Memaknai Diplomasi Alat Kesehatan Korea Selatan terhadap Indonesia

RUANGNEGERI.com – Pandemi covid-19 telah menjelma menjadi ujian menjadi solidaritas internasional. Beberapa negara tercatat aktif mengirim bantuan kepada negara lain meski masih menghadapi pandemi tersebut di negaranya.

Korea Selatan belum lama ini berkomitmen untuk memberikan bantuan terpadu kepada tiga negara prioritas. Ketiga negara tersebut masing-masing adalah Amerika Serikat, Uni Emirat Arab dan Indonesia. Khusus untuk Indonesia, pemerintah Korsel menjanjikan untuk memberikan bantuan secara bertahap senilai US$500 ribu atau sekitar Rp7 miliar.

Pada tahap pertama, pemerintahan di Seoul diwakili oleh Duta Besarnya untuk Indonesia. Dubes Kim Chang-Beom secara simbolis telah menyerahkan 32.200 alat tes PCR. Selain alat tes, Indonesia juga dijanjikan akan menerima alat penyemprot desinfektan.

Tes PCR (polymerase chain reaction) merupakan serangkaian pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri atau virus. Terkait dengan Covid-19, PCR digunakan untuk mendeteksi material genetik dari virus Corona.

Pemerintah Korea Selatan juga menjanjikan akan mengerahkan perusahaan-perusahaan untuk turut membantu Indonesia. Perusahaan LG Group sendiri telah mengirimkan 50.000 alat bantuan tes PCR untuk Indonesia.

Melansir laman Kementerian Luar Negeri (24/05/2020), terpilihnya Indonesia sebagai negara penerima bantuan bukanlah tanpa alasan. Pemerintah Korsel menyatakan bahwa hubungan historis yang erat dengan Indonesia menjadikan Indonesia merupakan satu-satunya mitra strategis Korea Selatan di kawasan ASEAN.

Untuk memperlihatkan kedekatannya dengan Indonesia, Presiden Korsel, Moon Jae-in bahkan menyelipkan “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing” dalam panggilan telepon dengan Presiden Joko Widodo bulan April lalu.

Baca juga: Denuklirisasi Korea Utara Tetap Menjadi Fokus AS dan Korea Selatan

Bantuan Internasional Sebagai Instrumen Diplomasi

Pemberian bantuan internasional merupakan bentuk penunjukan solidaritas yang dilakukan di berbagai negara. Hans Morgenthau, sebagaimana dikutip oleh Carol Lancaster (2008) dalam buku berjudul Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics, menyebutkan bahwa pemberian bantuan internasional merupakan salah satu bagian penting dari implementasi kebijakan politik luar negeri.

Secara garis besar, bantuan internasional dapat dilihat sebagai sebuah alat diplomasi. Namun penggunaan bantuan internasional sebagai alat diplomasi tidak dapat dilihat dari perspektif teori tunggal saja.

Para ilmuwan politik menganalisis fungsi dari bantuan internasional dengan pendekatan multi-teori. Misalnya, pendekatan realisme sangat kental dengan kebijakan pemberian Marshall Plan oleh Amerika Serikat kepada negara -negara Eropa selepas Perang Dunia II.

Meskipun tujuan awalnya adalah membangun kembali Eropa setelah perang, perkembangan dan implementasi dari Marshall Plan digunakan sebagai politik untuk mengisolasi (containment) Uni Soviet.

Baca juga: Politik Ekonomi AS dalam Konferensi Bretton Woods

Uni Soviet turut menggunakan instrumen bantuan internasional sebagai alat propaganda dengan mendirikan COMECON atau Council for Mutual Economic Assistance (CMEA). Melalui organisasi ekonomi ini, Uni Soviet secara berkala tercatat mengirimkan pasokan gas dan minyak ke negara-negara Eropa timur sejak 1970.

Selama perang dingin berlangsung, kebijakan pemberian bantuan internasional di kanalisasi sebagai upaya memperkuat basis kekuatan di kawasan. AS dan Uni Soviet yang merupakan dua blok besar yang sedang berkonflik saling membangun aliansi dengan bantuan internasional sebagai senjata utama.

Pasca Perang Dingin berakhir di tahun 1990-an, wacana pemberian bantuan internasional mulai banyak didominasi bantuan kemanusiaan. Meskipun begitu, bantuan tetap diberikan dalam rangka memperkuat pengaruh.

Sebagai instrumen pemenuhan politik, kebijakan pemberian bantuan internasional juga tidak bisa lepas dari dinamika politik domestik. Di negara demokrasi multi-partai, ideologi partai berkuasa dapat menentukan arah kebijakan bantuan internasional suatu negara (Mark Hibbs, 1997).

Lancaster (2008) kemudian membagi tiga faktor politik luar negeri yang mempengaruhi kebijakan pemberian bantuan internasional.

Baca juga: Politik Identitas: Unipolar versus Multipolar

Pertama, adanya common values atau nilai yang berkembang di masyarakat suatu negara. Hal ini menjadi penting dalam diskursus atau wacana pemerintahan bercorak demokrasi. Hal itu karena negara demokrasi cenderung mendengar dinamika suara publik, maka nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat biasanya mempengaruhi kebijakan pengambil keputusan.

Misalnya, pandangan publik terhadap penggunaan anggaran negara akan berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan.

Kedua, institusi atau infrastruktur politik. Mekanisme pengambilan keputusan politik di suatu negara juga dipengaruhi infrastruktur politik di dalamnya.

Komposisi pembagian kekuasaan antara pemerintahan presidensial dan parlementer tentu berbeda. Begitu pun dengan sistem pemilu yang akan berpengaruh terhadap jumlah partai politik dan perimbangan kekuatan di parlemen.

Ketiga, pengaruh dari organisasi pelaksana bantuan. Kebijakan pemberian bantuan internasional juga dipengaruhi kepentingan organisasi pelaksana bantuan sendiri. Sering kali, kebijakan tersebut juga didukung oleh organisasi terkait dalam memberikan data dan argumen untuk mengarahkan alokasi bantuan.

Baca juga: Terancam dengan Tindakan Korea Utara, Utusan Korsel Terbang ke AS

Bantuan Internasional dari Korea Selatan

Sebelum tahun 1987, Korea Selatan merupakan salah satu negara penerima bantuan internasional terbesar di dunia. Total Korea Selatan telah menerima sekitar US$12,8 miliar selama kurun waktu 45 tahun (Edward Reed, 2012)

Namun, hanya dalam waktu 44 tahun sejak perang Korea berakhir, Korea Selatan dapat bertransformasi menjadi negara pendonor. Kwak Sungil mengatakan bahwa  keberhasilan transformasi Korea Selatan dijadikan sebagai role model di antara negara-negara pendonor.

Pada tahun 2009, negeri Ginseng tersebut secara resmi menjadi anggota OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) yang merupakan salah satu negara donor utama.

Menjelang tahun 1977, Korea Selatan telah memulai upaya untuk beralih dari status negara penerima bantuan menjadi donor. Hal ini juga didorong oleh kemajuan pesat berkat industrialisasi negara tersebut.

Kala itu, Korea Selatan mulai beralih menjadi pendonor melalui inisiatif dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan. Kementerian terkait meluncurkan program bantuan asistensi teknis kepada negara-negara berkembang.

Pasca 1987, Korea Selatan mulai mempersiapkan berbagai instrumen untuk menjadikan dirinya sebagai negara pendonor. Hal tersebut dimulai dengan pendirian Economic Development Cooperation Fund (EDCF) sebagai lembaga concession loans .

Sebagai lembaga Concession Loans, EDCF akan didorong sebagai penyuplai pinjaman pembangunan bagi negara-negara berkembang. Hingga akhir 2008, EDCF telah menyalurkan pinjaman hingga US$1,74 miliar (Rp24,74 triliun).

Instrumen kedua yang dibangun adalah KOICA (Korea International Cooperation Agency). KOICA sendiri lebih banyak berfokus kepada pemberian bantuan teknis maupun secara langsung. Pemberian bantuan internasional terbukti menjadi prioritas penting dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan. Hingga tahun 2013, Korea Selatan telah menyalurkan bantuan total senilai US$1,75 miliar.

Baca juga: Ketika Kampanye Trump Dikalahkan Pengguna TikTok dan Fans K-Pop

Kedekatan Indonesia dengan Korea Selatan

Sejak dimulainya hubungan diplomatik, Indonesia dan Korea Selatan sudah banyak terlibat dalam kerangka kerja sama yang produktif. Pada tahun 2006, keduanya memutuskan untuk memulai babak baru hubungan kedua negara.

Pada tanggal 4 Desember 2006, keduanya secara resmi mengikatkan diri dalam sebuah kemitraan strategis di bawah payung Joint Statement on Strategic Partnership. Indonesia dan Korea Selatan fokus mengembangkan kerja sama dalam tiga bidang pokok yakni keamanan, ekonomi dan sosial budaya.

Setelah masa Joint Statement, indonesia juga banyak mengeluarkan inisiatif lanjutan dalam hubungannya dengan Korea Selatan. Salah satunya adalah pembentukan Joint Task Force for Economic Cooperation sebagai sebuah langkah lanjutan. Pembentukan Task Force ini akan mempermudah mekanisme kerja sama ekonomi di beberapa sektor.

Hubungan baik ini berlanjut di era Joko Widodo yang diwarnai oleh saling berkunjung dengan Presiden Korea Selatan pada November tahun 2019 lalu. Presiden Joko Widodo pertama kali mengunjungi Korea Selatan dalam rangka memenuhi undangan Presiden Park Geun Hye.

Setelah kursi presiden diduduki Moon Jae In, Presiden Jokowi kembali melakukan kunjungan ke Korea Selatan dalam rangka menjaring investasi. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden Jokowi secara lugas menyampaikan kekagumannya pada Korean Wave.

Baca juga: Globalisasi dan Kekuatan Modernitas

Jokowi juga menambahkan bahwa Korean Wave dapat menjadi inspirasi kebangkitan budaya Indonesia. Ketertarikannya juga terlihat jelas dalam perhelatan Asian Games 2018. Kala itu, dua Asian Games dan Asian Para Games ditutup dengan penampilan artis asal Negeri Ginseng.

Selain mengadakan kunjungan, kedua negara juga memperbaharui instrumen kerja sama. Pada 2017, Jokowi dan Moon menyetujui peningkatan Joint Statement menjadi Joint Vision Statement hingga Special Strategic Partnership (SSP).

Adanya SSP membuat keduanya menyepakati pembentukan two plus two meeting untuk membentuk resolusi di bidang pertahanan dan urusan luar negeri. Hubungan dekat Korea Selatan dan Indonesia juga telah merambah infrastruktur strategis. Saat ini Indonesia dan Korea Selatan sedang terlibat dalam proyek pesawat tempur Korea/Indonesia Fighter Experiment.

Relasi dua negara tersebut berlangsung dengan sangat resiprokal. Berbarengan dengan kepentingan keamanan regional, Indonesia tidak jarang menyuarakan dukungan terhadap reunifikasi damai dua Korea.

Tidak hanya sebatas menyuarakan, Pemerintah Indonesia juga berperan aktif memperbaiki hubungan Korea Selatan dengan Utara. Terbaru, Indonesia mengusulkan ASEAN mengundang Presiden Kim Jong-Un untuk bergabung dalam perayaan 30 tahun hubungan ASEAN-Korea Selatan.

Baca juga: Politik Luar Negeri Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan Identitas

Analisis Dibalik Bantuan Kesehatan Korea Selatan

Kebijakan bantuan internasional sering kali berkorelasi dengan pemenuhan kepentingan nasional, begitu pula dengan bantuan kesehatan Korea Selatan kepada Indonesia. Sejak 2009, Pemerintah Korea Selatan telah berkomitmen untuk mengubah lanskap politik luar negeri mereka dari regional-sentris menjadi global-sentris (Cheong Wa Dae, 2009).

Jojin V. John (2014) melalui tulisan berjudul Becoming and Being a Middle Power: Exploring a New Dimension of South Korea’s Foreign Policy, menjelaskan bahwa strategi politik luar negeri yang baru ini akan mengantar mereka menjadi middle power.

Middle power sendiri merupakan sebuah gambaran kekuatan yang menengahi negara-negara kecil dan adidaya di perpolitikan internasional. Untuk dapat dikategorikan sebagai negara middle power, Korea Selatan harus banyak memperlihatkan eksistensinya di kancah internasional.

Pemberian bantuan internasional sendiri dianggap sebagai cara Korea Selatan meraih tujuannya. Hal ini dapat menggarap citra Korea Selatan sebagai negara yang mengedepankan jalan damai.

Bantuan terhadap Indonesia bisa saja diproyeksikan sebagai jalan Korea Selatan untuk mengambil peran lebih di kawasan. Selama ini, ASEAN seolah hanya dikelilingi tiga kekuatan utama yakni Tiongkok, Amerika Serikat dan Jepang.

Pemetaan kekuatan di kawasan mengatakan bahwa Korea Selatan sangat menginginkan diri menjadi penengah di antara Amerika Serikat dan Tiongkok. ASEAN sendiri menjadi panggung yang tepat mengingat konflik laten Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan keduanya (S. Kim, 2011).

Pilihan untuk mendekati Indonesia dapat menjadi pilihan strategis lantaran pengaruh Indonesia di ASEAN. Terlebih dengan politik luar negeri bebas-aktif yang sering kali mengeluarkan inisiatif-inisiatif penting melalui payung ASEAN.

Hal ini diperkirakan dapat mendukung tujuan Korea Selatan yang menurut Jojin V John di atas adalah membutuhkan dukungan koalisi. Mendekatkan diri dengan Indonesia secara spesifik, serta dengan ASEAN secara umum juga berhubungan erat dengan New Southern Policy kepemimpinan Moon Jae In.

Sungil Kwak (2018) dalam tulisan berjudul Korea’s New Southern Policy: Vision and Challenges, mengemukakan bahwa New Southern Policy merupakan platform penting bagi strategi pertumbuhan baru bagi Korea Selatan. Dalam hal ini adalah untuk dapat mencapai pertumbuhan dalam keadaan damai bersama ASEAN.

Hendry Santio

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *