Menerka Arah Kebijakan Joe Biden Sebagai Presiden AS Terpilih

RUANGNEGERI.com – Pemilihan umum Presiden di Amerika Serikat yang digelar pada 4 November 2020 menjadi pertarungan yang sengit selama beberapa tahun terakhir.

Atmosfer ketegangan pun dirasakan oleh kedua kubu maupun simpatisan partai politik. Hasil perolehan suara Joe Biden dan Kamala Harris yang didukung oleh Partai Demokrat unggul atas petahana Donald Trump dan Mike Pence yang didukung oleh Partai Republik.

Mengingat AS sebagai negara adidaya, siapa pun yang terpilih menjadi presiden tentu saja akan membawa pengaruh bagi dunia. Mulai dari isu ekonomi dan rasial di dalam negeri AS, perang degan dengan China, nuklir Korea Utara hingga Timur Tengah.

Baca juga: Politik Ekonomi AS dalam Konferensi Bretton Woods

Warisan Presiden Donald Trump

Mendengar nama Donald Trump, seketika dapat menimbulkan pro dan kontra. Awal Oktober lalu, komentator politik David Jeffrey Frum, editor senior The Atlantic yang sekaligus merupakan mantan penulis pidato di masa Presiden George W. Bush dalam tulisan berjudul What if Donald Trump wins again?, mendeskripsikan kinerja Trump selama satu periode.

Ia menilai jika periode pertamanya menduduki jabatan terlihat malas, mudah tertipu, dan sering menyimpang dari aturan. Ia juga menyebutkan bahwa apabila Trump terpilih lagi, maka yang ada justru akan lebih buruk.

Jika terpilih lagi, kemungkinan kebijakan yang dirilisnya akan banyak dilakukan untuk mempertahankan kepemimpinan AS, khususnya di atas China. Isu perang dagang juga diprediksi akan semakin nyata.

Presiden Trump tetap bersikukuh mengadopsi tiga kebijakan besar untuk menekan Beijing melalui beberapa paket kebijakan. Pertama, melakukan kenaikan pajak perusahaan yang cukup besar untuk mendorong pertumbuhan AS.

Kedua, merilis tarif dan tindakan anti-perdagangan lainnya dengan tujuan menghambat pertumbuhan bisnis China di AS. Ketiga, mengutamakan peningkatan pemenuhan kebutuhan dan kebijakan militer AS untuk mencegah agresi dari negeri Tirai Bambu.

Baca juga: Melihat Tantangan dan Peluang Diplomasi Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19

Selama beberapa tahun belakangan, pemerintahan Trump dinilai gagal menerapkan pemotongan pajak besar yang memberikan hasil. Peningkatan pemotongan pajak bagi perusahaan gagal mendorong pertumbuhan ekonomi AS dari tahun 2017 ke 2019.

Diketahui pada tahun 2018, ekonomi AS tumbuh 2,9 persen. Sedangkan pada 2019 pertumbuhan ekonomi negeri Paman Sam ini hanya meraih peningkatan sebesar 2,3 persen. Paket untuk melakukan stimulus kebijakan perekonomian sebagai dampak dari Covid-19 sepertinya tidak banyak membuahkan hasil.

Selama menjadi presiden, Trump terlihat tidak menunjukkan pertumbuhan perekonomian yang baik. Bahkan, tidak dapat mencapai kuartal perekonomian jika dibandingkan dengan di masa kepemimpinan Barack Obama, khususnya di tahun 2009, 2011 dan 2014.

Terkait perang dagang dengan China yang semakin memanas kini justru menjadi bumerang sendiri. Di mana langkah-langkah anti-perdagangan Amerika merugikan sektor pertanian AS. Sektor ini dinilai menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2019.

Perekonomian China sendiri sempat melambat selama tahun 2018 sampai dengan 2019. Namun, persentase pertumbuhan ekonominya melesat dua kali lipat dibandingkan perekonomian AS. Paket stimulus kebijakan di AS pun belum terlihat berhasil dalam mendorong kembali sektor industri yang melambat sebagai dampak Covid-19.

Baca juga: Kunjungan Prabowo ke Markas Pentagon, Mengapa AS Berubah Sikap?

Warisan Presiden Trump lain terkait dengan armada kapal dan pesawat tempur juga tidak mampu melindungi warga negara AS dari demonstran Hong Kong yang menolak pengesahan UU Keamanan Nasional Hong Kong.

UU tersebut dinilai lebih memberikan keuntungan lebih bagi China. AS dan Inggris khususnya, tidak terlalu diuntungkan dengan pengesahan UU Keamanan Nasional Hong Kong tersebut.

Isu denuklirisasi Korea Utara juga belum menunjukkan hasil yang signifikan. Di dalam negeri, AS bahkan gagal mengantisipasi serangan cyber di salah satu rumah sakit. Di masa Trump, Washington sangat menggebu-gebu dalam pengadaan senjata demi mencegah ekspansi China. Sedangkan China terus melaju dalam permainannya sendiri dan hampir mencapai garis kemenangan.

Selain itu, dugaan dari skandal kejahatan dari gurita bisnis Presiden Trump juga mencuat ke permukaan menjelang pemilu AS beberapa waktu lalu. Hal itu diperkuat dengan pemanggilan memanggil bankir dan akuntan Trump Organization oleh Kongres dan Jaksa Penuntut negara bagian New York. Trump Organization diduga melakukan penggelapan pajak perusahaan.

Pada Juli 2020, Mahkamah Agung AS memberi Trump tenggang waktu untuk mengeluarkan dokumen keuangan perusahaan hingga selesai pemilu AS.

Sejarah keuangan perusahaan miliknya dinilai cukup memalukan. Pasalnya, diduga terjadi penggelapan pajak, penipuan bank, penipuan asuransi, penipuan amal, pencucian uang, dan kesepakatan bisnis ilegal yang telah terungkap.

Baca juga: Masa Depan Hubungan Amerika Serikat – Tiongkok Pasca Covid-19

Joe Biden Menjadi ‘Angin Segar’?

Di dalam negeri, AS dihadapkan pada isu rasial. Jutaan demonstran dari seluruh dunia yang dikenal dengan istilah Black Lives Matter mengutuk aksi kekerasan rasial di AS. Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh meninggalnya seorang warga kulit hitam AS, George Floyd, di tangan polisi.

Kebijakan Trump di Timur Tengah, juga menjadi sorotan dari para pemimpin negara di kawasan tersebut. Diketahui bahwa ia memindahkan Kedutaan Amerika Serikat ke kota yang disengketakan, yakni Yerusalem pada tahun 2018. AS juga secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Saat itu, hampir tidak didengar protes dengan tindakan Trump. Lebanon menjadi negara yang paling merasakan kebijakan sepihaknya. Sebelumnya, Lebanon sebenarnya menginginkan proses diplomasi dari AS, meski tidak dibungkus melalui narasi Palestina.

Diplomasi yang dimaksud adalah berfokus terhadap Lebanon, bukan mengedepankan kepentingan strategis Washington. Selama kepemimpinannya, pemerintahan Lebanon seolah menyerah pada tekanan AS.

Namun, Lebanon tidak dilibatkan dalam pembicaraan bersama Israel untuk menyelesaikan perselisihan perbatasan wilayah laut. Dari sini terlihat bahwa Lebanon tidak memperoleh pengakuan de facto secara resmi.

Melansir Foreign Policy (02/11/2020), sebelum pemilu AS berlangsung, Joe Biden menyatakan akan membantu Lebanon jika dirinya keluar sebagai pemenang pemilu. Biden berjanji untuk bergabung kembali dengan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang berisi kesepakatan nuklir Iran. Kebijakan ini nantinya dinilai menjadi pertanda dari berakhirnya tekanan AS terhadap Teheran.

Janji tersebut nampak menjadi angin segar bagi Lebanon dan Iran. Kemenangan Biden diprediksikan berdampak bagi Iran dan Hizbullah untuk membuat lebih sedikit konsesi, khususnya terkait dengan Israel.

“Kemungkinan akan diadakannya reformasi di Lebanon,” ujar Sami Nader, seorang analis politik Lebanon.

Baca juga: Perang Proksi di Suriah: Rivalitas antara AS dengan Rusia dan Iran

Ekonomi dan Imigran

Melansir USA Today (07/11/2020), Joe Biden mengaku telah menyiapkan sejumlah rencana yang disinyalir dapat mendorong perekonomian AS dan menyediakan paket stimulus Covid-19. Seorang pakar ekonomi AS menilai bahwa rencana tersebut sangat berani terutama dalam perdagangan dan imigrasi.

Biden juga akan menutup kelemahan pajak dan celah hukum atas peraturan-peraturan baru dari pemerintahan Trump.

Blue print Biden akan mengembalikan 11 juta pekerjaan dan nilai US$670 miliar Produk Domestik Bruto tahunan yang musnah. Sehingga krisis ekonomi dapat segera diatasi dari pada saat AS dipimpin oleh Trump,” ungkap Mark Zandi, kepala ekonom dari Moody’s Analytics.

Kemenangan Biden juga dikatakan menjadi angin segar bagi lapangan pekerjaan baru. Zandi memprediksikan kinerja Biden bersama dengan Senat dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi AS.

Persentase peningkatan dapat mencapai 3,8 persen per tahun, 14,1 juta lapangan pekerjaan baru hingga akhir tahun 2022. Salah satu usulan Biden yang fantastis adalah pengeluaran jangka panjang baru untuk 10 tahun ke depan sebesar US$7,3 triliun.

Anggaran ini meliputi peningkatan jembatan, jalan, jalan raya nasional, stimulus sektor pengembangan energi, investasi dan seluruh pengembangan yang mendukung manufaktur. Biden juga memastikan pemerintah dan seluruh kontraktor membeli produk buatan Amerika.

Perencanaan pajak yang ditetapkannya cukup ekstrem. Ia merencanakan kenaikan pajak pendapatan, jaminan sosial, dan pajak perusahaan menjadi 28 persen. Tindakan ini dianggap dapat membantu pengeluaran besar-besaran yang dilakukan pemerintah AS.

Selain itu juga berjanji menyediakan stimulus untuk kampus bebas biaya, dan memberikan bantuan bagi warga AS untuk membeli maupun menyewa rumah. Biden juga mendukung reformasi imigrasi besar-besaran. Hal itu dapat dipastikan akan meningkatkan jumlah imigran yang datang ke AS.

Pada masa pemerintahan Trump, AS sangat ketat mengelola kunjungan dari imigran. Kedatangan warga dari beberapa negara, khususnya dari Timur-Tengah sangat diperketat. Kepemimpinan Biden mendatang bakal mengubah kondisi AS secara signifikan.

Rosalina Pertiwi Gultom

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *