Kegagalan Pemerintahan Populisme dalam Mengatasi Covid-19

RUANGNEGERI.com – Pandemi Covid-19 nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Data menunjukkan bahwa penyebaran virus justru mencapai puncaknya di beberapa negara.

Sampai saat ini, Amerika Serikat dan Brasil menjadi dua negara dengan jumlah kasus tertinggi di dunia. Hingga tanggal 18 Juni Amerika Serikat telah mencatat kasus positif sebanyak 2.263.651. Sedangkan Brasil sudah mencatat 983.359 kasus positif.

Buruknya penanganan pandemi di kedua negara ini turut dipengaruhi konstelasi politik keduanya. Saat ini, kedua negara tersebut sedang berada di bayang-bayang populisme.

Baik Donald Trump maupun Jair Bolsonaro dianggap mewakili arus populisme yang sedang menghantam demokrasi di Barat. Sayangnya, pandangan ini berpengaruh hingga urusan penanganan pandemi.

Tak kurang dari upaya pengingkaran hingga mengambinghitamkan pihak lain menjadi agenda utama dari keduanya. Presiden Trump dalam hal ini lebih banyak menyalahkan China sebagai sumber penyebaran virus.

Dampak dari kepemimpinan keduanya berpengaruh hingga ujung tombak penanganan pasien. Di AS sendiri banyak rumah sakit yang bahkan tidak mendapatkan suplai alat pelindung diri (APD) yang memadai. Akibatnya, tidak sedikit tenaga medis yang menangani pasien positif tanpa perlindungan memadai.

Baca juga: Kebijakan New Normal dan Herd Immunity

Kondisi jauh lebih buruk terjadi di Brasil. Fasilitas kesehatan di kota terbesar kedua Sao Paulo dilaporkan telah melampaui angka 90 persen dari kemampuannya. Belum lagi tidak adanya fasilitas kesehatan yang mumpuni di kantong-kantong kemiskinan (favela).

Melansir BBC.com (02/04/2020), seorang warga bernama Gilson Rodrigues mengatakan bahwa pemerintah sama sekali mengabaikan favela di masa pandemi ini.

Alhasil, baik Trump maupun Bolsonaro sama-sama mengalami penurunan kepercayaan publik. Poling terbaru di berbagai media AS menunjukkan bahwa Trump masih tertinggal dari rival utamanya, Joe Biden untuk pertarungan pemilu 2020 mendatang.

Bolsonaro juga mendapat penurunan kepercayaan publik yang ditunjukkan oleh hasil survei nasional. Hasil survei yang diterbitkan Reuters (12/05/2020) menunjukkan bahwa sebanyak 43,7 persen rakyat Brasil mengatakan penanganan Covid-19 oleh pemerintah dinilai masih buruk.

Daphne Halikiopoulou dan Paul Taggart, dalam siaran podcast mengatakan pandemi virus ini telah memperlihatkan kelemahan pemerintahan populisme. Kondisi darurat kesehatan yang membutuhkan kebijakan berbasis data tidak bisa digantikan retorika saja.

Baca juga: Meminimalkan Harga Kemanusiaan di Masa Covid-19 oleh Pelaku Bisnis

Populisme sebagai Gagasan Politik

Ray Dalio, dkk (2017) dalam tulisan berjudul Populism: The Phenomenon, menyebutkan bahwa istilah populisme baru mulai dikenal luas sekitar tahun 2015, tepatnya terkait dengan krisis migran di Eropa.

Tulisan tersebut juga mendeskripsikan secara singkat beberapa ciri retorika populis. Ciri-ciri yang mudah diidentifikasi  adalah kecenderungan untuk menyerang elite pemegang kekuasaan hingga penggunaan isu-isu yang terkait dengan maraknya politik identitas.

Setahun setelahnya, gelombang besar populisme dunia ditandai dengan munculnya Brexit dan naiknya Donald Trump menjadi Presiden AS ke-45. Saat itu, populisme banyak dikaitkan dengan sikap anti-imigran. Namun istilah tersebut kini menjadi tidak memiliki definisi yang jelas.

Jan-Werner Müller (2016), seorang filsuf dan pakar politik sejarah asar Jerman, dalam buku berjudul What Is Populism?, memandang bahwa gagasan politik tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap pluralisme

Pria yang juga menjadi pengajar di Universitas Princeton, Amerika Serikat ini menilai bahwa populisme dapat hadir dari sosok pemimpin ‘ekstrem.’ Entah itu sayap kiri seperti Hugo Chavez maupun politisi sayap kanan seperti Marine Le Pen. Namun demikian, pandangan politik tidak selamanya menjadi dasar untuk menentukan populisme.

Mudde dan Kaltwasser (2018) dalam bukunya yang berjudul Populism: A Very Short Introduction, menyebutkan bahwa pada faktanya, hal itu tidak selalu merujuk kepada kutub politik tertentu. Meskipun tidak memiliki patron politik yang jelas, populisme menurutnya memiliki substansi yang mudah dikenali.

Baca juga: George Floyd, Black Lives Matter dan Ancaman Rasisme

Penggunaan isu anti-imigran sering dibingkai dengan narasi yang dapat mengancam nilai-nilai Eropa maupun Barat secara umum. Dalam upaya untuk memenangkan kekuasaan, figur populis sering kali mengembangkan persona tertentu.

Mudde & Kaltwasser (2018) menjelaskan setidaknya terdapat dua gambaran sosok yang sering kali ditampilkan figur populis. Gambaran pertama adalah sosok yang tegas alias strongman. Sosok tersebut terus berupaya dikonotasikan positif lantaran dianggap dapat memberikan ketenangan.

Figur ini juga banyak dipersepsikan banyak mengeluarkan kebijakan yang sifatnya hitam putih. Hanya saja, sering kali ketegasan dalam mengambil keputusan tidak didukung dengan data dan fakta yang kuat. Pada akhirnya, figur populis hanya berupaya mempertahankan sosoknya yang seolah dapat diandalkan.

Gambaran kedua adalah sosok yang selalu berpihak kepada suara rakyat (vox populi). Figur populis selalu menggambarkan dirinya berada di belakang orang yang termarjinalkan. Ia juga kerap menonjolkan perbedaannya dengan pihak elit.

Secara mengejutkan, sosok ini sering dimunculkan oleh kalangan pebisnis yang beralih ke politik. Hal ini dikarenakan sosok pebisnis banyak dianggap tidak berasal dari struktur kekuasaan. Sebagaimana dikatakan oleh A.E Samaan, bahwa sesungguhnya politik adalah seni untuk melakukan persuasi.

Para figur populis tidak ragu memoles sosok mereka untuk meyakinkan konstituen. Namun, kekuatan sosok figur tidak berperan sendiri dalam memenangkan pemilu. Figur populisme juga memanfaatkan isu politik yang berkembang untuk mendapatkan keuntungan.

Alberto Alesina, dkk (1992), dalam tulisan berjudul Political Instability and Economic Growth, menyebutkan bahwa kondisi politik dan ekonomi sesungguhnya memiliki keterkaitan yang amat dalam dengan munculnya figur populis.

Senada dengan pernyataan tersebut, Willian Gaston, seorang peneliti senior di Brookings Institution’s Governance Studies Program, menyimpulkan bahwa momentum seperti krisis ekonomi menjadi pemicu utama menguatnya populisme.

Di era sekarang, figur populis lazim mengaitkan krisis ekonomi dengan kedatangan para imigran. Beberapa figur populis yang mengeksploitasi isu ancaman imigran antara lain di antaranya adalah Marine Le Pen di Prancis dan Viktor Orban di Hungaria.

Baca juga: National Security Law, Akhir dari One Country Two Systems Hong Kong

Kegagalan Pemerintah Populisme Menangani Covid-19

Istilah lockdown dan social distancing tiba-tiba menjadi kata yang akrab didengar oleh masyarakat dunia saat ini. Kedua istilah itu menjadi pilihan kebijakan yang dilaksanakan di masa pandemi ini. Beberapa negara yang menerapkan kebijakan ini dengan serius telah memetik hasilnya.

Selandia Baru misalnya, baru-baru ini dengan percaya diri mendeklarasikan bahwa negaranya telah bebas dari Covid-19. Keberhasilan tersebut antara lain adalah didorong oleh penerapan lockdown yang sangat serius. Perdana Menteri Jacinta Ardern menginstruksikan hanya selang 24 hari setelah kasus pertama kali ditemukan di negaranya.

Kebijakan tersebut berbanding terbalik dengan kebijakan yang dilakukan figur populis seperti Trump dan Bolsonaro. Presiden Trump justru terkesan memaksa untuk membuka kembali aktivitas perekonomian nasional (reopening) meski kurva pandemi Covid-19 belum menurun.

Terdapat banyak laporan temuan kasus positif akibat kebijakan pembukaan tersebut. Kebijakan yang kontras ini menggambarkan bagaimana preferensi kebijakan yang diambil oleh para pemimpin populis dalam menghadapi situasi darurat. Mayoritas pemimpin populis tidak memiliki langkah konkret untuk menanggulangi pandemi.

Jonathan Lassa & Miranda Booth (2020) dalam tulisan berjudul Are populist leaders a liability during Covid-19?, menyebut ada tiga alasan utama terkait kegagalan para pemimpin populis dalam menangani Covid-19.

Baca juga: Menggagas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan

Pertama, adanya optimistic bias dalam menentukan kebijakan. Menurut Anneli Jefforson, dkk (2017), hal itu juga bermakna kecenderungan sikap untuk menihilkan kemungkinan terjadinya kejadian buruk.

Selain itu, pemimpin populis juga sering kali terjebak dalam kekeliruan ini demi menutupi ketidakmampuannya. Akibatnya, keterlambatan mengambil langkah antisipasi tak jarang terjadi. Presiden Donald Trump misalnya, banyak dikritik karena terlambat dalam mengambil kebijakan definitif.

Dalam kurun waktu mulai 31 Januari hingga akhir Februari, praktis Trump hanya memerintahkan larangan untuk kedatangan pesawat dari China. Ia baru memberlakukan situasi gawat darurat (emergency) secara nasional setelah pandemi memakan korban jiwa pertama. Sikap gegabahnya juga diperlihatkan tatkala ia tidak menggunakan masker dalam berbagai kunjungan.

Setali tiga uang, Jair Bolsonaro juga melakukan hal serupa. Sebagai sekutu dekat Trump, ia kelihatan getol membangun opini bahwa virus ini adalah flu biasa. Yang lebih mengherankan, Bolsonaro justru mendorong pendukungnya untuk menentang adanya pembatasan sosial.

Ia juga turun ke jalan untuk mengikuti demonstrasi yang diadakan pendukungnya tanpa disertai dengan protokol kesehatan.

Kedua, terlalu berorientasi politik. Pemerintahan populis dinilai gagal lebih banyak mempolitisir pandemi ketimbang menanggulanginya. Dalam beberapa kesempatan, Trump lebih banyak menyalahkan China, WHO, Partai Demokrat hingga kebijakan dari pendahulunya, Presiden Obama.

Trump bahkan telah memotong anggaran tahunan kepada organisasi kesehatan dunia tersebut. Simbol politik identitas juga banyak dimainkan oleh Trump yang mendukung adanya pembukaan kembali rumah-rumah ibadah. Hal itu dilakukannya lebih karena mempertahankan basis dukungan dari kelompok konservatif.

Retorika religius juga dimainkan oleh Bolsonaro. Mengikuti langkah Trump, ia memerintahkan rumah ibadah untuk tetap buka selama pandemi. Langkah tersebut disambut oleh para pemuka agama konservatif yang menjadi basis pendukungnya.

Bahkan, kebijakannya dinilai sebagai momentum penghakiman Tuhan. Bolsonaro bahkan rela melakukan aksi teatrikal berlutut di hadapan pastor. Secara profetik, ia menyatakan bahwa Brasil telah terbebas dari virus.

Baca juga: Politik Identitas: Unipolar versus Multipolar

Ketiga, sikap pemimpin populis yang cenderung anti-sains. Penanganan pandemi yang amat membutuhkan pendekatan saintifik seolah dipinggirkan oleh figur-figur populis. Kecenderungan sikap anti-sains ini dapat ditelusuri sebagai ciri khas pemimpin populisme.

Para ilmuwan cenderung dianggap sebagai bagian dari elit yang mengambil keuntungan dari rakyat. Donald Trump sudah jauh-jauh hari menunjukkan dirinya sebagai anti-sains sebelum pandemi Covid-19 berlangsung.

Pada tahun 2018 lalu, ia bahkan secara resmi membubarkan tim penanganan pandemi virus dari Dewan Keamanan Nasional. Padahal, lembaga bentukan pendahulunya, Barack Obama, ini sempat berkontribusi terhadap penanganan penyakit Ebola di Kongo.

Dokter Anthony Stephen Fauci, seorang dokter sekaligus pakar imunologi Amerika Serikat yang menjabat sebagai direktur National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) sejak 1984, dalam di Kongres AS mengatakan penanganan pandemi akan jauh lebih baik dengan keberadaan lembaga bentukan Obama tersebut.

Namun, Trump justru semakin menunjukkan sikap anti-sainsnya di kala jumlah orang yang terserang pandemi merangkak naik di negeri Paman Sam tersebut. Hal itu ditunjukkan ketika ia menunjuk Mike Pence sebagai ketua gugus tugas Covid-19.

Dr. Lucky Tran, seorang ilmuwan dari Universitas Cambridge, Inggris, mengkritik penunjukan Mike Pence tersebut. Menurutnya, posisinya sebagai ketua gugus tugas menunjukkan ilmu pengetahuan bukan prioritas Trump.

Sebab, Pence sendiri dikenal memiliki latar belakang yang buruk di urusan kesehatan. Ia bahkan dituding bertanggung jawab atas terjadinya musibah HIV di Indiana tahun 2013 silam.

Baca juga: Globalisasi dan Kekuatan Modernitas

Episode perselisihan Trump dengan para  ilmuwan semakin panas pasca pembentukan gugus tugas. Secara terbuka, ia menyatakan menolak peringatan dari Dr. Anthony Fauci. Perselisihan tersebut dapat dilihat sebagai sikap anti-sainsnya yang tersirat.

Celakanya, sikap anti-sains Trump juga diperlihatkan secara nyata melalui kontroversi, yakni penggunaan hydroxychloroquine yang justru telah dinilai oleh para ilmuwan sebagai zat berbahaya.

Rekam jejak Bolsonaro dengan ilmuwan tidak kalah buruknya. Ia kemudian memecat Menteri Kesehatan Luis Henrique Mandetta terkait perselisihan masalah pembatasan sosial. Bolsonaro sejak awal memang tidak setuju dengan ide pembatasan sosial hingga lockdown.

Kegagalan mengatasi pandemi bagi kedua tipe pemimpin populis tersebut dapat melahirkan konsekuensi yang fatal. Terlebih dalam menghadapi momentum pemilihan Presiden AS pada November mendatang.

Sebagai patron perekonomian terpenting di dunia, pemulihan ekonomi dunia amat tergantung dengan pemulihan ekonomi AS sendiri. Sementara bagi Brasil, kegagalan menangani Covid-19 berpotensi menjerumuskan demokrasi ke dalam masa suram.

Kondisi ekonomi yang memburuk sebagai akibat virus ini dikhawatirkan akan melahirkan kekacauan sosial. Efek domino dari kekacauan ini dapat menjustifikasi Bolsonaro untuk mengembalikan pemerintahan militer.

Hendry Santio

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *