Islam Sebagai Identitas Politik Luar Negeri Indonesia

RUANGNEGERI.com – Tradisi keagamaan merupakan salah satu identitas yang penting dalam mendorong perilaku serta kebijakan politik luar negeri suatu negara.

Jonathan Fox & Shmuel Sandler (2006) melalui buku berjudul Religion in World Conflict, menegaskan bahwa agama merupakan identitas dan sumber legitimasi. Agama juga disebutnya berkaitan erat dengan institusi formal.

Selain itu, agama juga menjadi satu gambaran struktur sosial kemasyarakatan sebuah bangsa dan negara secara luas. Institusi formal kenegaraan juga merupakan refleksi keagamaan di negara tersebut.

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Islam juga menjadi ciri khas tersendiri bagi Indonesia. Karakteristik keislaman masyarakat Indonesia, Caroline Cox & John Marks (2003) dalam buku berjudul The ‘West’, Islam and Islamism: Is ideological Islam compatible with liberal democracy?, menyebutnya sebagai “Islamic societies”.

Istilah tersebut secara umum diterjemahkan sebagai “masyarakat madani”. Yakni suatu keadaan yang menggambarkan kondisi norma dan nilai kolektif dalam masyarakat yang beradab.

Kendati pun secara konstitusi kenegaraan cenderung sekuler, namun tradisi sosio-kultural keagamaan di masyarakatnya bernuansa Islam.

Selain itu, Islam di Indonesia banyak dikonstruksikan sebagai bentuk yang moderat. Islam juga kompatibel dengan keanekaragaman suku, seni maupun budaya di seluruh penjuru nusantara.

Keadaan tersebut berbeda dengan negara-negara di Timur-Tengah pada umumnya. Nilai-nilai keislaman telah mengakar kuat di masyarakat. Identitas keislaman Indonesia juga tentu saja mendorong kebijakan politik luar negeri bebas-aktif.

Sehingga Islam sebagai politik identitas Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sikap dan implementasi kebijakan luar negeri.

Persepsi negatif dunia terhadap Islam banyak terjadi setelah penyerangan tanggal 11 September 2001 (9/11) di gedung kembar World Trade Center di New York, Amerika Serikat. Tragedi tersebut banyak mengubah paradigma masyarakat internasional terkait Islam.

Peristiwa 9/11 juga banyak mendorong persepsi Islamophobia masyarakat internasional. Perasaan negatif, benci dan bahkan takut terhadap Islam terjadi secara masif.

Presiden AS saat itu, George W. Bush, menabuh genderang perang terhadap teroris ke Irak dengan dalih menyerang jaringan Al-Qaida pimpinan Osama bin Laden. Melalui propaganda “war on terror”, masyarakat banyak yang menilainya sebagai perang melawan Islam.

Invasi tersebut diklaim sebagai bentuk aksi solidaritas sekaligus pembenaran bersama masyarakat internasional dalam upaya memerangi terorisme. Dunia nampak diarahkan secara unilateral oleh persepsi AS.

Peristiwa itu juga tentu berdampak bagi Indonesia. Namun demikian, Indonesia justru diyakini memiliki kesempatan emas untuk menunjukkan identitas Islam sebagai upaya diplomasi.

Dewi Fortuna Anwar (2011), seorang peneliti senior di LIPI dalam tulisan berjudul Foreign Policy, Islam and Democracy in Indonesia, menyebutkan bahwa Indonesia harus menjadikan momen untuk mempromosikan nilai-nilai keislaman yang ramah kepada dunia.

Presiden RI saat itu, Megawati Soekarnoputri justru datang ke Washington untuk memenuhi undangan Presiden George W. Bush selang beberapa hari setelah peristiwa 9/11. Sebagai upaya diplomasi, hal itu jelas merupakan langkah berani yang dilakukan oleh pemimpin negara dengan penduduk Islam terbesar.

Megawati tercatat sebagai presiden pertama dari negeri mayoritas Muslim yang datang ke Washington setelah tragedi di Kota New York tersebut. Banyak kalangan, termasuk ketua MPR saat itu, Amien Rais, menilai langkah diplomasi Indonesia berhasil dalam menunjukkan citra positif Islam Indonesia kepada dunia.

Terkait the clash of civilization atau konflik antar peradaban Islam dengan Barat yang diprediksi oleh Samuel P. Huntington, di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono khususnya, banyak mengkonstruksikan Indonesia sebagai role model serta membangun image positif tentang Islam.

Indonesia tetap terbuka dan banyak menjalin kerjasama secara luas dengan negara-negara Barat. Penguatan image sebagai peace maker dan juga peace builder nampak dari partisipasinya dalam upaya memecahkan berbagai masalah di kancah internasional.

Melansir dari Antaranews.com (03/09/2008), salah satu upaya tersebut antara lain adalah dengan membentuk forum diskusi dan dialog lintas keyakinan serta HAM, yakni “Interfaith Dialogue, Universal Peace Federation serta Geneva Interfaith Intercultural Alliance”.

Islam merupakan kekuatan tersendiri dalam pembentukan image diplomasi Indonesia sebagai peace maker and peace builder.

BACA JUGA: Islam dalam Dimensi Kebudayaan Indonesia

Relevansi Islam Sebagai Politik Identitas

Kiprah Indonesia sebagai negara yang mengusung identitas Islam sudah nampak di era Presiden Soekarno. Salah satu masjid terbesar di Kota St. Petersburg, Rusia misalnya, menjadi saksi sejarah tentang peran besar Presiden Soekarno saat mengunjungi kota tersebut.

Masjid yang dipugar secara besar-besaran pada tahun 1956 adalah berkat jasa dari Presiden Soekarno. Selain itu, nama “Ahmad Soekarno” juga diabadikan sebagai nama jalan di Mesir serta pohon di Arab Saudi.

Makam Imam Bukhari di Dagestan, Uzbekistan juga ditemukan berkat kepiawaian Bung Karno dalam melobi Presiden Uni Soviet kala itu, Nikita Khurchev.

Semasa pemerintahan Orde Baru, Islam juga banyak menjadi simbol politik luar negeri Indonesia. Presiden Soeharto melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila tercatat telah membangun sebanyak 999 masjid didalam negeri. Pembangunan masjid juga dilakukan di New York, AS dan di Barcelona, Spanyol.

Islam sebagai identitas politik luar negeri Indonesia juga nampak dalam menyikapi konflik, terutama berkaitan dengan Islam.

Isu SARA (suku agama dan ras) yang masih bergejolak di Rakhine, Myanmar merupakan salah satu contohnya. Dalam hal ini, Indonesia banyak dipandang sebagai negara yang relatif netral.

Sentimen negatif terhadap Pemerintahan Myanmar maupun umat Budha banyak bermunculan di negeri-negeri berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk di Indonesia. Konflik tersebut banyak ditengarai sebagai bentuk pembantaian terhadap minoritas Muslim oleh mayoritas Budha.

Gelombang aksi dan protes muncul sebagai desakan kepada pemerintah agar mengambil peran aktif dalam ikut serta menjaga perdamaian dunia. Uniknya, aksi demonstrasi juga datang dari umat Budha di Indonesia.

Menyikapi hal itu, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkrit untuk ikut serta menyelesaikannya. Indonesia beserta negara-negara Muslim lain yang tergabung dalam OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) mengutuk keras konflik SARA yang eskalasinya meningkat menjadi konflik humanitarian.

Selain OKI, Pemerintah Indonesia juga ikut aktif, baik secara bilateral maupun multilateral dalam menggalang aksi bersama melalui ASEAN dan PBB. Kasus lain seperti pelecehan kartun Nabi Muhammad saw di Denmark, Indonesia juga mengutuk keras kejadian tersebut.

Selain itu, diplomasi Indonesia memiliki legitimasi kuat untuk mengambil langkah tegas mengutuk segala bentuk aksi teror, penindasan serta penghinaan terhadap Nabi.

BACA JUGA: Politik Luar Negeri Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan Identitas

Legitimasi Islam dalam Diplomasi Indonesia

Langkah diplomasi Indonesia telah banyak dinilai berhasil mendapatkan legitimasi luas dari para pemimpin dunia. Keinginan para pemimpin negara-negara Barat untuk merangkul negeri Muslim juga justru nampak semakin meningkat setelah peristiwa 9/11.

Tahun 2006 misalnya, Indonesia mendapatkan kunjungan Perdana Menteri Inggris, Belanda serta perwakilan tinggi Uni Eropa dan AS.

Mereka datang mendiskusikan berbagai langkah dan aksi bersama untuk ikut menyelesaikan konflik serta kekerasan berkepanjangan yang melanda di Timur-Tengah. Indonesia diatas juga mendapatkan pujian dari Presiden Barack Obama saat berpidato di Universitas Indonesia pada tahun 2010.

Obama banyak mengapresiasi nilai-nilai keislaman Indonesia yang toleran dan tetap selaras dengan modernitas perekonomian dan juga demokrasi.

Menyimak pidato yang disampaikan secara keseluruhan, pesan kuat Obama adalah menjelaskan prinsip yang diyakini universal, yakni nilai-nilai bersama di era globalisasi. Kemajuan ekonomi disebutnya sebagai bentuk dari “common ground” atau prinsip bersama masyarakat abad ke-21.

Indonesia menurutnya, terbukti banyak meraih “progress” serta “development” secara bersamaan. Kombinasi antara Islam, kemajuan dan demokrasi menjadi paket selaras di Indonesia.

Dalam konteks politik identitas, Indonesia dianggap oleh Obama sebagai kita, yang tentunya banyak memiliki kesamaan prinsip. Terlebih lagi, Obama pernah merasakan beberapa tahun tinggal di Indonesia.

Selain dilakukan oleh negara, peran serta ormas Islam Indonesia khususnya NU dan Muhammadiyah juga melakukan second track diplomacy atau diplomacy track two.

Langkah diplomasi yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lain namun para aktornya berada di luar pemerintahan seperti ormas, kelompok individu serta institusi non-pemerintahan.

Ketua PBNU saat itu, K.H. Ahmad Hasyim Muzadi yang sekaligus juga merupakan Sekretaris Jenderal ICIS (International Conference of Islamic Scholars) telah melakukan kerja sama lintas agama dan negara terkait isu deradikalisasi dan terorisme.

Nilai-nilai universalitas Islam seperti toleransi juga menjadi pembicaraan sebagai upaya untuk menciptakan keadilan sosial.

Muhammadiyah saat diketuai oleh Prof. Dr. Din Syamsuddin juga berpartisipasi aktif mempromosikan nilai-nilai keislaman Indonesia. Nilai-nilai yang dimaksud adalah moderat, inklusif serta toleran melalui Conference on Interfaith Cooperation for Peace yang digagas oleh PBB.

Kedua organisasi Islam tersebut secara nyata memberikan sumbangsih positif bagi diplomasi Indonesia.

Nilai-nilai keislaman yang mengakar di Indonesia merupakan aset penting bagi politik luar negeri Indonesia. Dalam membangun diplomasi, identitas Islam terbukti banyak memberikan legitimasi kuat bagi Indonesia.

Hal itu merupakan modal besar bagi Indonesia untuk memainkan perannya di panggung politik internasional. Adanya legitimasi dan pengakuan sosial yang luas dari dunia internasional sangatlah menguntungkan Indonesia.

Dari tinjauan politik identitas, kepentingan nasional (ekonomi) berbanding lurus dengan kekuatan legitimasi yang dimiliki oleh suatu negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *