Melihat Tantangan dan Peluang Diplomasi Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19

RUANGNEGERI.com – Setelah era globalisasi dimulai, konektivitas antar negara semakin intensif. Hal ini juga berpengaruh terhadap perdagangan antara negara yang semakin terbuka.

Era keterbukaan membuka banyak peluang bagi negara untuk meningkatkan perekonomiannya. Semakin tinggi perekonomian suatu negara, biasanya koheren dengan peningkatan taraf hidup bagi rakyat di negara tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan “teori pertumbuhan endogenous” yang dicetuskan oleh ekonom peraih hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 2018, Paul Romer di tahun 1986. Selang dua tahun, terori tersebut dikembangkan oleh Robert Lucas.

Menurut keduanya, perdagangan internasional memiliki hubungan linear dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Semenjak era globalisasi, dimensi ekonomi telah masuk ke dalam ranah diplomasi. Diplomasi di era penuh keterbukaan ini tidak selalu berbicara mengenai perimbangan kekuatan semata (Balance of Power).

Selain sebagai sarana untuk mempererat hubungan dua negara yang saling bekerja sama, diplomasi ekonomi juga memiliki arti penting dalam pemenuhan kepentingan nasional.

Sejak menerapkan konsep “Poros Maritim” sebagai tonggak politik luar negeri Indonesia yang baru, Presiden Joko Widodo diketahui banyak menekankan tentang arti penting dari terciptanya keamanan kawasan demi menciptakan kemakmuran bersama.

Dalam sebuah kesempatan pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) di Bali 2018 misalnya. Presiden Jokowi kembali menekankan betapa krusialnya kerjasama global untuk menghadirkan keamanan bersama (Peace Coexistence).

Berbicara mengenai kemakmuran bersama, kerja sama ekonomi merupakan pola hubungan yang paling mendekati tujuan tersebut. Tidak heran bila Kementerian Luar Negeri Indonesia memutuskan untuk menjadikan diplomasi ekonomi sebagai pilar politik luar negeri sejak Oktober 2019 silam.

Keputusan ini menjadi penting, khususnya ketika isu perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok menyeruak dan menghantui masa depan perekonomian dunia.

Selain itu, penurunan nilai ekspor Indonesia dalam neraca perdagangan menjadi juga menjadi katalis dari keputusan ini. Dalam kurun 2011 hingga 2015, Indonesia mencatatkan penurunan nilai ekspor sebanyak 50 miliar Dollar.

BACA JUGA: Globalisasi dan Kekuatan Modernitas

Diplomasi Ekonomi dan Kepentingan Nasional

Selama termin pertama di masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo banyak melakukan reorientasi dalam membangun diplomasi dengan negara lain.

Salah satunya adalah dengan meminta kepada para duta besar maupun diplomat di luar negeri untuk aktif dalam mempromosikan potensi perekonomian Indonesia. Penugasan tersebut dimaknai sebagai wujud penggalakan diplomasi ekonomi Indonesia.

Peter Van Bergeijk & Selwyn Moons (2009) dalam tulisan berjudul Economic Diplomacy and Economic Security, menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi merupakan segala aktivitas lintas negara yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, baik itu perdagangan maupun pinjaman.

Keberhasilan diplomasi ekonomi menurutnya sangat tergantung pada konsolidasi tiga hal utama. Hal-hal tersebut meliputi pemanfaatan pengaruh, pemanfaatan aset, dan pengendalian iklim politik.

Berkaca pada tiga hal itu, Indonesia sebenarnya memiliki potensi lebih dari cukup untuk mengoptimalkan diplomasi ekonominya. Politik bebas aktif yang cenderung “zero enemy” merupakan modal besar dalam membangun langkah diplomasi Indonesia.

Dengan begitu, maka diplomasi ekonomi Indonesia dinilai akan bermuara pada kepentingan nasional, yakni peningkatan perekonomian hingga bargaining power atau posisi tawar Indonesia di mata dunia (Jemadu, 2015)

Ekonom dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal, menilai bahwa diplomasi ekonomi ala Presiden Jokowi dapat menjadi jawaban untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Terkait dengan peningkatan ekonomi nasional, harus diakui Indonesia masih mempunyai banyak pekerjaan rumah. Salah satunya memperbaiki neraca perdagangan Indonesia. Badan Pusat Statistik mempublikasikan defisit neraca perdagangan Indonesia masih menembus AS $ 25 miliar atau setara dengan Rp. 366 triliun.

Masalah defisit neraca perdagangan ini turut mempengaruhi perekonomian Indonesia di berbagai aspek. Hal yang paling jelas terlihat adalah pelemahan nilai tukar Rupiah. Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar tentu saja merongrong daya beli nasional serta meningkatkan laju inflasi.

M. Umar Maya Putra & Syafrida Damanik (2017) melalui tulisan berjudul Pengaruh Ekspor Migas dan Non-Migas terhadap Posisi Cadangan Devisa di Indonesia, mengungkapkan bahwa defisit tersebut lekat hubungannya dengan neraca perdagangan, khususnya sektor minyak bumi dan gas atau migas.

Selain dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor sumber daya alam, penguatan diplomasi ekonomi dinilai dapat membuka sumber-sumber perekonomian baru.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM Nasional 2015-2019 yang diterbitkan oleh Bappenas, pemerintah mencanangkan peningkatan nilai perdagangan untuk komoditi non-migas. Sumber ekonomi non-migas ini dikenal dengan istilah TTI (Trade, Tourism, Investment).

Adapun target yang diproyeksikan oleh pemerintah untuk sektor TTI ini antara lain pertumbuhan ekspor non migas sebesar 11,6 persen, Penanaman Modal Asing yang mencapai angka 933 triliun Rupiah dan kedatangan wisatawan hingga 20 juta orang.

Untuk memenuhi target-target ini, Kementerian Luar Negeri RI telah mencanangkan sejumlah langkah. Beberapa di antaranya adalah menjalin diplomasi dengan pasar non-tradisional hingga diplomasi proaktif.

Keputusan menjalin hubungan ekonomi produktif ini nampak sejalan dengan visi Poros Maritim untuk menjalin diplomasi yang dinilai lebih merakyat serta membumi.

Sulthon Sjahril Sabaruddin (2016), dalam tulisan berjudul Grand Design Dilomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi, menyebutkan bahwa penetapan kriteria pasar non-tradisional ini ditentukan dengan memperhitungkan beberapa variabel yang ada.

Berdasarkan penghitungan indeks diplomasi ekonomi, Indonesia menurutnya patut mempertimbangkan mendorong diplomasi ekonomi dengan region Afrika maupun Asia Tengah.

Dalam pembukaan Trade Expo Indonesia 2017 silam, Presiden Jokowi nampak telah memaparkan dengan gamblang potensi ekspor yang dapat diraih dari pasar non-tradisional ini.

Menurutnya, Indonesia diperkirakan dapat meraup potensi nilai ekspor sejumlah $ 550 miliar dan 251 miliar untuk masing-masing dari wilayah Afrika dan Asia Tengah.

Alternatif lain dari penjajakan diplomasi ekonomi Indonesia adalah menjalin hubungan dengan Rusia. Di luar aktor tradisional di Pasifik seperti Tiongkok dan Korea Selatan, Rusia berpotensi dapat menjadi mitra yang penting.

Realisasinya, pemerintah banyak dinilai telah berhasil mengamankan negosiasi dengan Rosneft, perusahaan minyak Rusia membangun kilang di Tuban. Dikabarkan total nilai kesepakatan ini mencapai angka 176 triliun Rupiah.

Berbagai manuver diplomasi ekonomi pun telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah menginisiasi Forum Indonesia-Afrika (IAF) yang menghasilkan kesepakatan senilai AS $ 1,3 miliar. Inisiatif ini kemudian berlanjut di Indonesia Africa Infrastructure Dialogue pada tahun 2019.

Sementara itu, Indonesia baru mulai menseriusi diplomasi ekonomi di Asia Tengah melalui Free Trade Agreement antara Indonesia dengan Eurasia Economic Union (EAEU) beberapa waktu lalu.

Langkah diplomasi proaktif ini nampaknya juga berbuah manis. Dalam kurun empat tahun terakhir, Indonesia dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk menjual hingga 400 gerbong kereta api ke Bangladesh.

BACA JUGA: Implementasi Politik Bebas Aktif dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Tantangan Diplomasi Ekonomi Indonesia

Dalam empat tahun pertama pemerintahan Joko Widodo, Indonesia telah meraih hasil yang cukup baik dari diplomasi ekonomi yang mereka lakukan.

Meskipun telah melakukan berbagai upaya diplomasi ekonomi, ruang perbaikan tetaplah terbuka untuk menyempurnakan langkah kedepannya demi optimalisasi hasil.

Endi Haryono (2019) dalam tulisan berjudul Diplomasi Ekonomi sebagai Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia tahun 2015-2018: Tantangan dan Peluang, menyatakan bahwa diplomasi ekonomi yang berhasil tidak hanya ditentukan kecakapan diplomat namun juga indikator internal.

Mengingat kerja sama ekonomi merupakan hubungan yang bersifat timbal balik, Indonesia harus meningkatkan daya saing produk dan jasa untuk mensukseskan hal ini.

Namun sebagai ujung tombak diplomasi, Kementerian Luar Negeri tetap memiliki keharusan untuk memfasilitasi diplomasi ekonomi dapat berjalan efisien.

Terkait dengan mewujudkan diplomasi ekonomi yang efektif, pemerintah sebagai satu kesatuan menghadapi tantangan yang menimbulkan situasi yang kompleks. Salah satu tantangan untuk mewujudkan hal ini hadir dalam faktor internal.

Misalnya, keinginan Indonesia untuk menghadirkan investasi terhalang masalah klasik birokrasi dan modal infrastruktur yang belum memadai.

Untuk mencapai optimalisasi infrastruktur, Kementerian Keuangan memproyeksikan bahwa Indonesia membutuhkan dana hingga 6.455 triliun Rupiah. Dana sejumlah itu hampir mustahil dicapai hanya dengan mengandalkan anggaran belanja pemerintah.

Keberadaan infrastruktur sendiri merupakan salah satu daya saing nasional yang mempengaruhi posisi tawar Indonesia dalam melakukan diplomasi ekonomi.

Selain dalam hal infrastruktur fisik, Indonesia juga memiliki kekurangan dari segi birokrasi. Tim peneliti dari CSIS memaparkan bahwa sinergi ekonomi antara kementerian di bidang ekonomi menjadi salah satu titik lemah.

Hal ini diupayakan dijembatani oleh kehadiran kelompok kerja atau pokja diplomasi ekonomi. Pokja ini merupakan gugus tugas bentukan Kementerian Luar Negeri untuk mendukung pemerintah menarik investasi.

Kebijakan ekonomi yang tidak sinkron serta faktor krusial seperti masalah perizinan seakan menjadi benang kusut bagi upaya mengejar target-target ekonomi nasional.

Tantangan lainnya berasal dari faktor eksternal. Pecahnya perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat plus pandemi Covid-19 telah memukul mundur aktivitas perdagangan global.

Di tengah situasi ini implementasi diplomasi ekonomi Indonesia tentu saja harus bisa beradaptasi dengan baik.

BACA JUGA: Industri Utama AS Terancam Bangkrut, Ini Kebijakan dari Pemerintahan Trump

Peluang Diplomasi Ekonomi Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dinilai berhasil mengamankan kerja sama ekonomi dengan pasar-pasar non tradisional. Hal ini bisa dikatakan selangkah lebih maju mengurangi ketergantungan terhadap pasar-pasar dominan dunia.

Langkah selanjutnya adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri harus bisa memperdalam diplomasi ekonomi yang sudah dimulai.

Khusus untuk wilayah Afrika, Indonesia bahkan masih tertinggal jauh dengan Tiongkok yang telah lama menggarap wilayah tersebut. Tiongkok sendiri telah mengeluarkan dana hingga AS $ 3,11 miliar hanya pada tahun 2011 saja.

Keberadaan Afrika, baik sebagai pasar potensial maupun sebagai mitra politik tidak bisa dipandang sebelah mata di masa mendatang. Di masa ketika kantung ekonomi besar dunia terpukul dampak perang dagang, wilayah Afrika dapat menjadi motor akselerasi ekspor Indonesia.

Laporan dari IMF menyebutkan bahwa wilayah Afrika diprediksi akan mampu menjadi pemilik pertumbuhan ekonomi tercepat kedua setelah tahun 2020.

Selain itu, selama satu atau dua dekade ke depan, populasi penduduk di Afrika diperkirakan akan melampaui Tiongkok dan India.

Indonesia juga berpeluang untuk mengoptimalkan diplomasi ekonomi di ASEAN melalui RCEP. RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership memiliki potensi menjadi penggerak ekonomi global baru di kawasan. Hal ini didukung fakta bahwa kawasan Asia Tenggara memegang total hampir sepertiga perdagangan dunia.

Melalui RCEP, Indonesia mendapat kesempatan untuk bernegosiasi dalam status setara dengan mitra lain, termasuk Tiongkok. Melihat peluang yang tersedia ke depan, Indonesia perlu menajamkan strategi diplomasinya ke depan.

Terlebih pandemi Covid-19 telah merubah dinamika perpolitikan internasional dan persepsi masyarakat dunia telah berubah.

Dengan pemilihan prioritas yang tepat, diplomasi ekonomi Indonesia dapat menjadi andalan motor penggerak ekonomi selepas pandemi Covid-19 ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *