Menerka Arah Kebijakan Joe Biden Sebagai Presiden AS Terpilih

RUANGNEGERI.com – Pemilihan umum Presiden di Amerika Serikat yang digelar pada 4 November 2020 menjadi pertarungan yang sengit selama beberapa tahun terakhir.

Atmosfer ketegangan pun dirasakan oleh kedua kubu maupun simpatisan partai politik. Hasil perolehan suara Joe Biden dan Kamala Harris yang didukung oleh Partai Demokrat unggul atas petahana Donald Trump dan Mike Pence yang didukung oleh Partai Republik.

Mengingat AS sebagai negara adidaya, siapapun yang terpilih menjadi presiden tentu saja akan membawa pengaruh bagi dunia. Mulai dari isu ekonomi dan rasial di dalam negeri AS, perang dagan dengan Tiongkok, nuklir Korea Utara hingga Timur Tengah.

BACA JUGA: George Floyd, Black Lives Matter dan Ancaman Rasisme

Warisan Kebijakan Presiden Donald Trump

Mendengar nama Donald Trump, seketika dapat menimbulkan pro dan kontra. Awal Oktober lalu, komentator politik David Jeffrey Frum, editor senior The Atlantic yang sekaligus merupakan mantan penulis pidato di masa Presiden George W. Bush dalam tulisan berjudul What if Donald Trump wins again?, mendeskripsikan kinerja Trump selama satu periode.

Ia menilai jika periode pertama Trump menduduki jabatan terlihat malas, mudah tertipu, dan sering menyimpang dari aturan. Frum juga menyatakan jika Trump terpilih lagi, maka yang ada justru akan lebih buruk.

Jika Trump terpilih lagi, kemungkinan kebijakan yang dirilisnya akan banyak dilakukan untuk mempertahankan kepemimpinan AS, khususnya di atas Tiongkok. Isu perang dagang dengan Tiongkok nampak semakin nyata.

Presiden Trump nampak tetap bersikukuh mengadopsi tiga kebijakan besar untuk menekan Tionkok melalui beberapa paket kebijkaan. Pertama, melakukan kenaikan pajak perusahaan yang cukup besar untuk mendorong pertumbuhan AS.

Kedua, merilis tarif dan tindakan anti-perdagangan lainnya dengan tujuan menghambat pertumbuhan bisnis Tingkok di AS. Ketiga, mengutamakan peningkatan pemenuhan kebutuhan dan kebijakan militer AS untuk mencegah agresi dari negeri Tirai Bambu.

Selama beberapa tahun belakangan, pemerintahan Trump dinilai gagal menerapkan pemotongan pajak besar yang memberikan hasil. Peningkatan pemotongan pajak bagi perusahaan gagal mendorong pertumbuhan ekonomi AS dari tahun 2017 ke 2019.

Diketahui pada tahun 2018, ekonomi AS tumbuh 2,9 persen. Sedangkan pada 2019 pertumbuhan ekonomi AS hanya meraih peningkatan sebesar 2,3 persen. Paket stimulus kebijakan perekonomian AS sebagai dampak dari Covid-19 nampak tidak membuahkan hasil.

Selama Trump menjadi presiden, nampak tidak menunjukkan pertumbuhan perekonomian yang baik. Bahkan, tidak dapat mencapai kuartal perekonomian jika dibandingkan dengan di masa kepemimpinan Barack Obama, khususnya di tahun 2009, 2011 dan 2014.

Terkait perang dagang antara AS dengan Tiongkok yang semakin memanas kini justru menjadi bumerang sendiri. Dimana langkah-langkah anti-perdagangan Amerika merugikan sektor pertanian AS. Sektor ini dinilai menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2019.

Perekonomian Tiongkok sendiri sempat melambat selama tahun 2018 sampai dengan 2019. Namun, persentase pertumbuhan ekonominya melesat dua kali lipat dibandingkan perekonian AS.

Paket stimulus kebijakan yang dilakukan AS nampaknya belum berhasil dalam mendorong kembali sektor industri yang melambat sebagai dampak Covid-19.

Warisan Presiden Trump lain terkait dengan armada kapal dan pesawat tempur juga tidak mampu melindungi warga negara AS dari demonstran Hong Kong yang menolak pengesahan UU Keamanan Nasional Hong Kong.

UU tersebut nampak lebih memberikan keuntungan lebih bagi Tiongkok. AS dan Inggris khususnya, tidak terlalu diuntungkan dengan pengesahan UU Keamanan Nasional Hong Kong tersebut.

Isu denuklirisasi Korea Utara juga nampak belum menunjukkan hasil yang signifikan. Di dalam negeri, AS bahkan gagal mengantisipasi serangan cyber di salah satu rumah sakit AS.

Di masa Trump, AS nampak sangat menggebu-gebu dalam pengadaaan senjata demi mencegah ekspansi Tiongkok. Sedangkan Tiongkok terus melaju dalam permainannya sendiri dan hampir mencapai garis kemenangan.

Dugaan dari skandal dan kejahatan gurita bisnis Trump juga mencuat ke permukaan menjelang pemilu AS beberapa waktu lalu. Hal itu diperkuat dengan pemanggilan memanggil bankir dan akuntan Trump Organization oleh Kongres dan Jaksa Penuntut negara bagian New York. Trump Organization diduga melakukan penggelapan pajak perusahaan.

Pada Juli 2020, Mahkamah Agung AS memberi Trump tenggang waktu untuk mengeluarkan dokumen keuangan perusahaan hingga selesai pemilu AS.

Sejarah keuangan perusahaan milik Trump dinilai cukup memalukan. Pasalnya, diduga terjadi penggelapan pajak, penipuan bank, penipuan asuransi, penipuan amal, pencucian uang, dan kesepakatan bisnis ilegal yang telah terungkap.

BACA JUGA: Masa Depan Hubungan Amerika Serikat – Tiongkok Pasca Covid-19

Apakah Joe Biden Menjadi ‘Angin Segar’?

Di dalam negeri, AS dihadapkan pada isu rasial. Jutaan demonstran dari seluruh dunia yang dikenal dengan istilah Black Lives Matter mengutuk aksi kekerasaan rasial di AS. Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh meninggalnya seorang warga kulit hitam AS, George Floyd, di tangan polisi.

Kebijakan Trump di Timur Tengah, juga menjadi sorotan dari para pemimpin negara di kawasan tersebut. Diketahui bahwa Presiden Trump memindahkan Kedutaan Amerika Serikat ke kota yang disengketakan, yakni Yerusalem pada tahun 2018. AS juga secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Saat itu, hampir tidak didengar protes dengan tindakan Trump. Lebanon menjadi negara yang paling merasakan kebijakan sepihak Trump tersebut.

Sebelumnya, Lebanon sebenarnya menginginkan proses diplomasi dari AS, meski tidak dibungkus melalui narasi Palestina. Diplomasi yang dimaksud adalah berfokus terhadap Lebanon, bukan mengedepankan kepentingan strategis AS.

Selama kepemimpinan Presiden Trump, pemerintahan Lebanon seolah menyerah pada tekanan AS. Namun, Lebanon tidak dilibatkan dalam pembicaraan bersama Israel untuk menyelesaikan perselisihan perbatasan wilayah laut. Dari sini terlihat bahwa Lebanon tidak memperoleh pengakuan de facto secara resmi.

Melansir dari Foreign Policy (02/11/2020), sebelum pemilu AS berlangsung, Joe Biden menyatakan akan membantu Lebanon jika dirinya keluar sebagai pemenang pemilu.

Biden berjanji untuk bergabung kembali dengan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang berisi kesepakatan nuklir Iran. Kebijakan ini nantinya dinilai menjadi pertanda dari berakhirnya tekanan AS terhadap Teheran.

Janji tersebut nampak menjadi angin segar bagi Lebanon dan Iran. Kemenangan Biden diprediksikan berdampak bagi Iran dan Hizbullah untuk membuat lebih sedikit konsesi, khususnya terkait dengan Israel.

“Kemungkinan akan diadakannya reformasi di Lebanon”, ujar Sami Nader, seorang analis politik Lebanon.

BACA JUGA: Perang Proksi di Suriah: Rivalitas antara AS dengan Rusia dan Iran

Ekonomi dan Imigran

Melansir dari USA Today (07/11/2020), Joe Biden mengaku telah menyiapkan sejumlah rencana yang disinyalir dapat mendorong perekonomian AS dan menyediakan paket stimulus Covid-19.

Seorang pakar ekonomi AS menilai, rencana Biden tersebut sangat berani terutama dalam perdagangan dan imigrasi. Biden juga akan menutup kelemahan pajak dan celah hukum atas peraturan-peraturan baru dari pemerintahan Trump.

Blue print Biden akan mengembalikan 11 juta pekerjaan dan nilai AS $ 670 miliar Produk Domestik Bruto tahunan yang musnah. Sehingga krisis ekonomi dapat segera diatasi dari pada saat AS dipimpin oleh Trump,” ungkap Mark Zandi, kepala ekonom dari Moody’s Analytics.

Kemenangan Biden juga dikatakan menjadi angin segar bagi lapangan pekerjaan baru. Zandi memprediksikan kinerja Biden bersama dengan Senat dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi AS.

Persentase peningkatan dapat mencapai 3,8% per tahun, 14,1 juta lapangan pekerjaan baru hingga akhir tahun 2022. Salah satu usulan Biden yang fantastis adalah pengeluaran jangka panjang baru untuk 10 tahun ke depan sebesar $ 7,3 triliun.

Anggaran ini meliputi peningkatan jembatan, jalan, jalan raya nasional, stimulus sektor pengembangan energi, investasi dan seluruh pengembangan yang mendukung manufaktur. Biden juga memastikan pemerintah dan seluruh kontraktor membeli produk buatan Amerika.

Perencanaan pajak yang ditetapkannya cukup ekstrim. Biden merencanakan kenaikan pajak pendapatan, jaminan sosial, dan pajak perusahaan menjadi 28%. Tindakan ini dianggap dapat membantu pengeluaran besar-besaran yang dilakukan pemerintah AS.

Selain itu juga berjanji menyediakan stimulus untuk kampus bebas biaya, dan memberikan bantuan bagi warga AS untuk membeli maupun menyewa rumah.

Biden juga mendukung reformasi imigrasi besar-besaran. Hal itu dapat dipastikan akan meningkatkan jumlah imigran yang datang ke AS.

Pada masa pemerintahan Trump, AS sangat ketat mengelola kunjungan dari imigran. Kedatangan warga dari beberapa negara, khususnya dari Timur-Tengah sangat diperketat. Kepemimpinan Biden mendatang nampak mengubah kondisi AS secara signifikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *