Indonesia Bentuk Sovereign Wealth Fund, Apa Manfaatnya?

RUANGNEGERI.com – Adanya Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan beberapa lalu nampak telah membuahkan kebijakan signifikan di sektor ekonomi. Pemerintah baru-baru ini mengambil langkah besar dengan membentuk lembaga baru demi mendongkrak dana investasi segar.

Lembaga tersebut bernama Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). SWF merupakan lembaga pengelola investasi yang disediakan oleh negara. Program ini akan diluncurkan pada awal tahun 2021 dengan bernama Indonesia Investment Authority atau disingkat INA sebagai sumber pembiayaan pembangunan baru.

Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam Dialog Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2021 yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada hari Selasa, 22 Desember lalu.

“Di awal 2021 juga kita meluncurkan SWF yang bernama INA, yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang baru, yang tidak berbasis pinjaman tetapi dalam bentuk penyertaan modal atau ekuitas,” ujar Jokowi.

Menurutnya, dengan keberadaan SWF ini akan mampu menyehatkan ekonomi Indonesia, khususnya BUMN sektor infrastruktur dan energi. Saat ini, sudah ada beberapa negara yang menyampaikan ketertarikannya.

Amerika Serikat, Jepang, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia dan Kanada dikabarkan sudah berniat menanamkan investasi di Indonesia melalui skema dari lembaga investasi ini.

Baca juga:

Pengertian Sovereign Wealth Fund 

Masyarakat umum tentu saja masih belum banyak mengenal SWF yang memang baru dibentuk oleh pemerintah Indonesia ini. Simon Johnson (2007), Direktur Riset di Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan bahwa SWF merupakan nama yang cukup baru, meskipun sebenarnya sudah ada sekitar 70 tahun yang lalu. 

Dapat dipahami bahwa SWF adalah aset negara yang dipegang oleh pemerintah dalam mata uang negara lain di suatu lembaga pengelola investasi. Aset yang dimiliki negara dapat berasal dari mana saja seperti surplus perdagangan, dana hasil privatisasi, maupun penerimaan anggaran negara dari ekspor. Selain itu cadangan devisa dalam bentuk mata uang seperti Yen, Dollar, Euro dan lain-lain. 

SWF telah dimulai sejak tahun 1950-an. Kemudian meningkat drastis selama 10 sampai 15 tahun terakhir. Beberapa negara yang kini telah menerapkan SWF di antaranya adalah Singapura (Temasek Holdings yang saat ini berinvestasi ke startup unicorn asal  Indonesia yaitu Tokopedia), Norwegia (Norway Government Pension Fund Global) serta Tiongkok (China Investment Corporation). 

Ambarwati (2011) dalam tulisan berjudul Souverenity Wealth Funds (SWFs): Kapitalisme Baru oleh Negara?, menyimpulkan bahwa kapitalisasi modal untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di masa depan masih normatif. Namun, keberadaan SWF ini dinilainya menjadi salah satu faktor yang penting. 

Negara memiliki motif yang berbeda dalam pembentukan SWF. Bisa saja dana yang terkumpul dijadikan sebagai cadangan kekayaan ketika suatu saat habis atau kondisi dimana neraca perdagangan minus.

Selain itu, bisa jadi juga karena ingin memiliki cadangan untuk melakukan intervensi pasar. Hal itu sangat mungkin dilakukan ketika kurs mata uang suatu negara sedang anjlok, atau untuk tujuan keseimbangan pembayaran luar negeri. 

Baca juga:

Tujuan Sovereign Wealth Fund

Dengan adanya payung hukum Omnibus Law UU Cipta Kerja, lembaga SWF ini nantinya akan menjadi acuan dari kebijakan untuk mendorong perekonomian nasional. Kebijakan ini diyakini menjadi angin segar dan harapan baru di tengah resesi ekonomi.

Secara khusus, SWF merupakan model dari pembiayaan alternatif dalam membangun proyek infrastruktur di Indonesia. Rencana terhadap pembentukan lembaga investasi ini sebenarnya telah diwacanakan sejak 2017 silam.

Melansir dari Antaranews.com (10/04/2017), Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang menggunakan dana SWF untuk pembiayaan infrastruktur dan menciptakan iklim investasi yang sehat.

Secara umum, tujuan dari SWF adalah menarik minat investor, baik domestik maupun asing. Dengan adanya transparansi, para investor asing bisa memantau keadaan keuangan negara. Sehingga hal itu akan mampu menarik minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Lembaga investasi ini menetapkan modal sebesar Rp75 triliun atau setara dengan AS $5 miliar. Dalam pembentukannya, negara menempatkan modal awal sebesar Rp15 triliun. Pendanaan yang lebih besar nantinya diharapkan datang dari para investor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa SWF di Indonesia adalah untuk mengelola dana investasi luar dan dalam negeri. Selain itu juga untuk “mengurangi ketergantungan terhadap dana jangka pendek,” terangnya sebagaimana melansir dari Bisnis.com (24/12/2020). 

Baca juga:

Pentingnya Kredibilitas Pemerintah

SWF ini dinilai akan berperan sebagai sumber pendapatan bagi negara dengan dana hasil investasi. Masyarakat juga diyakini akan merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum. 

Namun demikian, realisasi dari SWF ini masih mendapatkan beberapa catatan serius. Simon Johnson (2007), menggarisbawahi bahwa fenomena pendanaan global secara masif ini akan menggelembungkan perekonomian dunia.

Meski SWF dinilainya akan meningkatkan produktivitas secara cepat, namun beresiko menciptakan krisis ekonomi. Pengelolaan serta audit terhadap lembaga ini juga menjadi perhatian serius. Kredibilitas pemerintah juga dipertaruhkan dalam pengelolaan dana SWF ini.

Ni Luh Lovenila Sari Dewi

Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *