Melihat UU Omnibus Law Cipta Kerja yang Dinilai Menguntungkan Pemerintah dan Pengusaha

RUANGNEGERI.com – Pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) secara resmi telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI pada hari Senin kemarin.

Kesepakatan diambil melalui Rapat Paripurna DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2020-2021 yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Keputusan tersebut dibuat lebih cepat dari jadwal semula, yang pada awalnya direncanakan pada Kamis lusa. Jumlah kasus Covid-19 yang terus meningkat di DPR menjadi alasan agar bisa mempercepat proses Rapat Paripurna, yang salah satunya termasuk RUU Ciptaker.

Hal ini diketahui dari Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Achmad Baidowi. Melansir dari CNN Indonesia (05/10/2020), disebutkan bahwa RUU Ciptaker telah disepakati Bamus (Badan Musyawarah) serta masa sidang yang harus dipercepat karena laju Covid-19 terus bertambah di DPR.

Meski sampai saat ini, belum diketahui secara pasti untuk jumlah yang terkena positif Covid-19 di Kompleks Parlemen Senayan.

Sejak hari ini, aktivitas DPR sudah tidak ada lagi karena DPR akan memasuki masa reses. Yakni para anggota Dewan melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar Gedung DPR. Jadwal reses pun dimajukan lebih awal. Tadinya baru akan dimulai pada Jum’at besok.

Dari 9 fraksi yang duduk di kursi DPR, 7 fraksi menyetujui Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Di antaranya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gerindra, Golongan Karya, NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Partai Amanat Nasional menjadi satu-satunya fraksi yang menyetujui dengan delapan catatan. Hanya dua fraksi yang secara tegas menolaknya. Yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

BACA JUGA: Pandemi Covid-19 di Tengah Ancaman Sektor Pertanian

Diwarnai Aksi Demontrasi dan Penolakan, DPR Dinilai Kejar Target

Meskipun hanya 2 fraksi yang menolak, namun suara dan aksi protes penolakan dari masyarakat lebih banyak digaungkan. Terutama bagi para buruh di tanah air, yang mengatakan bahwa Omnibus Law tidak memihak pada kaum buruh.

Sejak awal tahun ini, DPR menyatakan telah mengkaji rancangan regulasi tesebut dengan mendengarkan dari sejumlah ahli atau akademisi terkait dengan draft RUU Cipta Kerja tahun 2020.

Melansir dari laman Kumparan.com (06/10/2020), pembahasan RUU telah dilakukan sebanyak 64 kali pertemuan. Yaitu 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja serta 6 kali rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).

Pandemi Covid-19 seolah bukan lagi menjadi penghalang. Rapat demi rapat terus digelar, baik secara virtual maupun bertemu secara fisik.

Sementara, rencana aksi demo oleh kelompok buruh kerap kali dibatalkan dengan alasan menghindari penyebaran Covid-19. Puncak kemarahan kepada DPR yang dinilai diam-diam menggelar rapat membahas RUU Ciptaker terjadi pada 17 Juli lalu.

Mereka terpaksa menggelar aksi menolak RUU gagasan Jokowi di tengah pandemi. Mengutip dari CNN Indonesia (06/10/2020), Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos menyebut bahwa pembahasan RUU Ciptaker dilakukan dengan senyap dan tertutup tanpa melibatkan partisipasi publik.

Oleh karena itu, pihaknya harus ikut turun ke jalan. “Kenapa kita aksi di situasi Covid-19 karena kita tahu selama ini terjadi pembahasan tentang Omnibus Law Ciptaker,” tegasnya.

Namun, protes dari para buruh nampakya tidak didengar oleh DPR. DPR justru semakin mengebut pembahasan RUU Ciptaker dalam beberapa pekan terakhir.

Sampai akhirnya, tujuh dari sembilan fraksi telah menyetujui untuk membawa RUU Ciptaker ke Rapat Paripurna dalam pengambilan keputusan di Baleg, Sabtu (3/10) malam lalu.

Rencananya, dua juta buruh dari berbagai sektor dikabarkan mogok kerja nasional pada 6 hingga 8 Oktober. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum, serta Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Di dunia maya, aksi protes terhadap RUU Ciptaker juga ramai dibincangkan di media sosial Twitter. Berbagai macam tagar penolakan Omnibus Law dan hujatan kepada DPR banyak menjadi tranding. Bahkan jauh sebelum RUU itu disahkan menjadi Undang-undang.

Hingga berita ini diturunkan, mayoritas netizen mengeluhkan keputusan DPR tersebut. Merasa suaranya tidak didengar oleh para wakil rakyatnya. Kurang dari dua hari, aksi penolakan disuarakan oleh satu juta warganet.

BACA JUGA: Cacat Logika Omnibus Law RUU Cipta Kerja dari Aspek Lingkungan

Mereka yang Menolak RUU Ciptaker

Mengutip dari laman CNN Indonesia (05/10/2020), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menjelaskan keberatan dari beberapa poin RUU Ciptaker yang dinilai merugikan bagi para buruh di tanah air. Setidaknya ada tujuh poin yang disoroti.

Pertama, RUU Ciptaker dituduh menghapus upah minimum kota/kabupaten (UMK) bersyarat dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK).

Sementara, KSPI menilai UMK tidak perlu diberikan syarat. Sebab, nilai UMK yang ditetapkan di setiap kota/kabupaten berbeda-beda.

Kedua, pemangkasan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan enam bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.

Ketiga, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dinilai menghilangkan batas waktu kontrak atau kontrak seumur hidup.

Keempat, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup. Menurut pandangan KSPI, hal itu bakal menjadi masalah serius bagi buruh.

Sebab, masih belum jelas nantinya siapa pihak yang akan membayar Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing.

Kelima, jam kerja yang dinilai eksploitatif atau tanpa batas jelas. Ini dinilai merugikan fisik dan waktu para buruh.

Keenam, dianggap menghilangkan hak cuti dan hak upah atas cuti. Ketujuh, terancam hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan.

BACA JUGA: Mungkinkah Bekerja dari Rumah Menjadi Tren di Masa Depan?

Keuntungan bagi Pemerintah dan Pengusaha

Mayoritas kelompok yang menyetujui Omnibus Law datang dari deretan pemerintahan dan pelaku usaha. Mengutip dari laman berita Kompas.com (05/10/2020), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto menjelaskan kelebihan dari UU Ciptaker ini.

Pertama, mendorong debirokratisasi sehingga pelayanan pemerintah akan lebih efisien, mudah dan pasti. Hal itu karena adanya penerapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria), serta penggunaan system elektronik.

Kedua, mendukung UMKM dengan memberikan kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui Lembaga OSS (Operations Support System).

Selain itu, diatur kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan kemudahan dalam mendirikan Perusahaan Terbuka (PT) Perseorangan.

Khusus untuk koperasi juga disebutnya akan mudah dalam pendiriannya dengan menetapkan minimal Sembilan orang anggota.

Ketiga, sertifikasi halal dilakukan dengan cepat dan kepastian proses, serta memperluas Lembaga pemeriksa halal menjadi dapat dilakukan oleh ormas Islam atau perguruan tinggi negeri.

Keempat, masyarakat dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas ketelanjutan lahan dalam kawasan hutan. Di mana lahan yang berada di kawasan konservasi, hasil kebun dapat dimanfaatkan masyarakat dengan pengawasan pemerintah.

Kelima, nelayan diatur penyederhanaan perizinan berusaha. Untuk kapal perikanan dengan dilakukan melalui satu pintu di KKP, Kemenhub akan memberikan dukungan melalui standar keselamatan.

“UU Cipta Kerja juga memberikan kepastian pemberian pesangon dengan menerapkan program Jaminan Pekerjaan (JKP) yang tidak mengurangi manfaat JKK, JKM, JHT, dan JP,” jelas menteri dari Partai Golkar tersebut.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa hal itu tidak membebani iuran pekerja atau pengusaha. “Pelaku usaha akan mendapat kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha dan penerapan perizinan berbasis risiko dan penerapan standar,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dengan UU Cipta Kerja, maka ruang kegiatan usaha juga akan semakin luas dan terbuka untuk bisa dimasuki investor.

Namun demikian, kegiatan usaha yang dimaksud adalah mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *