantren di Indonesia.

Pendapat pertama menyebutkan bahwa pondok pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri, adapun yang kedua menyatakan bahwa sistem pendidikan model pondok pesantren adalah asli Indonesia.

Model pendidikan pesantren yang berkembang di seluruh Indonesia mempunyai nama dan corak yang sangat bervariasi. Di Jawa disebut pondok atau pesantren, di Aceh di kenal rangkang dan di Sumatra Barat dikenal dengan nama surau.

Peranan para ulama dan santri dari awal perjuangan merebut kemerdekaan hingga dapat menikmati suasana kemerdekaan saat ini tidak dapat diabaikan begitu saja.

Merekalah yang memberikan keyakinan kepada rakyat Indonesia yang pada saat itu harga diri dan martabatnya sedang diinjak-injak penjajah dan dicap sebagai inlander atau bangsa rendahan.

Dari gerakan perlawanan bersenjata hingga jalur diplomasi, keyakinan akan syahid-lah yang memberikan keberanian kepada mereka untuk melawan kaum kolonial Barat yang menganggap dirinya sebagai ras kulit putih yang unggul.

Ulama dan santri ini, menurut Zainul Milal Bizawie (2016) dalam bukunya Masterpiece Islam Nusantara: Sanad dan Jejaring Ulamak Santri disebutnya sebagai pejuang bangsa. Laskar ulama santri membela Indonesia tidak hanya dengan emosi, tapi dengan ilmu pengetahuan, spiritual dan strategi.

Ilmu yang dimiliki oleh para kiai atau ulama ditularkan pada santri dengan semangat dengan dorongan fatwa (seruan) jihad membela tanah air.

Demikian juga spiritual ditanamkan agar punya daya tahandan tidak takut dengan penjajah walau dengan senjata seadanya.

BACA JUGA: Islam Sebagai Identitas Politik Luar Negeri Indonesia

Seruan Nasionalisme dari Pesantren

Nasionalisme secara sederhana dapat diartikan sebagai sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan hukum konstitusional lainnya sebagai landasan kehidupan berbangsa. Selain itu juga menyetujui NKRI sebagai kesepakatan bersama di negeri ini.

Dengan begitu, nasionalisme atau rasa cinta tanah air akan menjadi alat pengikat batin bagi seluruh elemen bangsa yang sudah ditakdirkan, terfragmentasi ke dalam berbagai budaya, suku, agama, bahasa dan berbagai entitas perbedaan lainnya.

Pada akhirnya, nasionalisme sendiri bertujuan membantu menciptakan kestabilan kehidupan berbangsa dengan kesadaran dari masyarakat untuk hidup berdampingan secara toleran dan saling menghargai satu sama lain.

Pada masa kolonial, bangsa Eropa di samping sebagai pemegang kekuasaan politik juga berperan sebagai pemegang kendali ekonomi. Di daerah kerajaan (Vorstenlanden) seperti Yogyakarta dan Surakarta maupun daerah lain seperti Cirebon, Mangkunegaran dan Pakualaman, pemerintah kolonial tidak menguasainya secara langsung. Namun pengaruhnya cukup kuat seperti yang tampak dalam pemilihan patih dan urusan keuangan internal.

Abad ke-20 dinilai sebagai awal terjadinya gerakan untuk menegakkan Islam demi kemuliaan dan kejayaan umat. Untuk mewujudkannya secara konkret, muncullah berbagai bentuk perkumpulan dan organisasi sebagai alat perjuangannya.

Ali Maulida (2016) melalui tulisan berjudul Dinamika dan Peran Pondok Pesantren dalam Pendidikan Islam Sejak Era Kolonialisme Hingga Masa Kini. Penelitiannya menunjukkan bahwa pesantren telah memainkan peranan yang sangat penting dalam sejarah kehidupan umat Islam, bahkan bangsa Indonesia pada umumnya.

Pesantren bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu, dan menyebarkan dakwah Islam. Akan tetapi yang jauh lebih signifikan saat itu adalah menjadi tempat memupuk perlawanan bangsa Indonesia kepada pemerintah kolonial.

Lebih lanjut, Mukodi (2016) dengan penelitian berjudul Pesantren dan Pendidikan Politik di Indonesia: Sebuah Reformulasi Kepemimpinan Islam Futuristik menemukan fakta bahwa beragam aktivitas kehidupan di pesantren telah mendorong tersemainya sense of politic bagi para santri.

Keberadaan sekolah politik (pesantren politik) pun menjadi alternatif, solutif, dan jawaban konkrit untuk merangkul alumni pesantren, serta kaum muda Islam yang potensial bergiat di dunia politik.

BACA JUGA: Islam dalam Dimensi Kebudayaan Indonesia

Kebijakan Belanda Terhadap Islam di Indonesia

Nor Huda (2007) dalam buku berjudul Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia, menjelaskan bahwa secara politik, peran pemerintah Hindia Belanda dalam mengembangkan pendidikan untuk kaum Bumiputera, terutama setelah diterapkannya kebijakan politik etis (ethische politiek), tidak hanya memecah umat Islam.

Namun juga bertujuan untuk menyingkirkan lembaga pendidikan pesantren yang tidak mau menerima subsidi dari pemerintah ke daerah pedalaman, sehingga pesantren tertutup dari perkembangan pendidikan modern.

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan. Sebab, keberadaannya dikhawatirkan akan menimbulkan militansi umat Islam terpelajar yang akan mengancam stabilitas pemerintahan kolonial Belanda.

Bagi pemerintah Hindia Belanda, pendidikan tidak hanya bersifat pedagogis-kultural, tetapi juga bersifat pedagogis-politis.

Pandangan ini di satu sisi menimbulkan kesadaran, bahwa pendidikan dianggap sangat penting dalam upaya mempengaruhi masyarakat. Melalui pendidikan model Belanda, dapat diciptakan kelas masyarakat terdidik yang berbudaya Barat, sehingga akan lebih akomodatif terhadap kepentingan penjajah.

Namun di sisi lain, pandangan ini juga mendorong pengawasan yang berlebihan terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam. Walaupun pengorganisasian madrasah menerima pengaruh dari sistem sekolah Belanda, tetapi muatan keagamaan akan menambah semangat kritis umat Islam terhadap sistem kebudayaan yang dibawa oleh penjajah.

H. Aqib Suminto (1985) dalam buku berjudul Politik Islam Hindia Belanda, menuliskan bahwa kebijakan dan regulasi pemerintah Hindia Belanda yang lain dalam mengawasi lembaga pendidikan Islam ialah diterbitkannya “Ordonansi Guru” dan “Sekolah Liar” (sekolah partikelir atau sekolah swasta).

Kebijakan ini mewajibkan guru-guru agama untuk memiliki surat izin dari pemerintah. Setiap orang, meskipun ahli agama, tidak serta merta dapat mengajar di lembaga-lembaga pendidikan jika tidak mengantongi izin dari pemerintah.

Secara konsep, ordonansi ini tidak berlaku untuk lembaga Pendidikan Islam, namun pada praktiknya sekolah-sekolah islamlah yang menanggung akibatnya.

Hal itu karena pendidikan Islam notabanenya dikelola oleh pribumi tanpa ada campur tangan pemerintah. Akibatnya, terkait dengan pembiayaannya banyak yang ditutup.

BACA JUGA: Bangkitnya Arus Konservatisme Islam Pasca Orde Baru

Organisasi Islam dan Politik

Sarekat Dagang Islam (SDI) pada awalnya adalah organisasi yang bertujuan untuk menciptakan daya saing yang kuat di kalangan usahawan pribumi dalam melawan dominasi etnis keturunan Tionghoa, khususnya dalam industri batik yang dibekingi Belanda.

SDI didirikan oleh seorang tokoh, yaitu Haji Samanhudi di Solo pada 16 Oktober 1905. Gerakannya diarahkan pada beberapa tujuan, yaitu menghimpun kekuatan pedagang batik guna melawan pedagang Tionghoa yang banyak memonopoli perdagangan bumbu batik.

Selain itu juga dalam rangka menghadapi superioritas etnis Tionghoa atas para pedagang Indonesia sebagai dampak Revolusi Tiongkok pada tahun 1911.

Sejak SDI berpindah ke Surabaya, dan kepemimpinan saat itu berpindah ke HOS Cokroaminoto, SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam. Alasannya yaitu untuk memperluas bidang kegiatan organisasi yang awalnya hanya bergerak pada bidang perdagangan.

Tujuan SDI itu dengan cepat memperoleh dukungan antara lain dari masyarakat pribumi yang mempunyai fanatisme Islam yang kuat bukan saja perasaan anti-Tiongkok yang timbul. Namun juga perasaan anti-kolonial serta pegawai Belanda yang telah membuat penderitaan di kalangan pribumi.

Usul Tjokroaminoto agar keanggotaan SDI jangan dibatasi hanya golongan pedagang, tetapi diperluas, sehingga kata “dagang” saat menyusun anggaran dasar dihapus diganti dengan nama “Sarekat Islam.”

Pergerakan Sarekat Islam yang semula sekedar untuk persaingan perdagangan, saling membantu terbinanya rohani dan jasmani, memajukan masyarakat beragama Islam, pada tahun 1917 berkembang menjadi gerakan politik yang menggunakan Islam.

Tujuan utamanya adalah mencita-citakan kemerdekaan, terlepas dari segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh penjajah Belanda.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *