National Security Law, Akhir dari One Country Two Systems Hong Kong

RUANGNEGERI.com – Setelah bergeming dengan keputusan untuk membiarkan status quo Hong Kong, Pemerintah Tiongkok bersama dengan National People’s Congress (NPC) memutuskan untuk memberlakukan National Security Law baru-baru ini.

Dalam agenda Lianghui atau dua sesi pertemuan kongres tahunan yang diselenggarakan di Beijing tersebut, mayoritas anggota dewan kongres bersama dengan presiden Xi Jinping sepakat memberlakukan perundangan baru yang diyakini untuk melindungi “masa depan Hong Kong”.

Melansir dari CNBC (28/02/2020), Carrie Lam, politisi sekaligus Kepala Eksekutif Hong Kong bereaksi keras. Ia menyebutkan bahwa undang-undang baru itu diyakini sebagai jawaban atas upaya kelompok pro-demokrasi Hong Kong.

Selain itu juga sebagai upaya untuk menurunkan pemimpin Hong Kong yang sah, yakni dirinya sendiri. Undang-undang (UU) itu sendiri bertujuan untuk melarang aktivitas politik ilegal yang ditujukan untuk melawan pemerintahan berkuasa.

Sebaliknya, Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang menilai bahwa peraturan perundangan yang baru ini akan memberikan kuasa yang diperlukan kepada pimpinan eksekutif Hong Kong. Sebab, hal itu bertujuan untuk menjaga situasi tetap kondusif dan menjamin kesejahteraan rakyat.

Salah satu pasal yang terkandung di dalam perundangan ini adalah “kebebasan bagi pemerintahan pusat (Beijing) melakukan operasi penegakan hukum di wilayah Hong Kong, dan mendirikan institusi penegakan keamanan ad-hoc di wilayah tersebut.

Secara singkat, UU ini memberi kewenangan bagi biro keamanan Tiongkok melakukan tindakan hukum di luar konstitusi Hong Kong.

Salah satu faktor yang membuat Dewan Legislatif beserta dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dalam membahas UU ini adalah adanya demonstrasi besar-besaran yang akhirnya membuat kota Hong Kong lumpuh hingga berbulan-bulan.

Demonstrasi yang dipelopori oleh kelompok pro-demokrasi tersebut menuntut dibatalkannya pengesahan UU ekstradisi dengan Taiwan dan Tiongkok. Dasar diajukannya adalah untuk mengisi kekosongan hukum bagi Hong Kong yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Taiwan.

Melansir dari BBC (23/10/2019), dampaknya adalah pemerintah dapat mengekstradisi warganya yang melakukan tindakan kriminal dan mengadilinya dengan hukum pidana Hong Kong.

Terlebih, UU itu diajukan bertepatan dengan kasus Chan Tong-Kai atas tuduhan sebagai pelaku pembunuhan kekasihnya yang tengah mengandung, Amber Poon Hiu-Wing, ketika keduanya berlibur di Taipei.

Hal itu menjadi kekhawatiran bagi kelompok demokrasi. Sebab, melibatkan yurisdiksi hukum Tiongkok yang berbeda dengan Hong Kong. Dengan melibatkan yurisdiksi Tiongkok, kelompok pro-demokrasi mengkhawatirkan pemerintah Hong Kong dapat menggunakan UU ini untuk mengekstradisi warga yang menuju wilayah hukum Tiongkok.

Dugaan yang dituduhkan adalah bahwa UU ini dapat disalahgunakan untuk membungkam protes terhadap pemerintah Hong Kong.

Zhao Litao (2019) dalam tulisan berjudul Hong Kong’s Extradition Bill: Protest and Implications, mengatakan bahwa undang-undang ini dapat menjadi sumber disintegrasi antara pemerintah Tiongkok dengan warga Hong Kong yang selama ini menikmati sistem demokrasi dan kebebasan berbicara.

Demonstrasi menentang undang-undang ekstradisi yang awalnya hanya dilakukan oleh kelompok pro-demokrasi membesar menjadi demonstrasi anti-pemerintah. Mereka mengajukan lima permintaan, yang salah satunya adalah pengunduran diri Carrie Lam sebagai pemimpin eksekutif Hong Kong.

Mereka menganggap, selain menjadi kaki tangan Tiongkok, Carrie Lam juga gagal mengatasi permasalahan sosial seperti kesenjangan pendapatan dan harga rumah yang semakin tidak terjangkau.

Carrie Lam hanya menyetujui pembatalan undang-undang ekstradisi dan menolak pengunduran diri. Jawaban Carrie Lam tersebut menjadi awal dari prahara di Kota Hong Kong yang berubah menjadi medan perang setiap hari.

Melansir dari Asiatimes (10/10/2019) menyebutkan bahwa total kerugian yang dialami oleh para pebisnis di Hong Kong sebagai akibat demonstrasi telah mencapai AS $ 356 Juta hanya dalam waktu enam hari saja. Nilai itu setara dengan Rp 5,3 triliun.

Teutama saat terjadi puncak dari demonstrasi dan kerusuhan terjadi ketika kepolisian menyerbu Hong Kong Polytechnic University.

Demonstrasi besar-besaran ini menjadi katalis perubahan politik di Hong Kong. Yaitu pada saat partai pro-demokrasi memenangi 17 dari 18 distrik dalam pemilihan umum pada tanggal 24 November. Pengesahan National Security Law mengundang perhatian dari Amerika Serikat dan Inggris Raya.

Melalui Hong Kong Democracy Law, yang disetujui oleh Senat pada tanggal 27 November 2019, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengatakan status special treaty Hong Kong terancam dicabut karena kehilangan status otonominya.

Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab dikabarkan mewacanakan untuk memberikan kemudahan warga Hong Kong pemegang paspor British National (Overseas) untuk memeluk kewarganegaraan Inggris.

BACA JUGA: Pemerintah Tiongkok Memperluas Penggunaan Aplikasi Kesehatan untuk Menilai Gaya Hidup Warganya

Implementasi One Country Two Systems

Menurut keterangan dari konstitusi dasar atau Hong Kong Basic Law, One Country Two Systems merupakan hasil rancangan pemikiran dari Deng Xiaoping, Presiden Tiongkok pada kala itu. Rancangan ini adalah untuk mendorong reunifikasi dengan wilayah Hong Kong dan Macau dapat berjalan mulus.

Anastasia Yip (2015) dari Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat, menyebutkan bahwa melalui One Country Two Systems, Deng mengharapkan integrasi nilai masyarakat Tiongkok oleh warga Hong Kong dapat berlangsung perlahan namun pasti.

Prinsip tersebut kemudian dikemukakan oleh Deng dan disetujui oleh Margaret Thatcher selaku Perdana Menteri Inggris dalam Joint Declaration pada tahun 1984.

Dalam dokumen penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Tiongkok yang efektif berlaku sejak 1 Juni 1997, Pemerintah Tiongkok wajib memegang komitmen menjalankan prinsip one country two systems yang berakhir 50 tahun setelah tanggal penyerahan.

Sebagai bentuk akomodasi dari perjanjian ini, Beijing memberikan status daerah administratif khusus kepada Hong Kong dan Macau.

Dengan status daerah khusus, keduanya diberi keleluasaan untuk menentukan sistem politik. Selain itu juga kebebasan terkait dengan formulasi kebijakan finansial hingga mata uang serta hak sebagai mengelola perekonomian yang independen.

Pemberian otonomi lebih luas dalam Hong Kong Basic Law juga mengatur bahwa sistem sosialisme Tiongkok tidak dapat berlaku di Hong Kong. Betapa pun idealnya, draft konstitusi yang dirancang oleh pemerintah Tiongkok, tidak jarang pelaksanaannya menemui jalan buntu.

Meski dengan gamblang menjelaskan keberadaan demokrasi, perlahan tapi pasti pemerintah Tiongkok melakukan intervensi terhadap pelaksanaan prinsip ini.

Chris Yeung (2001) dalam makalah berjudul Hong Kong Under One Country Two Systems: Promises and Realities, memaparkan situasi psikologis rakyat Hong Kong. Mereka khawatir mengenai pelaksanaan prinsip kebebasan sipil oleh pemerintahan berideologi komunis.

Situasi psikologis ini didasari oleh memori kolektif terhadap insiden Tiananmen yang mendorong pemerintah Tiongkok mengekang kebebasan berpendapat.

Yeung juga memaparkan hipotesisnya. Yakni pengaruh liberalisme kolonial akan menyulitkan warga Hong Kong untuk menerima nilai-nilai sosialisme masyarakat Tiongkok kebanyakan.

Dalam penelitian berjudul Hong Kong and Tiongkok after 1997: The Real Issues, William Overholt (1997), mengemukakan pendapatnya mengenai tindakan Tiongkok tersebut.

Menurutnya, mempertahankan sistem politik kolonial sama saja dengan membiarkan Hong Kong tetap hidup dalam cengkeraman kolonial.

Salah satu poin penting yang menyangkut pelaksanaan one country two systems oleh Tiongkok adalah soal universal suffrage. Universal suffrage merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh warga Hong Kong untuk menentukan pimpinan di tingkat eksekutif dan legislatif.

Pemerintah Tiongkok pada awalnya menyetujui pengaturan hak ini melalui pasal 45 pada Basic Law atau Undang-Undang Dasar Hong Kong. Namun dengan dalih tidak ada persetujuan terkait tenggat pelaksanaan peraturan ini, universal suffrage belum dijalankan secara prinsipil di Hong Kong.

Alih-alih menerapkan sistem pemilihan terbuka, pemerintah Tiongkok hanya mengizinkan 20 dari 452 anggota legislatif yang dapat dipilih secara langsung. Sisa anggota legislatif dipilih langsung oleh komite pemilihan yang merepresentasikan kepentingan politik Tiongkok.

Hal itu dianggap sebagai cara Tiongkok untuk melanggengkan kendali terselubung atas tatanan politik di Hong Kong. Pemerintah Tiongkok sempat membuka harapan terwujudnya universal suffrage melalui wacana reformasi sistem pemilu pada tahun 2007.

Kala itu, komite Kongres Rakyat Nasional (NPC) Tiongkok telah menerima dan mempelajari usulan pelaksanaan universal suffrage yang diajukan oleh pimpinan eksekutif Hong Kong.

Namun, harapan tersebut sirna setelah melalui keputusan 31 Agustus yang memutuskan untuk melakukan pembatasan dalam implementasinya. Hal tersebut mengundang demonstrasi besar-besaran yang diberi nama “Umbrella Movement”.

Pemerintah Tiongkok juga diduga berupaya membatasi hak kebebasan pers di wilayah Hong Kong. Kebebasan pers yang sejatinya dilindungi dalam pasal 16 dan pasal 27 Hong Kong Basic Law tidak kuasa untuk mencegah sensor dari pemerintahan Beijing.

Beberapa media lokal mendapat intervensi baik dalam hal konten pemberitaan maupun terkait figur media. Salah satu insiden terkait kebebasan pers yang mengemuka di Hong Kong adalah penahanan Victor Mallet.

Victor Mallet diduga melakukan tindakan subversif dengan mengadakan wawancara dengan Andy Chan, tokoh pro-kemerdekaan Hong Kong. Akibat wawancara tersebut, Victor sempat ditolak masuk ke Hong Kong oleh pihak imigrasi.

Dari berbagai pelanggaran prinsip dasar ini, pemerintah Tiongkok sejatinya sudah berupaya untuk menguliti sistem demokrasi di Hong Kong, bahkan sebelum masa one country two systems berakhir.

BACA JUGA: Politik Ekonomi AS dalam Konferensi Bretton Woods

Masa Depan One Country Two Systems

Sebagai salah satu entitas ekonomi terbesar di dunia, Hong Kong merupakan bagian penting dari keping ekonomi Tiongkok untuk menerima investasi dari pihak luar.

Pada masa-masa awal penyerahan dari Inggris, Hong Kong tercatat menyumbang sekitar 18,4 % terhadap pendapatan domestik bruto Tiongkok kala itu.

Melansir dari Reuters (05/09/2019), memberitakan bawha dengan mempertahankan keterbukaan ekonomi, Hong Kong juga banyak mendapatkan kemudahan perdagangan dengan entitas ekonomi seperti pembebasan tarif dan bea masuk barang.

Hong Kong juga banyak diyakini sebagai salah satu senjata utama Tiongkok untuk menyejajarkan mata uang Yuan dengan Dollar AS dalam perdagangan mata uang internasional.

Hanya saja, implementasi dari prinsip demokrasi di Hong Kong terbukti merupakan duri dalam daging bagi upaya Tiongkok tersebut. Aksi unjuk rasa terbesar yang dilakukan oleh kelompok pro-demokrasi sejak Maret silam terbukti membuat ekonomi Hong Kong secara kasat mata lumpuh.

Akibat pelaksanaan prinsip one country two systems yang setengah hati, pemerintah Tiongkok diperkirakan harus menekan buah simalakama dari upaya penegakan National Security Law. Dari sisi politik, sudah barang tentu “hadiah” dari Beijing ini akan disambut dengan gelombang protes luar biasa.

Dari segi ekonomi, Hong Kong berpotensi akan ditinggalkan oleh perusahaan multinasional yang menyasar pasar Tiongkok daratan. Hal ini berkorelasi dengan penurunan ‘special treatment’ dari AS kepada Hong Kong.

Media di AS menyebutkan bahwa Tiongkok akan kehilangan akses terhadap pasokan Dollar Amerika Serikat apabila perekonomian Hong Kong terpukul. Selain itu, Hong Kong juga berpotensi kehilangan kelompok terpelajar akibat wacana pemberian kewarganegaraan oleh Inggris.

Namun bagi Tiongkok, porsi kendali yang lebih besar atas Hong Kong jauh lebih penting dari pada mempertahankan kecemerlangan ekonominya. Resesi yang kemungkinan akan dihadapi oleh Hong Kong diperkirakan justru akan memukul moral aktivis pro-demokrasi.

Keberhasilan Tiongkok menyulap kota-kota miskin seperti Shenzhen menjadi hub ekonomi baru seakan memberi jaminan bahwa negeri Tirai Bambu tersebut dapat membangun kembali Hong Kong dari debu jika diperlukan.

Saat ini, Shenzhen tengah menikmati status sebagai zona ekonomi eksklusif yang diproyeksikan menjadi Silicon Valley kedua di dunia.

Keberanian Tiongkok mengambil resiko ini sendiri dapat menjadi penegasan pada dunia bahwa sosialisme dapat berkembang hebat di hadapan negara-negara demokrasi.

Andrew Nathan, seorang guru besar Ilmu Politik dari Universitas Colombia, AS, dalam komentarnya di The New York Times menyebutkan bahwa “kalian (negara-negara Barat) bisa menggonggong sekerasnya, namun kalian tidak pernah akan dapat menggigit mereka (Tiongkok)”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *