Implementasi Politik Bebas Aktif dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan

RUANGNEGERI.com – Pandemi Covid-19 nampaknya tidak serta-merta menghentikan dinamika sengketa Laut Tiongkok Selatan. Dalam kurun enam bulan terakhir, setidaknya tercatat telah terjadi empat insiden penting di wilayah sengketa.

Mengutip dari Reuters (4/04/2020), rentetan peristiwa dimulai April dengan insiden penenggelaman kapal nelayan Vietnam oleh Tiongkok di dekat kepulauan Hoang Sa. Pada waktu itu, kapal penelitian Tiongkok sengaja menabrak kapal nelayan Vietnam ketika tertangkap melewati batas wilayah.

Insiden berlanjut ketika Tiongkok mengoperasikan kapal Aircraft Carrier Liaoning di sekitar wilayah sengketa tersebut. Puncaknya adalah dengan sikap Tiongkok dalam membentuk wilayah administrasi baru dengan memasukkan wilayah yang disengketakan.

Kejadian ini mengundang keprihatinan dari beberapa pihak, lantaran terjadi di tengah masa pandemi virus. Tidak hanya prihatin, berbagai pihak juga meningkatkan kewaspadaan mereka untuk mengantisipasi konfrontasi lanjutan.

Melansir dari laman Foreign Policy (14/02/2020), Filipina telah memutuskan untuk menunda penghapusan Visiting Force Agreement dengan AS. Meski tidak mengakui adanya hubungan langsung, diduga kuat penundaan ini berhubungan dengan manuver Tiongkok.

Vietnam juga mengeluarkan langkah keras. Kementerian Agrikultur Vietnam menyatakan akan menabrak larangan Tiongkok untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan Laut Tiongkok Selatan.

Sebelum peristiwa penabrakan kapal, Vietnam bahkan sudah menyatakan keinginannya memperkuat kerja sama pertahanan dengan AS. Hal ini termuat dalam Buku Putih Pertahanan Vietnam yang dipublikasikan tahun 2019.

Peristiwa ini menjadi bagian panjang dari sengketa Laut Tiongkok Selatan yang berlangsung sejak beberapa dekade lalu. Sengketa yang berlangsung sejak 1974 ini melibatkan Tiongkok, Vietnam. Filipina serta Malaysia dan Brunei.

Akar dari sengketa ini adalah klaim historis atas sembilan garis putus yang dinyatakan oleh Tiongkok. Sembilan garis putus (Nine-dash line) ini meliputi wilayah kepulauan Spratly dan Paracel hingga kepulauan Pratas serta karang Macclesfield.

Klaim sembilan garis putus Tiongkok pertama kali dipublikasikan pada tahun 1947 dalam wujud peta resmi wilayah administrasi Tiongkok. Status sembilan garis putus ini kemudian diperkuat dengan deklarasi laut teritorial pada 1958.

Tidak terbatas pada sengketa wilayah, kepentingan ekonomi diduga turut terlibat di dalamnya. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO menyebutkan bahwa sekitar 25% perdagangan dunia melewati Laut Tiongkok Selatan setiap tahunnya. Jumlah pelayaran tersebut ditaksir mencapai angka perdagangan hingga $ 3,37 triliun.

Potensi sumber daya alam di Laut Tiongkok Selatan juga tidak kalah menggiurkan. Pada 2016 lalu, United Nations Geological Survey memperkirakan adanya keberadaan 22 miliar barel cadangan minyak, dan 10 triliun kubik gas alam mengendap di wilayah tersebut.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Tiongkok telah membangun sedikitnya tujuh pulau buatan di berbagai wilayah kepulauan Spratly. Ketujuh pulau tersebut diyakini diperlengkapi dengan fasilitas militer seperti misil anti kapal dan misil anti pesawat.

Pembangunan pulau buatan ini lantas mendapat kecaman dari pihak penyengketa hingga Amerika Serikat. Melansir dari Straits Times (14/11/2017), Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang, bersikukuh bahwa pembangunan fasilitas militer ditujukan untuk “menjaga kebebasan berlayar”.

Orang nomor dua di Partai Komunis Tiongkok tersebut juga menyatakan jika AS sama sekali tidak mempunyai hak mencampuri urusan domestik Tiongkok.

Terkait betapa pentingnya kawasan yang kini menjadi sengketa, pulau-pulau tersebut memegang peranan vital bagi kemampuan militer Tiongkok di kawasan untuk menghalau kekuatan Amerika Serikat dari wilayah tersebut.

Kehadiran AS di Laut Tiongkok Selatan menjadi keniscayaan sejak Obama mengeluarkan kebijakan “Pivot To Asia” pada 2012 silam. Obama kemudian mengeluarkan kebijakan FONOP (Freedom of Navigation Operation) pada 2015 sebagai tindak lanjut patron politik luar negerinya.

FONOP (Freedom of Navigation Operations) memberi wewenang kepada armada laut AS untuk berpatroli di wilayah perairan internasional. Kebijakan tersebut diklaim sebagai upaya untuk menjaga kebebasan berlayar internasioal.

Pihak militer Tiongkok sendiri justru memandang FONOP dengan penuh kecurigaan. Menurut mereka, FONOP adalah upaya untuk mengancam kedaulatan Tiongkok.

Kedatangan armada laut AS, USS Montgomery dalam misi FONOP sempat disambut dengan dua pesawat bomber milik Tiongkok. Hal ini berbarengan dengan keputusan Presiden Donald Trump yang terus berupaya untuk meningkatkan jumlah misinya.

Swee Lean Collin Koh (2019), peneliti pada Institute of Defence and Strategic Studies, Universitas Teknologi Nanyang Singapura, mengatakan bahwa peningkatan aktivitas militer dapat meningkatkan kemungkinan kalkulasi. Resikonya, konflik militer berpotensi terjadi.

Tak pelak, hal itu tentulah menjadi kekhawatiran bagi berbagai pihak di kawasan, tak terkecuali bagi Indonesia. Sebagai jalur perdagangan internasional, kondusifitas Laut Tiongkok Selatan sangat penting bagi perekonomian negara-negara sekitarnya.

Oleh karena itu, sudah selayaknya Indonesia lebih mengambil peran strategis dalam menengahi konflik. Hal ini sangatlah berpeluang besar.

Sebab, dengan pondasi politik bebas aktif yang dimilikinya, Indonesia bisa relatif ‘lebih netral’ dalam menyelesaikan sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Pembukaan UUD 1945 juga menjadi dasar kuat bagi Indonesia, yakni ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia.

BACA JUGA: Politik Luar Negeri Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan Identitas

Politik Bebas Aktif dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Indonesia berada dalam posisi ‘unik’ dalam menyikapi sengketa. Indonesia memiliki sejarah panjang tidak pernah memihak dalam berbagai kesempatan, walaupun statusnya sebagai pemimpin (hegemon) alami di kawasan Asia Tenggara.

Hal ini menurutnya tercermin dari belum masuknya penguatan alutsista sebagai prioritas untuk mencapai political bargain di masa lampau. Keputusan untuk tidak memihak memang merupakan inti penting dari konsepsi politik bebas aktif yang dianut selama ini.

Politik bebas aktif pada hakikatnya sengaja didesain sebagai pedoman bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Prinsip politik ini lahir dari gagasan Bung Hatta yang menginginkan Indonesia “merdeka” sepenuhnya, termasuk dalam urusan politik luar negeri.

Hanya saja, tidak mudah menerjemahkan “kemerdekaan” politik luar negeri dalam konteks hari ini. Situasi geopolitik yang kompleks membuat pilihan untuk memihak (alignment) menjadi amat rasional.

Kabar baiknya, Indonesia masih sangat mungkin mengaplikasikan politik bebas aktif dalam persoalan ini. Asnani Usman & Rizal Sukma (1997) dalam buku berjudul Konflik Laut China Selatan: Tantangan bagi ASEAN, menyebutkan bahwa Indonesia tergolong sebagai Primus Inter Pares, yakni yang paling utama dalam kawanannya di ASEAN.

Indonesia sendiri telah berupaya menjembatani sengketa Laut Tiongkok Selatan secara aktif sejak 1990. Hal ini dilakukan baik dengan jalur bilateral maupun jalur multilateral.

Secara bilateral misalnya, Indonesia secara khusus pernah membicarakan masalah sengketa dengan Tiongkok melalui perjanjian perluasan kerja sama tahun 2005.

Di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, momentum itu digunakan oleh Indonesia untuk secara resmi meminta Tiongkok menjalankan Declaration of Conduct of Parties, termasuk menaati perjanjian UNCLOS 1982.

Di jalur multilateral, Indonesia di bawah payung ASEAN secara aktif melakukan persuasi kepada Tiongkok. Sejak era kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia telah aktif mengangkat isu Laut Tiongkok Selatan baik melalui workshop hingga pembentukan ASEAN Regional Forum.

Sementara di era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, Indonesia berhasil mengajak Tiongkok dan sembilan negara ASEAN lainnya menandatangani Declaration of Conduct Parties on South China Sea atau DCP pada tahun 2002.

Melalui deklarasi ini, Indonesia berhasil meminta Tiongkok secara langsung terlibat dalam mitigasi konflik berbasis Confidence Building Measure (CBM). Indonesia terus memelihara manuver diplomasinya melalui ASEAN di era SBY, yakni melalui inisiatif South China Sea Informal Meetings.

Langkah-langkah diatas merupakan bagian penting  dari pengejawantahan politik bebas aktif. Sayangnya, inisiatif Indonesia belum dapat membuahkan hasil secara nyata. Terlihat Tiongkok masih memilih mengembangkan sikap acuh terhadap komitmen menjaga perdamaian tersebut.

Sementara, peran Indonesia sebagai juru damai (honest broker) justru nampak mendapatkan tantangan dari Tiongkok sendiri. Salah satunya adalah insiden klaim atas wilayah ZEE Natuna.

Pada 2016 saja, tercatat sudah tiga kali insiden antara pihak keamanan Indonesia dengan kapal penjaga pantai Tiongkok. Tantangan atas inisiatif Indonesia juga muncul di internal ASEAN. Dalam beberapa kesempatan, negara anggota ASEAN terbelah terkait persoalan dengan Tiongkok.

Seperti dalam pertemuan ASEAN pada 2016, Kamboja secara terang-terangan menolak komunike bersama yang meminta Tiongkok tunduk kepada hasil arbitrase. Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag Belanda menyatakan bahwa klaim Tiongkok tidak berbasis hukum.

Kamboja memang merupakan salah satu sekutu Tiongkok di Asia Tenggara. Tiongkok diketahui menyumbang sekitar 70 persen dari total investasi luar negeri di Kamboja.

BACA JUGA: Masa Depan Hubungan Amerika Serikat – Tiongkok Pasca Covid-19

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Meski sering menemui jalan buntu, kaidah politik bebas aktif tidak bisa sepenuhnya ditinggalkan oleh Indonesia. Apalagi politik bebas aktif kita mendapat momentum baik dari visi poros maritim dunia.

Sejak dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo, poros maritim menjadi kata yang sakral bagi implementasi kebijakan dalam dan luar negeri Indonesia (Evan A. Laksmana & Iis Gindarsah, 2018).

Dari dalam negeri, kebijakan berorientasi maritim muncul dalam bentuk proyek kapal tol laut serta pengembangan Bakamla (Badan Keamanan Laut). Sementara, kebijakan luar negeri lebih banyak mengembangkan Diplomasi Maritim.

Menurut keduanya, Indonesia dapat melakukan pendekatan pada empat formula diplomasi.

Empat formula diplomasi tersebut terdiri dari penegakan kepercayaan bersama, pencegahan konflik, pencegahan insiden di laut, hingga pengupayaan perundingan dan perjanjian secara terus-menerus.

Meski sulit, salah satu opsi implementasi yang dapat dipilih adalah dengan melibatkan AS dalam pembahasan Code of Conduct. 

Keterlibatan AS tidak dapat dinafikan, meski bukan merupakan pihak penyengketa. Kekuatan legitimasi negeri Paman Sam, khususnya dalam hal “penegak kebebasan bernavigasi” melalui FONOP, dapat menjadi pertimbangan.

Indonesia juga dapat terus aktif mengangkat pentingnya prinsip non-konfrontasi. Hal ini bisa dilakukan dalam setiap kesempatan pertemuan formal maupun informal dengan Tiongkok.

BACA JUGA: Membangun Narasi HAM dalam Agenda Pembangunan Indonesia

Pilihan alternatif lain adalah dengan meningkatkan diplomasi pertahanan. Bhubhindar Singh (2011) menjelaskan bahwa pelaksanaan diplomasi pertahanan operasi, atau peacekeeping hingga disaster relief berpeluang meningkatkan rasa saling percaya.

Jalur konfrontasi langsung sama sekali tidak relevan dengan konsep politik bebas aktif yang kita anut. Terutama, apabila dilihat dari perbandingan alutsista dan faktor strategis lainnya.

Sementara, diplomasi Indonesia sudah banyak terbukti melahirkan banyak terobosan-terobosan di dunia internasional. Hal ini pula lah yang menjadi bahan pertimbangan dari masuknya Indonesia sebagai dewan keamanan tidak tetap di PBB.

Meskipun tantangan menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan cukup berat, Indonesia haruslah terus memenuhi konstitusi dasarnya. Yakni, untuk senantiasa terlibat aktif dalam penciptaan perdamaian abadi dan ketertiban dunia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *