Membangun Kemandirian Desa untuk Masa Depan

RUANGNEGERI.com – Awan mendung sudah terlihat pekat. Memberi isyarat bulir-bulir air akan segera turun membasahi tanah. Benar saja, sore itu hujan turun setelah sekira enam bulan tanah merindukan kedatangannya.

Hati para petani di desa itu senang bukan kepalang. Dengan adanya hujan sore itu, menandakan musim telah berganti. Pun, musim bercocok tanam. Dari semula palawija kini berganti padi.

November, adalah bulan masa tanam padi pertama setelah musim kemarau. Dengan sepenuh hati, petani mulai membajak sawah untuk mendapatkan unsur hara dalam tanah.

Dengan begitu, bibit-bibit padi siap untuk di tebar. Itulah sepotong cerita bahagia seorang petani bernama Sukip, di desa Tlogoweru, kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tidak selamanya kisah akan berakhir bahagia. Ada juga cerita sedih yang dialami oleh petani.

Sukip, bercerita tentang gagal panen karena serangan hama tikus sawah (Rattus argentiventer). Laju kerusakan oleh serangan hama bisa dikatakan parah, yakni hampir setengah dari hasil panen. Padahal padi itu telah ditunggu sekira empat bulan untuk panen.

Dengan kondisi yang semakin parah, petani dan kelompok tani melakukan inisiatif untuk mengembangkan pengendalian hama tikus secara hayati menggunakan pemangsa hidup.

Pemangsa itu adalah burung yang dikenal menakutkan, yakni Burung Hantu (Tyto alba). Burung-burung itu di kembangkan oleh masyarakat dan dibuatkan tempat karantina.

Burung hantu, bagi petani adalah sahabatnya. Oleh karenanya masyarakat di desa itu menerbitkan Peraturan Desa (PerDes) Tlogoweru No. 4 Tahun 2011 tentang Burung Predator Tikus. Salah satu isinya adalah larangan menembak dan melakukan perburuan liar di wilayah desa itu.

Walaupun terlihat sepele, usaha yang dilakukan petani desa tersebut terbilang sukses. Hasil panen petani meningkat secara signifikan dan laju kerusakan minim. Sampai sekarang, manfaat kehadiran burung hantu melalui regulasi pengendalian hama secara hayati dapat dinikmati oleh petani.

Mendengar kisah itu, rasanya senang sekali. Bagi orang awam, akan ikut bahagia walau bukan berprofesi sebagai petani. Pasti, karena petani adalah penjaga kedaulatan pangan.

Nasib ketersediaan pangan ada di tangan petani-petani kecil yang tersebar luas di seluruh area pedesaan.

BACA JUGA: Urban Farming di Tengah Laju Urbanisasi

Mengapa petani kecil?

Mengacu pada buku yang ditulis oleh Wiradi & Barchriadi (2011) yang berjudul Enam Dekade Ketimpangan, menyebut bahwa berdasarkan hasil lima sensus penduduk (tahun 1963 hingga 2003), luas rata-rata lahan tiap rumah tangga petani di Indonesia relatif tetap sekitar 1 hektar.

Menurutnya, penambahan jumlah rumah tangga petani tidak dibarengi dengan penambahan akses ketersediaan lahan. Berdasarkan sensus pertanian tahun 1973, diperkirakan terdapat sekitar  21,6 juta rumah tangga petani  yang terdiri dari pemilik lahan dan buruh tani.

Itu artinya, sekitar 84% dari total penduduk Indonesia terlibat dalam kegiatan ekonomi pertanian di atas tanah seluas 14,2 juta hektar. Sekitar 7,21 juta atau 33,4% dari jumlah rumah tangga petani tersebut diklasifikasikan sebagai landless atau tuna kisma. Yakni petani yang tidak memiliki lahan.

Uraian masalah di atas menunjukkan bahwa krisis perdesaan sedang dan akan terus berjalan. Agenda demokratisasi dan akses sumber daya alam perlu diupayakan untuk menuju kemandirian desa.

Membangun kemandirian desa adalah langkah awal untuk menjaga eksistensi negeri. Desa merupakan struktur lembaga yang penting dalam menggerakkan urat nadi kehidupan. Oleh karenanya lahir Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Kemandirian itu tercermin dalam relasi Negara-Desa. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam membangun iklim yang demokratis dan terbuka.

Artinya, warga desa ikut dalam urusan politik dan kebijakan di tingkat desa. Semua itu bertujuan untuk membangun desa kearah yang lebih baik.

BACA JUGA: Aktivitas Manusia Membuat Usia Hutan Menjadi Lebih Singkat

Peluang dan Ancaman Undang-Undang Desa

Undang-Undang Desa telah memberikan angin segar bagi desa untuk mengatur dirinya sendiri. Namun, di sisi lain terdapat ancaman yang mengintai lewat permasalahan struktural baik ke atas maupun ke dalam (internal).

Zakaria (2014) melalui tulisan berjudul Peluang dan Tantangan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebut bahwa UU Desa menciptakan peluang politik dalam rangka demokratisasi desa.

Ia menyebutkan ada lima aspek perubahan mendasar, yaitu; (a) sistem desa yang beragam, (b) kewenangan desa berdasarkan prinsip rekognisi (pengakuan terhadap hak asal-usul) dan subsidiaritas, (c) konsolidasi keuangan dan asset desa, (d) perencanaan desa yang terintegrasi dan (e) demokratisasi desa, termasuk konsekuensinya pada pemberdayaan dan pendampingan masyarakat desa.

Menurutnya, kelima perubahan mendasar tersebut pada dasarnya telah mengandung agenda demokratisasi. Pertama, agenda demokratisasi dalam konteks relasi negara-desa. Serta yang kedua, agenda demokratisasi dalam konteks relasi-relasi di dalam desa sendiri.

Namun, ada juga ancaman yang mengintai dalam UU Desa. Dua agenda demokratisasi di atas memiliki keterbatasan yang sangat prinsipil. Salah satunya adalah minimnya pembahasan isu sumber daya alam.

Eko Cahyono dkk (2017) dalam tulisan berjudul Undang-undang Desa dan Isu Sumber Daya Alam; Peluang Akses atau Ancaman Eksklusi?, menyebut bahwa persoalan sumber daya alam hanya disebut secara sumir.

Itu pun terpencar-pencar pada berbagai bab dan pasal. Jika diteliti lebih dalam UU Desa, isu sumber daya alam tidak menjadi agenda sentral dalam pengaturannya.

Menurutnya, dalam konteks demokratisasi relasi negara-desa, UU ini tidak mengupayakan lebih jauh terkait kewenangan desa yang lebih besar untuk mengurus sumber daya alam di wilayahnya.

Pun, dalam konteks demokratisasi relasi-relasi di dalam desa. UUU Desa ini ternyata tidak menjadikan ketimpangan akses atas sumber daya alam di desa dan distribusi manfaatnya sebagai isu yang penting.

Padahal, hal tersebut akan menentukan berlangsung atau tidaknya proses demokratisasi ekonomi di desa. Keterbatasan akses itu membuat UU Desa secara normatif tidak memiliki kepekaan atas kondisi ketimpangan agraria dan problem sosial-ekologis. Upaya yang harus dilakukan adalah menggali lebih jauh makna dan tujuannya.

Muhammad Sohibuddin (2016) melalui artikel berjudul Peluang dan Tantangan Undang-undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa; Perspektif Agraria Kritis menjelaskan kontribusi perspektif agrarian kritis dalam memahami krisis perdesaan.

BACA JUGA: Membangun Narasi HAM dalam Agenda Pembangunan Indonesia

Dalam mengatasi kondisi ketimpangan agrarian dan problem sosial-ekologis, menurutnya dapat dilihat melalui beberapa isu kunci. Yakni terkait siapa memiliki apa, siapa mengerjakan aktivitas apa, siapa memperoleh apa, siapa menggunakan apa serta hubungan sosial politik apa yang tercipta.

Selain itu, perlu penguatan dalam pemberdayaan sektor ekonomi. Salah satunya adalah memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Atau dengan menggunakan konsep koperasi desa. Hal itu berfungsi sebagai penguat perekonomian pedesaan dan pengelolaan aset desa.

Didi Novrian (2017) dalam artikel berjudul Pembalikan Krisis Pedesaan; Koperasi Produksi dan Perkebunan Karet Wangunwati sebagai Pengorganisasian Ekonomi Politik Rakyat, menyebut kisah sukses koperasi produksi oleh buruh perkebunan desa Wangunwati.

Menurutnya, pembentukan koperasi yang menjalankan praktik pengelolaan bersama melalui sistem bagi hasil akan mampu mengatasi krisis finansial di pedesaan. Dan tentu saja berkelanjutan agar mampu menjadi langkah bersama  menjadikan desa mandiri.

Oleh karena itu, desa sebagai wujud eksistensi negara seharusnya di dorong agar bisa lebih mandiri. Untuk mewujudkannya, diperlukan kebijakan yang mengedepankan akses sumber daya alam dan pengelolaan aset bersama tanpa merugikan masyarakat di pedesaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *