Ancaman Terorisme di Indonesia, Perlukah Melibatkan TNI?

RUANGNEGERI.com – Aksi terorisme masih kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Meski keberadaan aparat penegak hukum khusus menangani terorisme sudah ada, namun tidak serta merta berhasil menghilangkannya dari bumi Pertiwi ini.

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani kasus terorisme di Indonesia terangkum dalam webinar bertajuk “Pelibatan TNI Dalam Kontra Terorisme” tanggal 20 Oktober lalu.

Diskusi tersebut diprakarsai oleh MARAPI Consulting & Advisory, Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) dan Departemen Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta.

Eddy Hiariej, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, menilai bahwa pelibatan TNI dibutuhkan dalam penanganan aksi terorisme. Sehingga hal itu tidak perlu diperdebatkan lagi.

Menurutnya, hal itu adalah karena dalam ruang lingkup yang luas, “kejahatan terorisme tergolong sebagai kejahatan yang mengancam kedaulatan dan pertahanan negara. Namun, pelibatan TNI dalam menangani terorisme ini haruslah “jernih dan objektif.”

Yakni, dilakukan semata-mata untuk melindungi petahanan dan kedaulatan negara. Selain itu juga dilakukan atas perintah presiden, serta berkordinasi dengan Polri serta BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).

BACA JUGA: Kunjungan Prabowo ke Markas Pentagon, Mengapa AS Berubah Sikap?

TNI dan Kedaulatan Negara

Saat ini, Pemerintah dan DPR tengah membahas Peraturan Presiden (Perpres) khusus mengatur keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Peran TNI dalam memberantas kejahatan terorisme dapat dilakukan melalui perintah presiden yang dituangkan dalam Perpres.

Hal itu tertuang secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Eddy juga menekankan bahwa tindakan terorisme di seluruh dunia termasuk dalam kejahatan luar biasa atau Extraordinary Crime. Terlebih lagi, target dari tindak kejahatan ini adalah pertahanan kedaulatan suatu negara.

“Pertahanan negara itu tidak lain dan tidak bukan adalah tugas TNI. Jadi Pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme itu kewajiban. Bukan sesuatu yang dilebih-lebihkan sama sekali.”

Hal itu karena “bicara pertahanan negara mau tak mau, suka tak suka, TNI harus dilibatkan. Terorisme itu tak hanya menyangkut keamanan nasional tapi pertahanan negara,” tegasnya.

Menyoal Perpres, ia berpendapat kewenangan tugas dengan melibatkan TNI dalam menumpas terorisme sesuai porsinya. Adapun tugas TNI yang dimaksudkan adalah menangkal, menindak dan memulihkan.

Lebih lanjut, Eddy juga menjelaskan bahwa urusan pertahanan itu sangat berkaitan dengan kedaulatan negara. Sehingga hal itu jelas menjadi tugas utama dari TNI.

Berdasarkan Pasal 9 Perpres, peran tentara nasional di seluruh dunia dilibatkan apabila terjadi pembajakan di atas kapal dan/atau pesawat udara.

Eddy juga mencontohkan kasus pembajakan pesawat Garuda Indonesia tahun 1981 silam di Bandara Don Mueang, Thailand. Saat itu, yang menyelamatkan adalah aparat TNI, bukan oleh Polri. Begitu pun saat kapal Indonesia dibajak di Somalia pada tahun 2012 lalu.

“Terkait dengan pembajakan pesawat dan kapal di luar negeri, di manapun itu ditangani oleh tentara negara masing- masing. Ini sudah sesuai porsinya,” terangnya.

Sebab, TNI merupakan aparat paling strategis dan terlatih untuk mengatasi terorisme. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat TNI ketika menanggulangi terorisme.

BACA JUGA: Melihat Tantangan dan Peluang Diplomasi Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19

Supremasi Sipil

Beni Sukardis, akademisi UPN Veteran Jakarta sekaligus pendiri MARAPI Consulting & Advisory, banyak menyoroti seputar reformasi TNI dan supremasi sipil.

Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, ia menilai masih sering terdapat “friksi” serta perbedaan pandangan antara Kementerian Pertahanan dengan TNI.

Padahal, jika konsisten menerapkan Pasal 3 UU Nomor 34/2004, hal tersebut tidak perlu terjadi. Undang-undang ini adalah terkait dengan penegakan supremasi sipil.

Disebutkan bahwa fungsi utama TNI tertuang dalam “doktrin TNI yang menjunjung tinggi supremasi sipil sebagai otoritas pemegang komando atas tiga angkatan.” Ketiga angkatan tersebut adalah Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan Udara.

Terkait pelibatan TNI dalam isu terorisme, ia cenderung kurang sepakat. Selama aparat penegak hukum masih bisa mengatasi, maka TNI tidak perlu dilibatkan.

Sebab, UU TNI juga sudah mengatur OMSP (Operasi Militer Selain Perang) yang dilaksanakan sesuai dengan perintah presiden.

Narasumber berikutnya, Adi Rio Arianto yang merupakan Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta, menjelaskan tentang situasi terkini ancaman terorisme di Indonesia dan Regional (Asia Tenggara).

Arianto, yang concern dengan isu perang dan keamanan internasional, menjelaskan bahwa proses melibatkan TNI dalam penanganan terorisme perlu didukung sesuai dengan konteks ancamannya. Atau dikembalikan ke “status quo-nya”.

Menurutnya, dengan sistem politik Indonesia yang “berpedoman pada Pancasila,” upaya penanganan terorisme dapat dibicarakan di ruang publik.

Berbagai pihak, termasuk akademisi dan kalangan sipil penting untuk lebih dilibatkan dalam menegakkan supremasi sipil. Hal itu untuk menghindari berbagai bentuk stigmatisasi negatif dari masyarakat.

Ia mewanti-wanti bahwa jangan sampai ada labelisasi terhadap aktor dan golongan tertentu sebagai pelaku terorisme yang tidak tepat sasaran. “Jangan sampai ada lagi yang salah tangkap,” terang Arianto.

Dalam skala internasional, Arianto menyarankan untuk mengadopsi penanganan terorisme sesuai aturan yang dijalankan oleh PBB, yakni UN Global Counter-Terrorism Strategy.

Sehingga, penanganan Terorisme semestinya menjadi tugas bersama bagi seluruh umat manusia. Itu artinya “tidak hanya di Indonesia dan wilayah Asia Tenggara saja, tetapi seluruh dunia. Karena Terorisme adalah ancaman bersama umat manusia,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *