Globalisasi dan Kekuatan Modernitas

RUANGNEGERI.com – Globalisasi secara umum dimaknai sebagai sebuah fenomena di mana masyarakat dunia menjadi semakin terbuka, terhubung serta saling mempengaruhi.

Hubungan yang luas tersebut kini sangat mudah dilakukan oleh siapapun dari berbagai penjuru dunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara nyata telah memberikan dampak signifikan.

Sebutan global village atau global citizen sering disematkan untuk menggambarkan fenomena di awal milenium ketiga ini. Keadaan di mana interaksi masyarakat menjadi tanpa batas (borderless society).

Hadirnya berbagai komunitas sosial berbasis internet juga merupakan dampak nyata dari globalisasi. Kehadiran internet telah memunculkan jejaring sosial serta interaksi lintas batas kenegaraan.

Unsur kecepatan informasi terkini dan konektivitas sering kali menjadi ukuran dalam menentukan keberhasilan globalisasi.

Komunikasi lintas negara kini tidaklah sulit dilakukan melalui internet, televisi maupun juga smart phone. Perkembangan transportasi yang semakin modern juga mendorong percepatan globalisasi.

Dunia seolah hadir sebagai ruang sosial kecil yang membuat individu di mana pun mereka berada dapat berinteraksi dengan mudah. Ruang sosial dampak dari kemudahan dan kecepatan teknologi tersebut mendorong adanya kesamaan rasionalitas pola pikir, sikap, perilaku maupun pandangan bersama.

Pandangan bersama berbagai aspek multi-dimensi sangatlah dinamis dan cepat berubah, tidak terbatas pada sekat-sekat geografis tertentu.

Hal itu tentu berubah-ubah seiring dengan dinamika globalisasi itu sendiri. Prinsip inter-dependensi atau saling ketergantungan atas suatu masalah yang dihadapi bersama tidak lagi bertumpu pada satu negara saja.

Globalisasi ekonomi dan perdagangan sering menjadi fokus utama.

Isu lain terkait lingkungan, kesehatan, sosial-budaya, pendidikan, agama, politik, keamanan serta berbagai aspek lainnya juga dengan mudah bergeser menjadi perhatian bersama lintas negara.

Adanya prinsip keterbukaan atau liberalisasi ekonomi telah menuntut seluruh negara untuk senantiasa terikat pada satu kesatuan lembaga pemerintahan global (global governance). Hal itu nampak jelas dari keberadaan organisasi internasional seperti WTO, IMF serta Bank Dunia.

Keterikatan sekaligus ketergantungan dunia merupakan suatu tuntutan bagi terciptanya globalisasi. Sebab, dengan adanya ikatan tersebut, kesamaan dan keseragaman bersama akan bisa terwujud.

Di satu sisi, globalisasi telah membawa perubahan ke arah kehidupan yang serba praktis dan modern. Globalisasi dinilai berhasil memberikan aspek positif seperti transfer teknologi dan informasi, kemudahan komunikasi, transportasi serta tingginya pertumbuhan ekonomi.

Namun di sisi lain, perubahan dari dinamika globalisasi merupakan bentuk rasionalitas bersama, di mana ketergantungan masyarakat dunia telah didominasi oleh kekuatan kapital.

Di era globalisasi, kompleksitas sangatlah dinamis dan cepat berkembang ke berbagai belahan dunia. Pandangan masyarakat senantiasa menginginkan adanya kecepatan dan ketepatan.

Selain itu, kemampuan untuk menjelaskan alasan-alasan secara logis dalam menjawab berbagai dinamika permasalahan sangatlah diperlukan.

BACA JUGA: Politik Identitas: Tinjauan Sosial di Era Digital

Dominasi Modernitas

Perubahan cara pandang tradisional menuju ke cara baru yang dinilai lebih maju, efektif dan efisien merupakan poin mendasar dari rasionalitas modern. Karena selain bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, hal itu juga merupakan upaya menyelesaikan beragam kompleksitas yang terjadi.

Stuart Hall & Paul du Gay (2005) dalam jurnal berjudul Questions of Cultural Identity, menjelaskan terbentuknya identitas bersama dalam masyarakat modern.

Yakni antara lain ialah adanya kesadaran bersama dalam menyikapi kompleksitas permasalahan dengan mendasarkan pada rasionalitas individu.

Berbagai permasalahan yang muncul kemudian seolah menjadi tanggung jawab kolektif. Akibatnya, rasionalitas bersama juga dianggap menjadi hal yang sangat penting.

Jeff Richardson (1999) dalam tulisan berjudul Rationalism, Theoretical Orthodoxy and Their Legacy in Cost Utility Analysis, menyebutkan bahwa masa-masa Renaissance abad ke-14 dikenal sebagai titik awal dari rasionalitas dan pencerahan manusia modern (enlightenment period).

Era ini juga dikenal dengan revolusi ilmu pengetahuan (scientific revolution). Yakni tidak lagi berdasarkan atas dogma gereja, namun berdasarkan rasionalitas manusia secara independen.

Penjajahan bangsa-bangsa Eropa, khususnya ke Asia, merupakan salah satu implikasi dari pandangan pencerahan a la Eropa terhadap bangsa-bangsa non-Eropa. Disebut sebagai “Era Pencerahan” karena sebelumnya Eropa sendiri mengalami masa kegelapan.

Pembaruan serta penemuan baru terus berkembang di Eropa. Revolusi Industri yang dimulai dari Inggris serta Revolusi Perancis berturut-turut pada abad ke-17 & 18 semakin menguatkan industrialisasi dan ketergantungan masyarakat dunia.

Cara pandang bersama tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Alexander Dugin (2012) dalam buku berjudul The Fourth Political Theory, adalah berdasarkan atas adanya alasan dan keinginan (reason and will) dari manusia itu sendiri.

Namun demikian, Dugin menggarisbawahi bahwa reason and will bukanlah sesuatu yang bebas nilai. Dalam artian bahwa, kemampuan manusia atas segala aspek kehidupannya dirumuskan melalui rasionalitas individunya.

Filsuf kebangsaan Rusia tersebut menekankan bahwa pandangan modernitas pada hakikatnya merupakan dominasi Barat sebagai bentuk dari pembenaran atas kreasi manusia yang terbebas dari segala aspek nilai.

Ilmuwan sekaligus pendiri Partai Eurasia tersebut juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip modernitas seperti kebebasan, kerjasama serta keterbukaan global sendiri bukanlah sesuatu yang bebas nilai.

Prinsip tersebut bertujuan membentuk satu pemahaman bersama terbentuknya struktur sosial. Kondisi demikian justru pada akhirnya dinilai bertentangan dengan prinsip dasar dari kebebasan.

Struktur sosial masyarakat modern yang terbentuk justru semakin membuat individu terikat dan tidak bebas, sehingga dunia senantiasa bergantung pada aktor dominan (baca: Barat).

Dampaknya, masyarakat yang lemah akan ditarik untuk menyesuaikan kekuatan dominan.

Dalam konteks kenegaraan, modernitas juga menuntut setiap negara agar membuka pintu perdagangan dan kerjasama secara bebas. Realita yang terjadi justru negara-negara yang lemah akan semakin terikat oleh struktur sosial negara kuat.

Dalam menyikapi gejolak perekonomian global misalnya, resep status quo lembaga perekonomian dunia (IMF, WTO & Bank Dunia) banyak menjadi rujukan bersama dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi.

Dominasi tersebut terus berupaya dipertahankan oleh satu kelompok dominan melalui struktur sosial dunia guna menguatkan hegemoni kapitalisme.

BACA JUGA: Politik Luar Negeri Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan Identitas

Hegemoni Kapitalisme Global

Dalam struktur sosial kapitalisme, tulisan William Robinson (1996) berjudul Globalization, the World System, and ‘Democracy Promotion’ in U.S. Foreign Policy, menyebutkan setidaknya ada empat tipe hegemoni.

Pertama adalah “hegemony as international domination”.

Kategori ini banyak menjadi rujukan para pemikir realis untuk menggambarkan hubungan antara Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur dengan Amerika Serikat dan Eropa Barat saat terjadinya Perang Dingin.

Kedua yaitu “hegemony as state hegemony”. Kondisi ini menggambarkan proses perpindahan kekuasaan Inggris (Pax Britannica) kepada AS (Pax Americana) sesaat setelah Perang Dunia II berakhir.

Negara-negara pemenang perang kemudian merumuskan sebuah transfer kekuasaan dunia.

Perpindahan hegemoni kekuasaan tersebut sangat jelas terlihat. Hal itu antara lain ditandai dengan pergantian mata uang internasional dari Pound Sterling Inggris (£) ke Dollar (AS $) serta League of Nations menjadi PBB.

Sebelum Perang Dunia I dan II, Inggris mendominasi berbagai aspek kekuatan dunia melalui armada lautnya, namun semua itu berakhir seusai PD II.  Meskipun demikian, dominasi Inggris secara de facto sebenarnya sudah melemah sejak PD I.

BACA JUGA: Politik Identitas: Unipolar versus Multipolar

Menjelang berakhirnya perang, Admiral Sir John Jellicoe, kapten pasukan armada laut Inggris sendiri bahkan mengakui bahwa “pasukan Inggris sudah tidak mampu bertahan lagi tanpa bantuan dari AS”.

Dengan kata lain, PD II nampak lebih digunakan untuk menguatkan legitimasi AS sebagai kekuatan dunia menggantikan Inggris.

Ketiga adalah “hegemony as consensual domination or ideological hegemony”.

Antonio Gramsci menyebutnya sebagai “a ruling elite” kapitalisme global, di mana kaum borjuis Eropa Barat telah mendominasi banyak aspek penting. Dominasi tersebut merupakan dampak dari pandangan modernitas perekonomian dunia.

Keempat yaitu “hegemony as the exercise of leadership within historical blocs within a particular world order”.

Pada titik ini, AS dianggap mencapai ‘puncak tertinggi’ dalam hegemoni internasional. Negeri Paman Sam tersebut telah mendapatkan legitimasi luas sebagai aktor dominan dalam menentukan struktur sosial tatanan dunia baru (a new world order).

Legitimasi kuat terhadap AS sebagai kekuatan dunia banyak nampak semenjak berakhirnya Perang Dingin tahun 1990-an. Seiring dengan meningkatnya arus globalisasi, dominasi AS juga semakin kuat.

Pembenaran serta pengakuan sosial luas terhadap lembaga-lembaga internasional akan semakin menguatkan hegemoni norma dan nilai AS dan Barat secara umum.

BACA JUGA: Politik Identitas: Tinjauan Sosial di Era Digital

Globalisasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Lantas, bagaimanakah dampak dari globalisasi? Analisis globalisasi dari sisi ekonomi secara komprehensif telah dikaji oleh akademisi dari Jerman, Axel Dreher (2003) dalam penelitian berjudul Does Globalization Affect Growth?.

Penelitiannya membagi globalisasi kedalam tiga kriteria; yakni integrasi ekonomi, keterikatan politik dan mobilitas sosial. Integrasi ekonomi diukur dari angka-angka ekonomi makro dan liberalisasi ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi serta investasi asing yang masuk (FDI).

Keterikatan politik lebih dilihat dari seberapa banyak satu negara aktif kedalam organisasi internasional seperti PBB, IMF, WTO dan Bank Dunia. Adapun keterbukaan sosial sendiri ditinjau dari rasio jumlah penduduk dengan jaringan internet dan komunikasi internasional.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara keseluruhan, dominasi negara-negara maju sangatlah positif. Sebaliknya, negara-negara yang kurang tersentuh globalisasi (less globalized) hanya mendapatkan sedikit dampak positif.

Selain itu, penelitiannya juga menunjukkan bahwa globalisasi tidak memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan.

Dengan demikian, maka globalisasi merupakan alat atau konstruksi sosial yang pada dasarnya merupakan penguat hegemoni modernitas nilai-nilai kapitalisme Barat.

Negara-negara yang lemah baik secara politik dan ekonomi, akan dituntut untuk menyesuaikan berbagai model kesepahaman bersama dari negara-negara dominan.

Politik globalisasi pada hakekatnya merupakan bentuk lain dari ‘penarikan’ sumber daya dari negara-negara yang lemah oleh aktor negara yang dominan. Implementasinya adalah melalui berbagai aturan dan ketentuan internasional yang sering kali ‘dipaksakan’ menjadi konsensus bersama di seluruh dunia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *