Kemungkinan Jika Trump Kalah dalam Pilpres AS

RUANGNEGERI.com – Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat hampir selalu menjadi isu hangat dalam diskusi publik bagi semua negara, tidak terkecuali pada pemilu tahun ini.

Pertarungan sengit antara Donald Trump dengan Joe Biden masih menjadi topik penilaian bagi para tokoh dan pemimpin negara lainnya. Berbagai kepentingan dan keuntungan yang akan diperoleh negara-negara di dunia turut menjadi sorotan.

Menyandang status sebagai negara adidaya, negeri Paman Sam tentu memiliki pengaruh signifikan kepada banyak negara dalam mengambil sebuah kebijakan. Karena itu, penentuan pemimpin baru AS juga menjadi peristiwa yang dinanti oleh banyak pihak.

Dalam empat tahun terakhir, Donald Trump cenderung memimpin dengan gaya baru. Berbagai kebijakan sering kali dianggap menimbulkan kontroversi. Terkait isu nuklir dan keamanan internasional misalnya, telah banyak menyedot perhatian dunia.

Isu perang dagang dengan Tiongkok juga semakin memanas. Terlebih di tengah masa pandemi ini, Trump sempat menuduh bahwa Covid-19 adalah “China’s virus.”

Kebijakannya yang sering kali mendadak sering kali juga terksesan banyak menimbulkan kekacauan dan perbedaan pandangan luas. Baik bagi para petinggi AS sendiri, maupun juga para pemimpin negara lainnya.

Aksi rasial “Black Lives Matter” beberapa waktu lalu juga menjadi salah satu catatan negatif di masa kepemimpinannya. Kasus tersebut bermula dari meninggalnya George Floyd di tangan Polisi Minneapolis pada akhir Mei lalu karena membeli rokok seharga AS $ 20 atau sekitar Rp 300,000 menggunakan uang palsu

Kini, Trump kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden untuk empat tahun mendatang. Lantas, bagaimana jika pria kelahiran tahun 1946 itu gagal memenangkan Pilpres AS tanggal 3 November esok?

BACA JUGA: Tiongkok Siapkan Pesawat Tempur Baru Menghadapi Perang Masa Depan

Trump Mendapatkan Masalah Hukum

Apabila Trump tidak lagi menepati posisinya sebagai Presiden AS, maka kemungkinan ia akan mendapati serangkaian tuntutan hukum yang lebih serius.

Trump akan menjadi rentan terhadap berbagai investigasi yang menyelidiki kemungkinan penipuan dalam transaksi bisnis keuangannya sebagai warga negara, baik sebagai individu maupun melalui perusahaannya.

Melansir dari CNN.com (17/10/2020), ancaman hukum paling serius yang dihadapi Trump adalah investigasi kriminal luas pengacara distrik Manhattan terhadap cara kerja keuangan Trump Organization.

Sebagai Presiden, Trump telah mampu memblokir dan menunda beberapa penyelidikan dari tuntutan hukum ini. Termasuk pertarungan selama setahun atas panggilan pengadilan untuk pengembalian pajaknya.

Sebagian kasusnya bahkan masih bisa ditunda karena posisinya sebagai presiden. Namun, jika ia kalah, maka ceritanya sangat mungkin akan berbeda.

Eric Swalwell, seorang politisi Partai Demokrat California, bahkan telah melayangkan pembentukan “Komisi Kejahatan Presiden.” Yakni terdiri dari jaksa penuntut independen yang dapat memeriksanya.

Tujuannya adalah menyarankan aparat berwenang untuk menyelidiki kasus dugaan penggelapan pajak Trump setelah dia meninggalkan jabatannya.

BACA JUGA: Perang Proksi di Suriah: Rivalitas antara AS dengan Rusia dan Iran

Perdamaian di Timur-Tengah

Meski banyak yang menentangnya, namun banyak juga negara di belakangnya yang khawatir jika Trump tidak lagi menempati posisi paling strategis di Gedung Putih.

Mike Evans, Pemimpin Senior Kristen Evangelis, mengatakan jika Trump kalah dalam pemilihan presiden kali ini, Israel kemungkinan bakal menghadapi tekanan dari Demokrat untuk membuat konsensi di Yudea dan Samaria.

Meskipun Biden juga disebutnya bukan anti-Israel, namun penulis dan komentator tersebut menekankan bahwa momentum Trump untuk perdamaian di Timur-Tengah dapat rusak jika Biden memenangkan pemilihan.

“Biden bukanlah anti-Israel, dia telah pro-Israel. Tapi Donald Trump sangat pro-Israel. Rencana perdamaian yang luar biasa ini, Anda sedang melihat buahnya. Kami ingin sekali melihat presiden (Trump) memiliki empat tahun lagi,” ungkapnya.

Pria bernama lengkap Michael David Evans ini juga menekankan bahwa jika Biden memenangkan pemilu, dia akan berada di bawah tekanan dari kiri untuk menekan Israel agar membuat konsesi di wilayah tersebut.

Meskipun demikian, Trump juga berulang kali dinilai ‘melanggar preseden AS’ untuk meningkatkan agenda nasionalis pemimpin Israel. Yakni dengan mengakui kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan yang masih menjadi sengketa.

Namun, Donald Trump dianggap berjasa bagi Israel. Khususnya dengan keputusan memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem. Sekaligus menjadikan Yerusalem secara resmi sebagai Ibu Kota Israel pada Desember tahun 2017 lalu.

Rencana untuk mencaplok bagian Tepi Barat Palestina telah ditangguhkan, tetapi dapat dihidupkan kembali bila Trump Kembali menjabat.

BACA JUGA: Politik Ekonomi AS dalam Konferensi Bretton Woods

Hubungan AS dengan Korea Utara dan Rusia

Mengutip dari laman berita Independent.co.uk (16/10/2020), Biden berusaha menyoroti perpecahan politik. Wakil Presiden AS di masa kepemimpinan Presiden Barack Obama tersebut menyindir bahwa Presiden Trump dianggap berhasil “merangkul semua preman di dunia.”

Maksudnya diartikan bila selama ini, Trump justru berteman baik dengan Korea Utara dan Rusia. Bahkan, muncul tuduhan bahwa Trump merupakan seorang agen Rusia.

Seolah setali tiga uang, Presiden Rusia, Vladimir Putin memang sempat secara terbuka memberikan penilaian positif terhadap Presiden Trump meski baru-baru ini menyangkal tuduhan Trump. Yakni terkait masa lalu bisnis Biden di Ukraina.

Terlepas dari itu, Presiden Putin dinilai akan lebih mendapatkan beberapa keuntungan yang lebih konkret jika Trump menjabat dua periode. Terutama berkaitan dengan pencabutan sanksi hingga kemajuan dalam pengendalian senjata.

Para pejabat Kremlin melihat bahwa prospek tersebut akan sedikit sedikit terhambat bila Biden memenangkan kontestasi Pilpres AS.

Selain itu, selama masa menjabat, Presiden Trump tercatat telah melakukan kunjungan tiga kali ke Korea Utara. Kedekatannya dengan Pemimpin Korut, Kim Jong Un, banyak dinilai akan bisa mencairkan ketegangan di Semenanjung Korea.

Di bawah Trump, ketegangan terkait isu demiliterisasi Korea Utara sempat mencair. Meski beberapa waktu lalu Pyongyang sempat melakukan uji coba peluncuran rudal, namun kedekatan dengan Korut akan sangat mungkin berbeda jika Biden yang menang.

Kebijakan internasional Joe Biden nampak lebih membanggakan posisi AS sebagai negara adidaya. Ia menyatakan bahwa AS adalah negara yang paling efektif sebagai pemimpin dunia.

Selain itu, Biden juga menekankan posisi AS yang merupakan negara terkuat di dunia. Dengan status “kekuatan” tersebut, Biden juga menilai bahwa keteladanan dan sikap politik AS-lah yang menjadi modal dalam memimpin dunia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *