E-KTP Bagi WNA, Apakah Melanggar Peraturan Kependudukan?

RUANGNEGERI.com – Pada awal tahun 2019 lalu, Indonesia sempat dihebohkan oleh tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang memiliki KTP elektornik atau e-KTP.

Bahkan, foto e-KTP milik seorang Warga Negara Asing (WNA) viral dan tersebar luas di media sosial. Berdasarkan foto yang beredar, pemilik dengan inisial GC diketahui tinggal di Kelurahan Muka, Cianjur.

Namun, ada yang berbeda dari e-KTP milik TKA tersebut. Yakni pada kolom kewarganegaraan dan masa berlakunya bukan seumur hidup.

Melansir dari Detik.com (29/02/2019), disebutkan bahwa meamng terdapat aturan dan mekanisme perundang-undangnya. Meski begitu, yang membedakan adalah pada kolom kewarganegaraan, yakni TKA dengan WNI.

Peraturan yang dimaksud adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 63 memuat aturan yang menyatakan bahwa TKA dalam kondisi tertentu wajib punya e-KTP. Berikut ini bunyi dari Pasal 63 :

  • Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin
    atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
  • KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
  • Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
  • Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
  • Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Sementara itu, beberapa pihak yang masih mempermasalahkan apakah WNA tersebut memperoleh hak suara dalam pemilu. Jawabannya adalah tidak. Sebab, hak suara dalam UU Pemilu hanya dipegang oleh WNI yang memiliki KTP dan berumur lebih dari 17 tahun.

Pada dasarnya, bentuk dari e-KTP WNI dan WNA memiliki perbedaan yang cukup jauh. Mulai dari bentuk, warna, dan isinya sengaja dibuat berbeda agar menghindari kesalahan teknis ketika melakukan proses administrasi kependudukan.

Hal itu terutama bertujuan untuk mencegah WNA lolos membuat paspor Indonesia karena kelalaian petugas administrasi kependudukan.

Kementerian Hukum dan HAM menganggap kepemilikan e-KTP bagi WNA tidak menyalahi aturan. Kondisi tersebut sejalan dengan upaya pemerintah membuat single identity atau identitas tunggal bagi WNA dalam basis data kependudukan di Indonesia.

BACA JUGA: Menelaah Urgensi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

E-KTP WNA Sudah Ada Sejak 2006

Faktanya kepemilikan e-KTP bagi WNA sudah berlaku sejak tahun 2006. Kehebohan belakangan ini disebabkan karena ketidaktahuan dan kurangnya literasi masyarakat.

Melansir dari Tirto.id (01/04/2019), disebutkan bahwa data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri, terdapat sekitar 1.600 e-KTP untuk WNA yang telah terbit pada tahun 2013.

Dengan adanya data tersebut, maka setelah kejadian e-KTP milik WNA asal Tiongkok banyak beredar ke publik, diharapkan agar seluruh WNA lainnya yang memiliki izin tinggal tetap membuat e-KTP. Khususnya bagi para WNA yang menjadi ekpatriat dan membawa keluarganya tinggal maupun bekerja di Indonesia.

Dampak dari ketidaktahuan tersebut juga dialami ketika Pemilu berlangsung. Beberapa petugas verifikasi data pemilu yang kurang cermat bahkan memasukkan nama WNA dalam DPT Pemilu.

Fenomena ini ditemukan pada Pemilu 2019 lalu, di mana ada nama WNA yang memiliki e-KTP dimasukkan dalam DPT Pemilu. Kelalaian petugas verifikasi data beralasan karena warna e-KTP WNA dengan e-KTP WNI hampir sama.

Ketika memverifikasi ratusan ribu data dan tidak melihat kolom kewarganegaraan, disitulah muncul ketidaksengajaan nama WNA masuk dalam DPT Pemilih.

Oleh sebab itu, banyak yang merekomendasikan agar e-KTP bagi WNA dibuat jauh berbeda. Opsi lainnya yang juga banyak dinilai lebih praktis adalah memaksimalkan fungsi penggunaan KITAS dan KITAP.

BACA JUGA: Kebijakan New Normal dan Herd Immunity

Single Identity Number Memuat Data WNA

E-KTP bagi warga asing tidak begitu saja diterbitkan. Ada beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi yakni adanya Izin tinggal tetap (ITAP), dokumen perjalanan, foto kopi KK, serta telah berusia minimal 17 tahun.

Melansir dari Kompas.com (27/02/2019), pemberian single identity number bagi WNA adalah berguna untuk pembuatan izin dan berbagai kebutuhan data selama berada di Indonesia. Contohnya sim card ponsel, data bank, maupun surat izin mengemudi Internasional yang membutuhkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Tanpa adanya single identity number berdampak langsung pada database Dukcapil. Sebab nomor tersebut menjadi data tunggal agar WNA memperoleh akses semua pelayanan publik.

Single identity number ini tidak hanya dipraktikkan di Indonesia saja. Negara-negara lain yang mendatangkan pekerja dari negara lain alias tenaga kerja impor juga menerapkannya. Misalnya Permanent Resident di Amerika Serikat, Green Card di Jerman, dan MyKad di Malaysia.

E-KTP bagi WNA dinilai mampu menyediakan informasi yang benar dan tidak dapat dipalsukan. Terutama dari verifikasi dan validasi sistem menyimpan data karakteristik fisik dan tingkah laku manusia. Mulai dari sidik jari, DNA, retina mata, bentuk wajah, bentuk gigi.

Disamping itu data-data yang tersimpan menggunakan chip yang terpasang pada e-KTP dan dienkripsi algoritma kriptografi tertentu. Jadi, apabila WNA melakukan pelanggaran atau ada pendataan, maka data yang disimpan benar adanya.

Dengan demikian, maka tidak ada yang salah dengan kepemilikan e-KTP bagi WNA. Di berbagai negara lain juga menerapkan hal serupa e-KTP bagi penduduk asing.

Berdasarkan pada peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, kepemilikan e-KTP bagi WNA legal dan tidak ada larangannya. Meski demikian, implementasinya di lapangan perlu pengawasan ketat agar tidak sampai membuat kegaduhan di negeri ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *