Kunjungan Prabowo ke Markas Pentagon, Mengapa AS Berubah Sikap?

RUANGNEGERI.com – Kunjungan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto ke Amerika Serikat pada tanggal 16 Oktober waktu setempat banyak menjadi sorotan, baik di tanah air maupun juga di luar negeri. Prabowo beserta rombongan melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan AS, Mark Esper.

Lantas, dengan kunjungan resminya kali ini sebagai Menhan, apakah hal itu menandakan nama Prabowo telah dihapus dari daftar pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)? Mengapa AS berubah sikap?

Dikutip dari The Jakarta Post (29/10/2019), sanksi AS kepada Prabowo terkait pelanggaran HAM telah dihapus setahun yang lalu. Bahkan, setelah resmi menjabat sebagai Menhan, AS sendiri yang secara resmi mengundangnya untuk berkunjung ke Washington.

Kasus HAM yang dimaksud adalah terkait dengan peristiwa Reformasi pada tahun 1998 lalu. AS menuduh Prabowo bertanggung jawab atas hilangnya 13 aktivis Reformasi yang menuntut turunnya Presiden Soeharto.

Hanya berselang dua tahun, yakni tahun 2000, AS menerapkan larangan berkunjung ke negeri Paman Sam kepada Prabowo Subianto.

BACA JUGA: Implementasi Politik Bebas Aktif dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Surat Keberatan dari Amnesti Internasional

Lembaga Amnesti Internasional, sebuah organisasi non-pemerintah yang bertujuan mempromosikan nilai-nilai HAM, mengkritisi keputusan AS yang telah mengundang Prabowo.

Melalui surat tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri AS, Michael R Pompeo, lembaga yang berbasis di Inggris tersebut menyampaikan keprihatinan besar atas pemberian visa kepada Menhan Prabowo Subianto untuk datang ke Washington, DC.

Pencabutan larangan perjalanan ke AS kepada Menhan Prabowo Subianto dianggap melanggar hukum. Selain itu juga dinilai sebagai bencana bagi kemanusiaan.

Bagian dari isi surat keberatan Amnesti Internasional adalah sebagai:

“Undangan tersebut harus dibatalkan jika dimaksudkan untuk memberikan kekebalan bagi Prabowo Subianto atas kejahatan kekejaman yang dituduhkan kepadanya. Jika dia memang melakukan perjalanan ke AS, pemerintah AS akan memiliki kewajiban berdasarkan, setidaknya, pasal 5 (2) Konvensi Menentang Penyiksaan untuk menyelidiki, dan jika ada cukup bukti yang dapat diterima bahwa dia bertanggung jawab secara pidana atas penyiksaan, bawa dia untuk mengadili atau mengekstradisi dia ke negara lain mana pun yang bersedia menjalankan yurisdiksi atas kejahatan yang dituduhkan. Mengizinkannya untuk bepergian secara bebas ke AS untuk bertemu dengan pejabat senior pemerintah AS lebih lanjut dapat melanggar undang-undang Leahy dan akan menjadi bencana bagi hak asasi manusia di Indonesia.”

Amnesti Internasional juga menilai bahwa keputusan pemerintah AS pada tahun 2000, yang memasukkan Prabowo Subianto ke dalam daftar hitam pelanggaran HAM, merupakan komitmen yang patut diapresiasi.

Selanjutnya, Amnesti Internasional juga memberi penekanan bahwa berdasarkan Undang-Undang Leahy. Yakni, suatu aturan perundangan yang melarang Pemerintah AS menggunakan dana negara dengan tujuan membantu unit pasukan keamanan asing yang terlibat dalam pelanggaran berat HAM.

Pelanggaran HAM yang dimaksud berupa penyiksaan, pembunuhan, penghilangan paksa, dan pemerkosaan.

BACA JUGA: Presiden Trump Ingin Pasukan AS Tinggalkan Afghanistan Sebelum Natal

Sepak Terjang Prabowo Beberapa Tahun Terakhir

Banyak aktivitas kemanusiaan menilai keputusan AS mengabaikan sepak terjang Prabowo menjadi pertanda kemunduran HAM.

Namun demikian, Riefqi Muna, seorang peneliti dari Pusat Studi Politik LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) berpendapat bahwa dari perspektif politik, “penghapusan larangan memasuki sebuah negara hanya masalah waktu.”

Dalam beberapa tahun terakhir, langkah politik yang diambil sang jendral terbilang mengejutkan. Terutama sewaktu mencalonkan diri sebagai calon Presiden RI dalam pemilihan umun tahun 2014 dan 2019.

Meskipun berakhir kegagalan dalam pencalonan tersebut, Prabowo dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan yang strategis, yakni sebagai Menteri Pertahanan.

Dalam pencalonan dirinya sebagai presiden di Pemilu tahun 2014 menuai polemik. Para analis menilai bahwa apabila saat itu menang, maka AS tidak dapat melakukan apa-apa. Sebab, saat itu Prabowo masih mendapatkan catatan pelanggar HAM dari AS.

Media Inggris, The Guardian (23/10/2019), menyebutkan bahwa pengangkatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan merupakan “Dark day for human rights.” Sementara Australia diketahui sudah mencabut larangan visa terhadap Prabowo selama kampanye pemilu presiden 2014 berlangsung.

Terlepas dari tuduhan itu, keberadaan Prabowo sebagai Menhan saat ini banyak dinilai untuk memperkuat ‘posisi tawar strategis’ Indonesia.

Terutama untuk memperkuat kerja sama pertahanan dengan negara–negara lain, khususnya dengan Tiongkok dan Amerika Serikat. Hal itu dibuktikan dengan kunjungan resminya ke Beijing dua bulan usai dilantik sebagai Menhan.

BACA JUGA: Politik Identitas: Unipolar versus Multipolar

Kunjungan Prabowo dan Geopolitik Kawasan Indo-Pasifik

Kunjungan Prabowo Subianto ke AS seolah disambut dengan karpet merah oleh pemerintah negara adidaya tersebut. Terlebih lagi, para pejabat AS menganggap Prabowo memiliki peran penting terhadap posisi geopolitik dan geostrategis kawasan Indo-Pasifik.

Secara tidak langsung, kunjungan kali ini juga menjadi pengakuan bahwa Indonesia terlibat dalam hal suatu kesepakatan militer.

Meskipun mendapatkan kritik dari berbagai pihak, khususnya dari Amnesti Internasional, Menhan AS, Mark Esper menyatakan bahwa “Prabowo adalah mitra kami, mitra yang sangat penting.”

Sejak dilantik menjadi Menteri Pertahanan pada tahun 2019 lalu, pemerintahan Trump memang menilai bahwa Prabowo adalah tokoh kunci untuk memperdalam hubungan pertahanan dengan Indonesia.

Sejumlah kesepakatan penting terkait dengan kerja sama militer antara Indonesia dan Amerika Serikat telah disepakati dalam kunjungan Menhan kali ini. Beredar kabar bahwa Indonesia berniat membeli jet tempur jenis F-35 dari AS untuk tujuan pertahanan dan keamanan negara.

Setelah kunjungan ke markas komando militer AS di Pentagon, Prabowo akan menerima pengarahan resmi untuk mengunjungi beberapa tempat di ibu kota negara, Washington DC.

Secara geopolitik, kunjungan Prabowo ini akan berdampak pada kawasan Indo-Pasifik, khususnya sengketa berkepanjangan di Laut Tiongkok Selatan.

Mike Pompeo, Menlu AS, seolah turut memberikan pembenaran melalui sebuah wawancara dengan mengatakan “aktivitas jahat Tiongkok di kawasan itu.” Meski demikian, subjek yang dianggap sebagai “aktivitas jahat” tersebut tidak secara rinci dijelaskannya.

AS kemungkinan besar juga berusaha melobi Indonesia terkait basis pangkalan militernya di Indonesia. Namun Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, sebelumnya telah menegaskan bahwa Indonesia tidak menerima pangkalan militer dari negara manapun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *